SMPN 2 PARE

Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Guru SMPN 2 PARE Berprestasi Tahun 2011

2011-08-05T07:40:00.000-07:00

Pemilihan Guru Berprestasi Tahun 2011 merupakan salah satu implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008. Guru Berprestasi dapat menjadi guru model atau contoh bagi guru
lainnya karena yang bersangkutan mempunyai prestasi yang luar biasa atau melebihi yang dicapai guru lain sehingga berdampak positif terhadap peningkatan mutu dan proses hasil pembelajaran menuju standar nasional pendidikan.
Pedoman ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), serta Panitia Daerah maupun Nasional dalam penyelenggaraan Pemilihan Guru Berprestasi tahun 2011, mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai dengan tingkat nasional.

Selengkapnya Pedoman guru berprestasi dapat diunduh disini. pedoman__guru_berprestasi_.pdf

Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi Tahun 2011

2011-05-26T20:26:00.001-07:00

Selengkapnya Pedoman guru berprestasi dapat diunduh disini.

http://freshtutorial.com/search-engine-optimization-blogger/

pedoman__guru_berprestasi_.pdf

Beasiswa Miskin SD Cegah Murid Putus Sekolah

2011-04-28T19:39:00.000-07:00

Pemberian beasiswa berlangsung di Sekolah Dasar Islam Darussalam, Cilincing, Jakarta Utara. Tahun ini merupakan tahun ke-tujuh pelaksanaan program beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD
Pada tahun ini, jumlah sasaran penerima beasiswa miskin SD di 33 provinsi sebanyak 2,025 juta siswa. Untuk wilayah DKI Jakarta, ada 45.166 siswa penerima. Dari enam kotamadya di DKI Jakarta, wilayah Jakarta Utara memiliki penerima beasiswa terbanyak, yaitu 11 ribu siswa.

Wakil Walikota Jakarta Utara, Manggara Pardede mengatakan, sebagian besar penduduk Jakarta Utara mencari nafkah dari laut. Biaya operasional untuk melaut cukup besar, ditambah lagi dengan cuaca yang kian tak menentu, dan harga hasil laut yang fluktuatif.

Karena itu, tingkat kesejahteraan warga di Jakarta Utara masih banyak yang rendah. Pihaknya pun selain bekerja sama dengan Kemdiknas, juga menjali hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosial di bidang pendidikan.
Menteri Nuh mengatakan, pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga ekonomi lemah, supaya tidak putus sekolah. Beasiswa Miskin SD yang diberikan pemerintah kepada tiap siswa sebesar Rp360 ribu per tahun. "Di SD sini (SD Islam Darussalam) bayar Rp15 ribu karena BOS-nya belum cukup, karena (sekolah) swasta. Untuk adik-adik kita yang seperti ini, Rp15 ribu itu besar. Oleh karena itu kita berikan beasiswa supaya gratis. Dan kami juga minta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan," ujarnya.

Semua Kampus Diminta Tangkal Radikalisme

2011-04-28T19:36:00.000-07:00

Kampus telah menjadi target untuk merekrut mahasiswa ikut dalam gerakan radikal tersebut.
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menilai tumbuhnya nilai-nilai radikalisme di lingkungan perguruan tinggi karena adanya ruang kosong di kampus. "Rumus umumnya itu, kalau kita punya lahan, dan kita biarkan, maka nanti lahan itu akan diisi orang. Pemikiran ataupun aktivitas yang ada di kampus, kalau tidak terisi, akan diisi oleh yang lain," ujar Menteri Nuh, di sela-sela acara pemberian Bantuan Siswa Miskin Jenjang SD, di Cilincing, Jakarta Utara, (27/04).

Menteri Nuh mengatakan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menghindari munculnya aliran radikalisme di lingkungan kampus. Pertama, tidak memberikan ruang kosong untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah ke radikalisasi. "Semua ruang yang ada di institusi pendidikan harus diisi. Mulai dari ruang kegiatan sampai dengan ruang pemikiran," ujarnya. Bentuk kegiatannya bisa bermacam-macam, misalnya dengan bakti sosial, merakit robot, atau mengadakan diskusi-diskusi pemikiran yang jauh dari pemikiran radikal.

Cara kedua, kampus harus bisa menyiapkan kemampuan untuk mengantisipasi masuknya pemikiran radikal ke dalam kampus. "Caranya, proses pembelajaran dan materi pembelajaran harus dipastikan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi atau menolak kalau ada pemikiran-pemikiran yang tidak benar," ucap Mendiknas.

Menteri Nuh menilai, isu adanya gerakan radikal dengan niat mendirikan negara berbasis agama, memiliki dua kandungan pemikiran. Pertama, pemikiran yang terkait dengan kenegaraan. Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut empat pilar, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Alasan munculnya keinginan mendirikan negara berbasis agama di Indonesia adalah karena tidak sejalan dengan prinsip empat pilar itu. "Karena itu mata pelajaran yang terkait dengan kenegaraan, misalnya PPKn, Kewarganegaraan, harus lebih dikembangkan, ditanamkan lagi, diinternalisasi kepada peserta didik," ujarnya.

Kemudian kandungan pemikiran yang kedua adalah ajaran radikalisme itu sendiri. Menurut Mendiknas, ada tiga hal yang menyebabkan seseorang bisa menjadi radikal atau tidak. Pertama, faktor kondisi, misalnya kemiskinan atau ketidakadilan; kedua, kurangnya pemahaman; dan ketiga, terkait dengan institusi dan organisasi. "Begitu ada organisasi yang memang arahnya menanamkan nilai-nilai radikalitas, harus segera dibuat klarifikasinya, penjelasan, dan dilakukan pendekatan supaya tidak melakukan ajaran itu."

Mendiknas telah menginstruksikan kepada para pimpinan perguruan tinggi untuk ikut terlibat dalam mengamankan seluruh ruang gerak di lingkungan kampus, supaya tidak tercipta ruang kosong. "Kadang-kadang ruangnya masih banyak yang kita lepaskan sehingga kadang-kadang tidak terkontrol. Tapi harus semuanya kita isi," tegasnya.

Kemdiknas belum melakukan pertemuan formal dengan para pimpinan perguruan tinggi untuk membahas masalah ini. Namun Mendiknas menyatakan telah berkomunikasi dengan para pemimpin perguruan tinggi untuk membicarakan isu ini. Diharapkan, pengawasan terhadap ruang-ruang atau kegiatan di kampus dapat dilakukan dengan baik.

Mari Belajar IPS Untuk SMP/MTs Kelas 7

2011-04-17T21:42:00.001-07:00

Buku Mari Belajar IPS ini disusun berdasarkan Standar Isi Kemampuan Mata Pelajaran IPS SMP/MTs. Mata pelajaran IPS pada jenjang SMP/MTs memuat materi

BUKU SMP : Mari Belajar IPS Untuk SMP/MTs

2011-04-17T21:42:00.000-07:00

Mari Belajar IPS 1 untuk SMP/MTs Kelas VII
Size 38,5 MB
Downloads 58
Language Indonesian
Licence Depdiknas
Author Muh. Nurdin, S.W. Warsito, Muh. Nur Sya\'ban

Mari Belajar IPS 1 untuk SMP/MTs Kelas VII

fesbend

2011-03-28T20:23:00.000-07:00

fesbend

Member Since
March 19, 2011 (1 week)
Location
usa
Occupation
Atlantic City
Interests
business insurances

User Activity
Recent Replies

Business Insurances User last replied: 1 week ago. No replies since.
Threads Started
Business Insurances Started: 1 week ago No replies.

Pendidikan sebagai Mesin Mobilitas Vertikal

2011-03-16T20:01:00.002-07:00

RINCIAN PROGRAM KERJA WAKASEK KESISWAAN
Tata kelola pendidikan harus terus menerus dilakukan secara efektif dan efisien baik dari sisi penggunaan anggaran maupun proses pendidikan itu sendiri. Efisiensi dilakukan karena dari sisi anggaran pendidikan terus membaik, sedangkan efektivitas dilakukan karena proses di dunia pendidikan tidak bisa dibalik (irreversable).

"Efisiensi tidak harus diterjemahkan pengiritan, tetapi ketepatan dalam mengalokasikan sumber daya termasuk dana," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh pada Pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) Tahun 2011 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (d/h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai) Kemdiknas, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3/2011).

Hadir pada acara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Pimpinan Komisi X DPR RI, Pimpinan Komisi III DPD RI, pimpinan perguruan tinggi/universitas/politeknik/sekolah tinggi, pejabat eselon I dan II Kemdiknas. RNP juga dihadiri oleh para kepala dinas provinsi/kab/kota dan pimpinan pengurus organisasi bidang pendidikan.

Tema RNP 2011 adalah "Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Misi 5 K Kemdiknas". Agenda tahunan ini diselenggarakan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan tahun lalu, menyiapkan dan mempertajam kegiatan pada 2011, serta sebagai masukan program pada 2012.

Pada paparannya Mendiknas menyampaikan, pendidikan dapat dijadikan sebagai mesin mobilitas vertikal baik sosial, ekonomi, dan budaya. Mendiknas mengilustrasikan, seorang anak berusia sepuluh tahun setelah mengikuti proses pendidikan dan lulus pada usia 23 tahun pada usia 44 tahun sudah menjadi pimpinan perusahaan (CEO).

Berdasarkan ilustrasi itu, kata Mendiknas, maka prinsip yang dipegang dalam mengelola dunia pendidikan harus ramah secara sosial. "Jangan sekali-sekali kita men-dropout atau mengeluarkan siswa kita, mahasiswa kita, karena pertimbangan finansial. Drop out pada hakekatnya adalah urusan keputusan akademik, tetapi kalau penyebabnya nonakademik tidak nyambung," katanya.

Mendiknas menyebutkan, ada lima fokus utama Kemdiknas, yakni pendidikan anak usia dini (PAUD), menuntaskan wajib belajar 9 tahun, pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi. "PAUD akan kita jadikan sebagai gerakan nasional. Kita kaitkan paud, pos yandu, dan pmtas (pemberian makanan tambahan anak sekolah). Pemerintah tidak mendirikan lembaga baru, tetapi mendukung organisasi sosial kemasyarakata yang sudah bergerak di lapangan," katanya.

Adapun tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah terkait akses mencakup ketersediaan dan keterjangkauan, peningkatan kualitas pendidikan, kinerja 2011, dan kesetaraan pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyampaikan, Indonesia memiliki kesempatan emas jika dilihat dari jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 70 persen. Kondisi yang dibutuhkan untuk meraih kesempatan ini adalah apabila mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas dan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. "Saya menaruh harapan besar agar kegiatan ini benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai media bagi penyelarasan perencanaan pembangunan pendidikan," ujarnya.

Agung mengemukakan, berdasarkan data World Economic Forum 2010 menunjukkan bahwa global competitiveness index Indonesia meningkat dari ranking 54 menjadi 44 dunia. Peningkatan ini, kata dia,ditopang oleh sektor pendidikan." Human Development Indeks (HDI) juga meningkat pada posisi 108 dunia dari sebelumnya 111.
Agung menyebutkan, tiga faktor utama yang mempengaruhi HDI adalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. "Pemerintah menempatkan tiga tantangan sebagai prioritas pembangunan," ujarnya.

Ketua Panitia Penyelenggaran RNP 2011, Sekretaris Jenderal Kemdiknas Dodi Nandika melaporkan, RNP sebagai bagian dari tahapan siklus perencanaan pembangunan nasional untuk menajamkan rancangan rencana kerja pemerintah 2011. "Selama rembuk, ada tiga sidang pleno dan tujuh sidah komisi yang berlangsung paralel," katanya.

Dodi menyampaikan, selain arahan dan sambutan Menkokesra dan Mendiknas, sidang pleno akan diisi oleh Menko Perekonomian tentang pengembangan sumber daya manusia dalam menyongsong pembangunan ekonomi tahun 2025 , paparan Wamendiknas tentang karakter bangsa, paparan BPK tentang keuangan, paparan Ratna Megawangi tentang anak usia dini.

Acara RNP dirangkai peluncuran pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT) oleh Menkokesra didampingi Mendiknas, penandatanganan MoU antara Mendiknas dengan Kepala Badan Pusat Statistik, dan penandatanganan kontrak kinerja Mendiknas dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas (Dirjen Dikti) Djoko Santoso, serta penandatanganan kontrak kinerja Dirjen Dikti dengan Rektor Universitas Sriwijaya, Rektor ITB, Direktur PTK Ditjen Dikti, Direktur Politeknik Negeri Jember, dan Kopertis Wilayah XI. (aline/agung)

Sangsi Keterlambatan Penyaluran BOS pada 2012

2011-03-16T20:01:00.001-07:00

Program kerja wakasek kesiswaan mempunyai Visi dan Misi yang sesuai dengan visi dan misi sekolah yaitu: Visi : Wadah Peningkatan kreatifitas
-Pemerintah memberikan sangsi bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan pertama 2011. Sangsi yang diberikan berupa pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada 2012.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional usai membuka Rembuk Nasional Pendidikan 2011 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (d/h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai) Kemdiknas, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3/2011).

"Diknas dan Kemenkeu sepakat memberikan sangsi finansial bagi kabupaten/kota yang belum menyalurkan BOS ke sekolah," kata Mendiknas.

Sebelumnya, Mendiknas memberikan batas akhir penyaluran dana BOS pada 15 Maret 2011. Mendiknas menyebutkan, sampai Rabu (16/3/2011) pagi sebanyak 182 kabupaten/kota telah menyalurkan dana BOS. "Ada 300an (kabupaten/kota) yang akan diberikan sangsi. Pokoknya yang belum menyalurkan sampai due date itu kita berikan sangsi finansial. Saya sudah umumkan saat di DPR," tegasnya.

Mendiknas mengatakan, sangsi yang diberikan bukan pengurangan alokasi dana BOS , tetapi dana-dana transfer dari pusat ke daerah nonpendidikan. "Banyak dana-dana transfer dari pusat ke daerah yang nonpendidikan itu yang harus direview," ujarnya.

Mendiknas mengatakan, kompleksitas penyusunan dokumen administratif tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan penyaluran dana BOS. Mendiknas mencontohkan, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah termasuk relatif awal menyalurkan dana BOS. "Memang ada yang baru menyelesaikan Pemilukada, tetapi jauh lebih penting ditunjukkan komitmen dan kesadaran dari masing-masing kabupaten/kota," katanya.

Pemerintah, kata Mendiknas, perlu mengadakan kajian mendalam terkait pelaksanaan kebijakan sentralisasi maupun desentralisasi pendidikan. Menurut Mendiknas, berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan undang-undang Kementerian Agama tidak desentralisasi padahal ada fungsi pendidikan di dalamnya. "Kita bentuk tim untuk melakukan kajian tentang sentralisasi dan desentralisasi pendidikan," katanya.

Mendiknas menjelaskan, ada tiga pilihan terkait desentralisasi. Pertama, desentralisasi secara keseluruhan, kedua dikembalikan sentralisasi, dan ketiga dilakukan secara parsial. "Diknas belum memutuskan karena masih memerlukan kajian," katanya.

Mendiknas berharap, penyaluran dana BOS 2011 triwulan kedua April-Juni diharapkan tepat waktu. "Tahap kedua April harus turun. Jangan mengulang dua kali kesalahan," tandasnya.***

Mahasiswa Indonesia Balik ke Mesir

2011-03-06T21:35:00.000-08:00

Pemerintah akhirnya mengirim kembali mahasiswa Indonesia ke Mesir, setelah mereka balik ke Tanah Air awal Februari lalu. Kelompok pertama diterbangkan Jumat (4/03/2011), melalui VIP room Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal dan Wakil KSAU Sukirno melepas 22 orang warga Indonesia. Mereka terdiri dari 11 orang laki-laki dan sembilan perempuan, serta dua orang bayi.

Sukirno menjelaskan, pengiriman mahasiswa kembali ke Mesir kelompok pertama ini menggunakan jasa penerbangan reguler. Begitu juga untuk kelompok kedua yang akan diterbangkan besok (5/03) dengan jumlah 40 orang.

Sukirno mengatakan, jumlah WNI yang akan kembali ke Mesir lebih sedikit dari jumlah yang balik. "Dari 2436, sudah sekitar 2150 yang sudah mendaftar," katanya.

Fasli mengatakan, saat ini kondisi di Kairo sudah kondusif. Dan, pemerintah telah berkoordinasi dengan kampus-kampus di Kairo mengenai jadwal kuliah kembali para mahasiswa. Fasli juga menjamin bahwa pihak asrama telah memberi tenggang waktu sampai akhir Maret kepada mahasiswa untuk kembali ke Mesir. "Memang diberitahukan sampai pertengahan Maret, tapi ada fleksibilitas di sana sehingga sampai akhir Maret pun mereka masih akan diterima," katanya. (aline)

SMP NEGERI 2 PARE – SMP Negeri 2 Pare Kediri

2011-02-01T21:46:00.001-08:00

SMP NEGERI 2 PARE – SMP Negeri 2 Pare Kediri
Nama Sekolah SMP NEGERI 2 PARE yang terletak di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.2 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, dengan nomor telpon (0354) 391256 – 391064

SMP NEGERI 2 PARE - Pioneer Of International Standard

2011-02-01T21:46:00.000-08:00

SMP Negeri 2 Pare adalah salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kediri yang dipercaya oleh Dirjen Pendidikan,

SMP NEGERI 2 PARE - Pioneer Of International Standard

Smpn 2 Pare Smp Negeri 2 Pare Website Rsbi

2011-02-01T21:42:00.000-08:00

Sebagai Sekolah Berstandard Internasional yang berlokasi di Kota Pare - Kecamatan Pare - Kabupaten Kediri.

Informasi Smpn 2 Pare

2011-01-02T23:43:00.001-08:00

FASILITAS SARANA PRASARANA

a. HOTSPOT ( internet access online)
b. Digital library/perpustakkan online
c. Ruang kelas ber-AC
d. Kegiatan belajar mengajar dengan LCD Proyektor
e. Laboratorium fisika,biologi, kimia & computer
f. TV Cable
g. Sport Fields(foot ball,volley, basket)

Laboratorium Bahasa
Ruang Multimedia (dilengkapi dengan LCD, COMPUTER dan LapTop)
Laboratorium Bahasa
Pendidikan menggunakan bilinguan Sistem
Program Olympiade
English Room
Computer
Intercom
Hall
Art Room
Bimbingan Akhlak

Ikut survey berhadiah HP Samsung Galaxy 5

2010-12-23T18:28:00.000-08:00

survei DETIK.COM berhadiah 1 buah iPad, 2 buah HP Samsung Galaxy 5 http://de.tk/KwPAE

8 Siswa SMA Ikut Sunburst Youth Camp

2010-12-14T20:15:00.004-08:00

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto melepas keberangkatan delapan siswa sekolah menengah atas (SMA) untuk mengikuti Sunburst Youth Camp (SYC). Kegiatan SYC dilaksanakan pada 5-11 Desember 2010 di Singapura.

Program tersebut diselenggarakan Singapore Technologies Endowment Program (STEP). Tujuannya untuk menjalin kerja sama dan persahabatan di antara siswa dari negara-negara se-ASEAN, China, India, dan Inggris. Materi kegiatannya ada yang bersifat akademik, seni dan budaya, olahraga dan sebagainya.

Menurut Suyanto, SYC dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih kuat dan hebat. "Permainan di SYC itu, kalian harus ikuti dengan baik dan selalu percaya diri, saya yakin itu sudah didesain sesuai dengan perkembangan jiwa kalian, kemampuan tantangan dan sebagainya.," katanya ketika menerima delapan siswa tersebut Jumat, (3/12) di Gedung E lantai 5, Kemdiknas..

Delapan siswa yang ikut SYC adalah Ihvan Pahrevy dari SMAN 12 Jakarta, Rizky Prayogo Rahmadan dari SMAN 1 Bogor Jawa Barat, Muhammad Rizaldy Yusuf dari SMAN 10 Surabaya Jawa Timur, Whempy Gusti Mario dari SMAN 8 Jakarta, Monica Bella Adiputri dari SMAN 1 Cilegon Banten, Siti Fadillah Azalia dari SMAN 1 Bukittinggi Sumatera Barat, Dinnie Putri Prastiwi dari SMAN 3 Purwokerto Jawa Tengah, dan Rifka Annisa Ulfah dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Mereka akan didampingi oleh Muamar Surawidarto, pembantu pimpinan Subdit Program, Kemdiknas.

Delapan peserta itu hasil seleksi yang dilakukan langsung oleh panitia SYC. Mereka dipilih dari 18 siswa yang datanya dikirim Indonesia ke Singapura. Para peserta yang terpilih diambil dari debat bahasa inggris, O2SN, OSN dan anak-anak yang prestasi di bidang masing-masing. Sebelumnya, mereka telah mengikuti pembinaan dan pembekalan tentang budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tujuannya agar para siswa dapat menciptakan persahabatan, mampu mengembangkan kepribadian, meningkatkan keberanian dan kreativitas siswa SMA dalam memahami dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.

Para peserta juga dituntut harus mempunyai kemampuan dalam menari, menyanyi solo, dan presentasi makalah dalam bahasa inggris. Pembinaan dan pembekalan dilakukan sejak tanggal 1-5 Desember 2010 di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Jakarta Selatan.

Pada kesempatan yang sama, Suyanto juga melepaskan keberangkatan enam siswa SMA untuk mengikuti 2nd Campania Internasional Karate Competition yang berlangsung pada 8-14 Desember 2010 di Napoli, Italia.

Keenam siswa yang turun berlaga itu adalah Irvan Ramadhan dari SMAN 2 Babelan, Dian Saputri Purnama Sari dari SMAN 20 Bandung, Dhanil Fitri Ama dari SMAN 9 Banda Aceh, Indra Fedrik Djabbar dari SMAN 11 Surabaya, Marthina Avanda Putri Lestari dari SMAN 19 Surabaya, dan Nadia Imaniar Julia Khafi SMAN 1 Purwodadi Jawa Tengah. Para peserta diambil dari para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dengan usia antara 16 - 18 tahun.

Suyanto berharap bahwa tim karate Indonesia menyumbangkan medali emas. "Ketika kalian dapat emas di karate ini merupakan jalan awal untuk memiliki standing yang lebih hebat. Paling tidak masuk sekolah tanpa tes, bisa diberikan satya lencana wira karya dari Presiden," ucapnya. (Nasrul).

Mendiknas Berharap Lulusan Global Mandiri Tak Tambah Pengangguran

2010-12-14T20:15:00.003-08:00

Menteri Pendidikan Nasional meletakkan batu pertama pembangunan gedung baru Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Sabtu (4/12), di Palembang Sumatera Selatan.

Gedung yang rencananya akan dibangun sembilan lantai tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 18 bulan. Menurut Ketua Pelaksana Pembangunan Gedung, Opri, Universitas Indo Global Mandiri akan menjadi kampus terpadu dengan menambah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kedokteran, dan Program Pasca Sarjana.

Mendiknas mengatakan, hendaknya pembangunan gedung baru tersebut dapat dipercepat agar bisa segera digunakan. "Kenapa mesti menunggu 18 bulan kalau bisa diselesaikan 10 bulan," kata Mendiknas.

Menteri Nuh pada hari itu juga sempat memberikan orasi ilmiah pada sidang senat terbuka kampus tersebut. Dalam orasinya, dia berharap lulusan Universitas Indo Global Mandiri yang diwisuda hari itu tidak menambah jumlah pengangguran baru.

Mendiknas mengatakan, setelah wisuda ada tiga golongan yang akan berbaur di masyarakat. Mereka adalah golongan yang segera bekerja, yang belum mendapat pekerjaan dan memilih melanjutkan pendidikannya, dan golongan yang belum bekerja dan belum melanjutkan pendidikan tetapi memilih untuk berkeluarga.

Tetapi adakalanya seorang lulusan yang tidak termasuk dalam golongan tersebut, malah justru masuk dalam golongan keempat, pengangguran. "Karena kalau sudah tidak kerja, tidak sekolah, dan tidak menikah, akan jadi yang keempat. Nganggur," kata Mendiknas.

Oleh karena itu, Mendiknas melanjutkan, salah satu tugas perguruan tinggi adalah membentuk pola pikir (mindset) mahasiswanya agar tidak menceng. Menutup orasinya, Mendiknas berpesan kepada para lulusan agar selalu berbakti kepada orang tua. "Kalau mau sukses, kuncinya cuma satu, harus terus berbakti kepada orang tua, sampai kapan pun."

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina UIGM mengatakan, kampusnya diharapkan bisa menjadi universitas terbaik di Sumatera yang bisa disejajarkan dengan universitas-universitas terbaik lainnya yang berada di pulau Jawa. (aline)

Ujian Nasional Akan Pakai Formulasi Baru

2010-12-14T20:15:00.001-08:00

Ujian nasional sebagai standar penilaian kualitas pendidikan akan tetap dilaksanakan pada 2011. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan, setiap guru pada tiap sekolah sering memberikan nilai yang sama pada siswanya. Namun apakah nilai tersebut memiliki kualitas yang sama juga, tidak ada jaminan jika tidak ada standar.

"Apakah nilai delapan di sekolah A, sama dengan nilai delapan di sekolah B?" Tanya Mendiknas, "Sama angkanya. Tapi apakah kualitasnya sama? Belum tentu, maka dari itu dibutuhkan UN," ucap Mendiknas disela-sela kunjungan kerjanya ke Palembang, Sabtu (4/12).

Ujian nasional merupakan standar untuk evaluasi sejauh mana pencapaian kualitas pendidikan. Seberapa jauh daerah-daerah di pelosok menerima paparan ilmu. Jika dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan dan kecurangan, maka bagian tersebut yang akan dievaluasi.

"Jangan karena ada penyimpangan, maka kita menghapus UN. Karena UN merupakan standar. Yang akan kita ubah adalah formulanya, supaya penyimpangan tersebut bisa diminimalisasi," kata Mendiknas.

Menurut Mohammad Nuh, UN bukanlah satu-satunya standar kelulusan. Ada empat hal yang menentukan kelulusan siswa, yaitu sudah menyelesaikan masa belajar, memiliki kepribadian atau akhlak, lulus ujian sekolah, dan lulus UN. "Tidak benar kalau UN satu- satunya yang menentukan kelulusan. Hanya saja kebanyakan siswa tidak lulus karena UN. Artinya, semua sekolah meluluskan muridnya, kalau begitu untuk apa ada ujian," katanya.

Ia menambahkan, dalam ujian selalu ada faktor kemungkinan dan peluang. Peserta ujian memiliki kemungkinan dan peluang untuk lulus ataupun tidak lulus.

Modifikasi UN akan dibahas bersama antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Komisi X DPR dalam rapat kerja. Rapat akan ada pada tanggal 13 Desember yang khusus akan membahas tentang modifikasi UN.

"Rapat akan membahas seperti apa modifikasi UN ke depan. Tetapi, sudah ada kesepakatan bahwa UN harus tetap dilakukan," ujar Mohammad Nuh.

Menurut dia, modifikasi tersebut terkait dengan formula UN. Namun, Mohammad Nuh belum bersedia menjelaskan secara rinci mengenai modifikasi tersebut. Penjelasan mengenai modifikasi formula UN akan disampaikan kepada masyarakat setelah rapat kerja 13 Desember. (aline)

Pusat Penelitian Makanan dan Nutrisi Regional di Kampus UI

2010-11-30T18:39:00.001-08:00

Jakarta --- Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON) dapat dijadikan sebagai pusat penelitian makanan dan nutrisi. Penerapan riset yang dikembangkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan kawasan Asia Tenggara, tetapi dunia.

"Di situ makna strategis dari RECFON. Pekerjaan kita sekarang tidak hanya untuk ASEAN, tetapi lebih penting lagi kontribusi untuk dunia khususnya di bidang keamanan pangan," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dalam peluncuran SEAMEO RECFON di Kantor Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Senin (29/11/2010)..

Hadir pada acara Menteri Pendidikan Filipina BR.Armin A.Luistro FSC, selaku President SEAMEO Council, Sekretaris Jenderal Kemdiknas Dodi Nandika, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso, Direktur SEAMEO TROPMED RCCN Ratna Sitompul, dan Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri.

SEAMEO RECFON sebelumnya bernama SEAMEO Tropical Medicine and Public Health Regional Center for Community Nutrition (TROPMED RCCN), yang berlokasi di kampus Universitas Indonesia, Depok. Dengan perubahan status dan nama tersebut, diharapkan Indonesia dapat berkontribusi secara lebih bermakna untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Armin menyampaikan, komunitas dunia terus mengembangkan dan memproduksi makanan. Namun, tidak hanya sekadar memproduksi dan meneliti pangan. Perhatian harus diberikan untuk menjangkau bagi yang membutuhkan pangan. "Terutama kebutuhan pangan dan nutrisi untuk anak di kawasan regional. Diharapkan, anak-anak lebih sehat dan terdidik," ujarnya.

Ratna menyampaikan, kegiatan SEAMEO TROPMED RCCN meliputi penyelenggaraan pendidikan master dan doktor di bidang gizi komunitas di bawah Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pelatihan nongelar baik dalam bidang gizi maupun bidang lainnya, dan penelitian-penelitian. "Kegiatan lainnya adalah diseminasi informasi dan pelayanan masyarakat," ujarnya. (agung)

Kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 Final

2010-11-30T18:37:00.000-08:00

Menindaklanjuti pengumuman kami nomor 71248/A4/KP/2010 tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS Kemdiknas Tahun 2010, dengan ini kami tetapkan peserta seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 yang dinyatakan lulus seleksi tahap akhir.

Kepada peserta yang dinyatakan lulus agar segera melapor kepada unit kerja masing - masing untuk proses lebih lanjut selambat - lambatnya tanggal 3 Desember 2010

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2010

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian selaku Ketua Panitia,

ttd

Muslikh, S.H.
NIP. 195809151985031001

Pengumuman Hasil Kelulusan 2010

PERSYARATAN PEMBERKASAN CPNS 2010 Pelamar SETJEND Kemdiknas

Hasil Seleksi:

1. Sekretariat Jendral

2. Inspektorat Jendral

3. Badan Penelitian dan Pengembangan

4. Ditjen Dikti

5. Ditjen PNFI

6. Pusat Bahasa

7. Ditjen PMPTK

- 4101-P4TK Bangunan-Listrik Medan

- 4102-P4TK Mesin-Tekind Bandung

- 4103-P4TK Oto-Elek Malang

- 4104-P4TK Bhs Jakarta

- 4105-P4TK Bisnis-Par Sawangan

- 4106-P4TK Penjas-BK Parung

- 4107-P4TK IPA Bandung

- 4108-P4TK TK-PLB Bandung

- 4109-P4TK Matematika Yogya

- 4110-P4TK Seni-Bud Yogya

- 4111-P4TK PKN-IPS Malang

- 4112-P4TK Tani Cianjur

8.Kopertis

9. LPMP & LP2KS

- 4201-LPMP Banda Aceh

- 4222-LPMP Gorontalo

10. Universitas dan Politeknik

- 5019-Un Palangkaraya

- 5031-Un Malikussaleh

- 5052-ISI Padangpanjang

- 5053-STSI Bandung

- 5054-ISI Surakarta

- 5055-ISI Denpasar

- 5056-Poltek Lhokseumawe

- 5057-Poltek Medan

- 5058-Poltek Padang

- 5059-Poltek Sriwijaya

- 5060-Poltek Jakarta

- 5061-Poltek Bandung

- 5062-Polman Bandung

- 5063-Poltek Semarang

- 5064-Poltek Elektro Surabaya

- 5065-Poltek Perkapalan Surabaya

- 5066-Poltek Malang

- 5067-Poltek Pontianak

- 5068-Poltek Banjarmasin

- 5069-Poltek Samarinda

- 5070-Poltek Manado

- 5071-Poltek Ujung Pandang

- 5072-Poltek Bali

- 5073-Poltek Kupang

- 5074-Poltek Ambon

- 5075-Poltani Payakumbuh

- 5076-Poltek Lampung

- 5077-Poltek Jember

- 5078-Poltani Samarinda

- 5079-Poltani Pangkep

- 5080-Poltani Kupang

- 5081-Poltek Perikanan Tual

- 5082-Poltek Media Kreatif

- 5200-UT

Sinergi Pusat-Daerah Penting dalam Pendidikan

2010-11-21T20:26:00.000-08:00

Bogor - Pelaksanaan otonomi daerah dalam pendidikan perlu memperhatikan tiga hal yakni instrumen kebijakan, sinergi pusat dan daerah, serta pembenahan sumber daya manusia pusat dan daerah. Dalam pembukaan Seminar Nasional dengan tema "Otonomi Daerah dan Implementasinya dalam Pendidikan", pada Sabtu, (20/11), di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Sekjen Kemdiknas), Dodi Nandika mengatakan, instrumen kebijakan harus terus dicermati, apa yang kurang termasuk standar pelayanan minimal.

"Kedua bagaimana kita membangun sinergi yang mutualismenya menonjol. Dan yang ketiga, SDM sama-sama kita benahi," kata Dodi. Dlam pembenahan SDM antara daerah dan pusat tidak menutup kemungkinan adanya pelatihan yang dilakukan bersama-sama. "Ada pelatihan misalnya saja pelatihan sistem perencanaan pendidikan nasional atau pelatihan mengenai pengolahan data, pelatihan mengenai pelaporan kinerja, dan lain-lain," katanya.

Dodi mengingatkan, dalam pendidikan ada soal kedaerahan itu perlu ditonjolkan. Namun manajemen basis sekolah juga penting. "Mudah-mudahan dua hal ini tidak saling menghilangkan tapi saling memperkuat." Dodi berharap seminar ini dapat mencermati bagaimana pembagian tugas, kewenangan, fungsi masing-masing, baik di dinas pendidikan maupun di Kementerian Pendidikan Nasional, agar terus saling mengisi dan bukan mengurangi.

Seminar Nasional ini yang dilaksanakan hingga hari ini di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, bertujuan menghimpun masukan dan menyusun rekomendasi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya dalam pendidikan. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengendalian mutu pendidikan. Seminar diikuti 188 peserta yang terdiri dari kepala dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten, bupati/walikota, kepala sekolah, Dewan pendidikan dan yang terkait lainnya. (nasrul)

Mendiknas Minta Jajarannya Mencintai Pekerjaan

2010-11-21T20:25:00.000-08:00

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh meminta jajarannya untuk mencintai pekerjaan yang diemban, seberat apa pun tugas tersebut. "Lalu, tangani dengan sepenuh hati pekerjaan tersebut jangan lemparkan tanggung jawab," ujar Menteri Nuh ketika melantik sejumlah pejabat eselon II pada Jumat (19/11) di kantor Kemdiknas, Jakarta. Menteri juga meminta jajarannya menjadikan semua pekerjaan tersebut sebagai bagian dari ibadah.

Menteri mengatakan, semua pihak telah menyadari tentang pentingnya pendidikan yakni pendidikan yang utuh, pendidikan yang mampu memberikan penguatan, pemberdayaan, penajaman, penghalusan dan pencerahan seluruh kuadran dan relung-relung potensi yaitu akal, hati, interpersonal maupun intrapersonal. Juga, pendidikan yang mampu membangun karakter dengan segala sifat kemuliannya antara lain karakter yang jujur, cerdas, tangguh dan peduli.

Pejabat eselon II yang dilantik adalah Endang Aminudin Aziz sebagai Kepala Pusat Bahasa, Muslikh sebagai Kepala Biro Kepegawaian, Mudjito AK sebagai Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Ibrahim Bafadal sebagai Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Moehammad Nawawy Loebis sebagai koordinator Kopertis Wilayah I di Medan; Ilza Mayuni sebagai Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta; Damsar sebagai koordinator Kopertis Wilayah X di Padang; dan Yanto Sugianto sebagai Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal.

"Pergantian, rotasi, mutasi, promosi dalam sistem birokrasi itu sesuatu yang alami, biasa saja,"ujar Mendiknas mengingatkan. Kemdinkas kini sedang mempersiapkan reformasi birokrasi yang diawali dengan restrukturisasi organisasi, dan diharapkan Desember nanti bisa dirampungkan. (ali)

Pendidikan Khusus Akan Direvitalisasi

2010-10-31T19:56:00.000-07:00

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh membuka Gebyar dan Lomba Kompetensi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tingkat Nasional 2010, di Gedung Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, Selasa (26/10).

Lomba yang berlangsung sampai dengan 29 Oktober 2010 ini bertujuan untuk menggali potensi siswa dan memberikan dorongan, sehingga timbul motivasi yang kuat untuk mampu beraktualisasi diri dan bersaing secara sehat dalam mencapai prestasi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Dalam sambutannya Menteri Nuh mengatakan, Kementerian Pendidikan Nasional akan memberikan perhatian khusus kepada peserta dan penyelenggara pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. "Kami ingin melakukan revitalisasi dan penguatan pendidikan khusus, yaitu pada fasilitas dan infrastruktur," ucapnya.

Achmad Zulkarnaen, salah satu peserta lomba dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Banyuwangi berharap agar lomba-lomba bagi siswa dengan layanan khusus bisa terus ditambah, agar setiap siswa berkesempatan untuk menunjukkan bakat dan kompetensi yang dimilikinya dan mampu bersaing dengan siswa lain pada umumnya. "Saya sangat senang bisa ikut acara ini, semoga acara ini terus ada bahkan kalau perlu ditambah jenisnya," kata Achmad.

Profesionalisme Kepala Sekolah Ditingkatkan

2010-10-31T19:55:00.000-07:00

Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam pengembangan sekolah. Untuk itu, kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai. Untuk memperlancar tugasnya maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan, serta penyiapan para calon kepala sekolah/madrasah dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Baedhowi mengatakan, terdapat korelasi langsung antara kompetensi kepala sekolah dengan pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. "Jika kualitas kompetensi kepala sekolah tinggi maka ada korelasi yang bagus dalam melaksanakan proses pembelajaran," katanya saat memberikan keterangan pers tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendikasn) No.28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala Sekolah di Kemdiknas, Jakarta, Jumat (29/20).

Pada acara yang dipandu oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdiknas M.Muhadjir hadir Direktur Profesi Pendidik Ahmad Dasuki dan Direktur Tenaga Kependidikan Surya Dharma.

Baedhowi menyampaikan, Undang-Undang No.14/2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan persyaratan guru minimal berkualifikasi S1/D4. Oleh karena itu, kata dia, persyaratan kepala sekolah yang diatur dalam Permendiknas ini mengacu pada undang-undang tersebut. Ketentuan lain yang diatur dalam Permendiknas ini adalah terkait penyiapan calon kepala sekolah.

"Dulu kepala sekolah dipilih saja oleh kepala daerah, tetapi sekarang untuk menjadi kepala sekolah perlu ada persiapan-persiapan. Ada proses-proses administrasi maupun proses akademik yang harus dilakukan untuk menjadi calon kepala sekolah," katanya.

Lebih lanjut Baedhowi mengatakan, setelah calon kepala sekolah dipilih maka harus mengikuti proses pendidikan dan pelatihan minimal 100 jam dan praktik lapangan minimal tiga bulan. Untuk menjadi kepala sekolah, kata dia, harus ada suatu bukti bahwa mereka itu kompeten dan punya suatu keterampilan manajerial di dalam mengelola sekolah. "Diharapkan implementasi di lapangan tidak menentukan kepala sekolah hanya karena like and dislike, tetapi ada satu proses," ujarnya.

Baedhowi mengatakan, dalam proses pengangkatan kepala sekolah/madrasah melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. "Anggotanya pun juga ada unsur pengawas," katanya.

Adapun masa tugas kepala sekolah/madrasah untuk satu kali masa tugas selama empat tahun. Namun, dapat diperpanjang satu kali masa tugas bila memiliki prestasi kinerja minimal baik. "Kalau sudah dua periode boleh diangkat kembali, tetapi pada sekolah yang lain dengan prestasi amat baik," ujar Baedhowi.

Dengan berlakunya permendiknas ini maka Kepmendiknas No.162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dinyatakan tidak berlaku. Pada kesempatan yang sama, Baedhowi menyampaikan Permendiknas No.22/ 2010 sebagai perubahan Permendiknas No.47 Tahun 2007 tentang Inpassing Guru Non-PNS.

Dijelaskan, guru-guru di bawah naungan yayasan agar mendapatkan tunjangan profesi layaknya guru-guru PNS lainnya maka perlu dilakukan inpassing atau penyetaraan. Hal ini dilakukan agar pembayaran tunjangan profesi setara dengan guru PNS. "Dalam sertifikasi, baik guru PNS maupun non-PNS akan mendapatkan tunjangan profesi satu kali gaji pokok,"katanya.

Baedhowi menyebutkan, jumlah guru yang telah melakukan inpassing untuk tingkat pendidikan dasar sebanyak 6.430 orang dan untuk tingkat pendidikan menengah sebanyak 3.641 orang. Total sebanyak 10.071 orang.

Kemdiknas, kata Baedhowi, melalui Permendiknas No.27/2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula, akan melakukan pembimbingan bagi guru pemula agar menjadi guru profesional. Caranya, kata dia, dilakukan dengan pembimbingan dari guru-guru senior dan kepala sekolah, serta pengawas. Masa induksi selama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun. "Jika dalam dua tahun tidak bisa akan dialihfungsikan tidak menjadi guru, sehingga guru-guru yang betul-betul diangkat nanti yang profesional,

Kota Semarang Juara Umum Jambore PTK PNF Provinsi Jateng 2010

2010-10-21T19:14:00.004-07:00

Jambore PTK PNF Provinsi Jawa Tengah 2010 merupakan moment membanggakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang khususnya Bidang PNFI Kota Semarang, karena target untuk menjadi Juara Umum Jambore PTK PNF Provinsi Jawa Tengah 2010 ini tercapai, dengan hasil 4 Jenis Lomba meraih Juara 1, 2 Jenis Lomba Juara 2, dan 2 Jenis Lomba Juara 3.

Jenis-jenis lomba yang meraih juara 1 tersebut antara lain : Pengelolaan Blog/ Pengelola IT (Subianto, S.Kom), Instruktur Bahasa Inggris (Erma Assegaf, S.Pd.), Tata Rias (Rusdah, SE), Tutor Pendidikan Keaksaraan (Arief Hidayatullah, M.Pd).

Jenis-jenis lomba yang meraih juara 2, yaitu : Tutor Pendidikan Kesetaraan (Firhadi, S.Pd.) dan Senam (Berti Maria Damayanti, S.Pd.). Sedangkan yang meraih juara 3, adalah : Pengelola TBM (Tri Utami, S.Pi) dan Pengelola Kursus (Heni Yuliastuti, S.E.).

Peserta lain dari Kota Semarang yang ikut serta dalam kegiatan Jambore PTK PNF Provinsi Jawa Tengah adalah Murgiyanti, S.E. (Tutor PAUD), Drs. Kustopo, M.Pd. (Pamong Belajar), Rosian, S.Pd. (Penilik PLS), Silviana Endang, S.Psi. (Pengelola POS PAUD) dan Sri Wisnu Nugrahaning, S.Pd. (Cipta Lagu Hymne PNFI).

Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi Jambi

2010-10-21T19:14:00.003-07:00

Demi menyukseskan Kegiatan Jambore 1000 PTK-PNF di tingkat Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengadakan Jambore PTK PNF tingkat Provinsi Jambi tahun 2010. Jambore PTK-PNF tingkat Provinsi Jambi ini bertemakan “Melalui Jambore PTK PNF tahun 2010 kita tingkatkan Peran serta PNFI dalam Membangun Potensi dan Karakter Warga Belajar Menuju Keberadaban Bangsa” yang diagendakan dari tanggal 14 s.d 16 Juni 2010 ini diikuti oleh 14 orang peserta tiap Kab/Kota yang mewakili 14 cabang lomba yang terdiri atas Kelompok Lomba Karya Tulis, Lomba Karya Nyata, Lomba Seni dan Olahraga.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua panitia, Syaid Ja`far, M.Pd dalam laporannya “Lomba Jambore PTK PNF ini akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu 10 jenis lomba di LPMP Jambi dan 4 jenis lomba di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.” Tim juri pada kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi, Organisasi Profesi, Praktisi dan Pamong Belajar pada BPPLS Jambi, serta Tim IT pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam sambutannya saat membuka jambore tingkat Provinsi Jambi mewakili sambutan dari Ditjen PMPTK, Prof. Dr. Beadowi, M.Si mengatakan “Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan nasional, Ditjen PMPTK yang dalam visinya yaitu “Terwujudnya Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Profesional dan Bermartabat”. Dalam konteks ini tentunya tidak hanya bertumpu pada terwujudnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jalur formal, tetapi juga pada jalur pendidikan non formal. Oleh karena itu peran PTK-PNF di tengah masyarakat sangat penting, karena lebih kurang 120 juta dari penduduk Indonesia yang telah Saudara didik melalui Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup dan jenis-jenis pendidikan non-formal lainnya, karena pendidikan Nonformal (PNF) berfungsi sebagai pelengkap (complement), pengganti (subtitut), dan penambah (supplement) dari Pendidikan Formal.”

Dalam sambutan terakhirnya, Ditjen PMPTK mengatakan selamat berlomba, junjung sportifitas kepada seluruh peserta Jambore PTK-PNF dan mendoakan semoga tetap sukses dalam Jambore tingakt nasional di Provinsi Jawa Timur nanti.

Pembukaan jambore berlokasi dihalaman depan Dinas pendidikan Provinsi Jambi, dimeriahkan atraksi marching Band dari SMP 7 dan paduan suara ibu-ibu guru PAUD dibawah naungan HIMPAUDI Provinsi Jmabi. Pembukaan Jambore ini di buka secara resmi ditandai dengan penekanan bel dan pelepasan balon jambore oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi Jambi. Drs.Rahmad Derita, M.Pd.I

Sosalisasi Jambore PTK-PNF 2010

2010-10-21T19:14:00.002-07:00

Hari Selasa, tgl 25 Mei 2010, di aula Dinas Pendidikan Kota Palopo diadakan sosialisasi jambore PTK-PNF Tahun 2010 yang akan dilaksanakan di BPPNFI Reg. V Makassar. Hadir dalam acara ini Kepala Bidang PLS Kota Palopo, Kepala UPTD SKB Kota Palopo, Kasi Kesetaraan, Kasi PAUD, serta seluruh pimpinan lembaga PNF diantaranya Direktur SMART EDUACATION Palopo, Direktur LPK handayani Palopo, Pamong Belajar, serta seluruh ketua PKBM dan satuan PNF dilapangan. Dalam arahannya, Kabid PLS menyamapikan bahwa keikut sertaan PTK-PNF Kota Palopo dalam jambore PTK-PNF ini jangan hanya pada dataran penggembira saja, melainkan bahwa harus menunjukkan prestasi yang baik.Selain itu Kabid PLS juga mengaharapakan kepada PTK-PNF yang nantinya terpilih untuk mewakili kota palopo agar serius mempersiapkan diri, sehingga bahan yang akan dilombahakn dapat dikuasai dengan baik agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Adapun target yang dibebankan adalah minimal ada satu orang yang nantinya dapat mewakili Propinsi Sulawesi Selatan ketingkat Pusat. Disela-sela arahannya, Kabid PLS menceritakan pengalamannya ketika mewakili PTK-PNF Propinsi Sulawesi Selatan dan keberhasilannya meraih dua gelar juara yakni juara 1 tingkat Nasional Lomba Karya Ilmiah, dan juara 2 Tingkat Nasional Lomba Karya Nyata.
Arahan selanjutnya oleh Kepala UPTD SKB Kota Palopo yang pada intinya menekankan kepada Pamong Belajar agar mengambil peran maksimal dalam kegiatan ini.
Ditulis oleh ; Hasruddin, S.Pd

Lomba Blog IT Jambore PTK-PNF

2010-10-21T19:14:00.001-07:00

Mengikuti jambore pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal mewakili SKB Medan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai seorang instruktur IT. Setelah melewati tahapan seleksi di tingkat Kota Medan dan Provinsi Sumut, hari ini (29 Juli 2010) hingga 2 Agustus 2010, saya akan bertanding di tingkat nasional bersama 32 perwakilan dari 32 propinsi lain di seluruh Indonesia untuk bertanding di Lomba Pengelola IT dengan tema Pengelolaan Blog PTK-PNF. Mengusung judul Konsep dan Pengelolaan Blog SKB Medan.

Bertempat di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, saya mendapat kesempatan berkenalan dengan begitu banyak perwakilan terbaik dari seluruh Indonesia. Saya jadi teringat masa-masa indah kuliah di Jogja dan berkenalan dengan banyak teman dari berbagai daerah nih. Bahkan saya sempat dikira perwakilan dari Jawa Tengah atau Jogja, karena face yang begitu Jawa. :D , sama persis seperti pengalaman kuliah dulu. Wong Medan kok gak ada seram-seramnya, kira2 seperti itu analoginya. :)

Tadi malam (28 Juli 2010), acara pembukaan dilangsungkan dengan sangat meriah, dengan berbagai kesenian khas Jawa Timuran, sebanyak 1000 PTK-PNF dari seluruh Indonesia disuguhkan sajian menakjubkan dan luar biasa dari Pemerintah Jawa Timur sebagai tuan rumah kegiatan ini. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Semoga event ini dapat menghasilkan para PTK-PNF yang profesional dan berkualitas untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Bagaimana pengalaman saya di event ini pada hari2 berikutnya? Tunggu kelanjutan kisahnya. Salam Pendidikan untuk semua.

Diseminasi Karya Jambore PTK-PNF Berprestasi Tahun 2010

2010-10-21T19:14:00.000-07:00

Menindak lanjuti hasil dari pemenang Jambore 1000 PTK-PNF, naskah pemenang 1 tingkat nasional akan didiseminasikan di wilayah Barat dan Timur.

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahun bagi PTK-PNF dan pemangku kepentingan lainnya, juga untuk mereview naskah hasil Jambore 1000 PTK-PNF dan mempercepat penyebarluasan hasil karya PTK-PNF dalam peningkatan kompetensi, serta memberi penghargaan bagi PTK-PNF yang berprestasi dan berkinerja baik agar mereka termotivasi untuk lebih meningkatkan mutu PTK-PNF.

Pesertanya adalah peserta Lomba Karya Nyata (LKN), Lomba Karya (LKN), Lomba Karya Tulis (LKT) dan Porseni, Kepala BP-PNFI, kepala BPKB, Kepala SKB terpilih Tim Akademisi/Asistensi Pusat, Tim Penilai LKN,LKT dan Porseni tingkat Nasional tahun 2010, Tim Akademisi Provinsi dan Forum PTK-PNF provinsi

Untuk wilayah Barat dilaksanakan tanggal 23 s.d 25 September di hotel Comfort Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, untuk wilayah Barat akan dilaksanakan pada tanggal 30 September s.d 2 Oktober 2010 di hotel Sanur Bali.

Evaluasi RSBI

2010-10-06T01:21:00.005-07:00

Pelaksanaan evaluasi pencapaian hasil belajar siswa SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) se-Indonesia,
yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang serentak pada 19-20 April lalu, SMPN 2 berhasil meraih hasil di atas rata-rata standar nasional. Evaluasi yang diadakan di 102 sekolah berstatus RSBI ini, diberikan kepada siswa kelas akhir untuk melihat hasil belajar di sekolah RSBI secara nasional. Kepala SMPN 2 Parepare, Drs H Djamaluddin MPd, kemarin menjelaskan, evaluasi pencapaian hasil belajar ini, khusus diadakan untuk mata pelajaran Matematika dan IPA berbahasa Inggris. Nilai rata-rata nasional yang dipatok dalam evaluasi belajar tahap akhir ini, adalah 62,24 sedangkan hasil rata-rata evaluasi belajar yang diraih SMPN 2 melampaui hingga 74,94. “Tahun ini merupakan pertama kali SMPN 2 mengadakan evaluasi belajar tahap akhir yang diikuti sebanyak 85 orang,” katanya. Disebutkan, setiap siswa yang mengikuti evaluasi akan diberikan sertifikat nasional. Itu sebagai bentuk penghargaan kepada siswa, yang berprestasi dari hasil belajar yang dicapai. Sertifikat ini pula, bisa dipergunakan untuk mendaftar di SMA atau SMK RSBI tingkat provinsi dan kabupaten kota. “Nilai yang terlampir adalah nilai murni berdasarkan hasil koreksi LJK yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP Jakarta. Jadi hasilnya tidak diragukan lagi,” tandas Djamal.

Yogyakarta Mulai Evaluasi RSBI

2010-10-06T01:21:00.004-07:00

Pemerintah mulai mengevaluasi rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di wilayah DI Yogyakarta. Evaluasi dalam bentuk penelitian itu dimulai sejak Selasa (20/7/2010). Sebanyak 16 kepala RSBI jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK negeri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman dikumpulkan.
Mereka diminta menjawab sejumlah pertanyaan terkait perkembangan RSBI, meliputi manajemen, prestasi, kompetensi pengajar, dan sarana prasarana.
-- Baskara Aji

"Mereka diminta menjawab sejumlah pertanyaan terkait dengan perkembangan RSBI, meliputi manajemen, prestasi, kompetensi pengajar, dan sarana prasarana yang tersedia," kata Kepala Bidang Rencana dan Standardisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Baskara Aji.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengukur daya serap pelajar kelas internasional serta respons wali murid terhadap kelas internasional. Evaluasi RSBI dilakukan untuk menjawab banyaknya keluhan dan pertanyaan masyarakat terkait RSBI. Sampai tahun ini, jumlah RSBI di Yogyakarta mencapai 15 sekolah negeri dan swasta, serta belum ada sekolah berstandar internasional.

Diberitakan sebelumnya, dalam seminar "Tantangan Bahasa Indonesia pada Era Pasar Bebas" yang diselenggarakan Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, Selasa (20/7/2010) di Jakarta, sekolah-sekolah berstatus RSBI dinilai salah kaprah dalam mengartikan internasionalisasi pendidikan. Internasionalisasi diartikan dengan menggantikan bahasa pengantar bahasa

Mendiknas akan evaluasi RSBI bertarif mahal

2010-10-06T01:21:00.003-07:00

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh segera melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang bertarif mahal.

“Taraf dan tarif itu merupakan dua hal yang berbeda, karena falsafah pendirian RSBI itu mengacu pada UU Sisdiknas yang mengamanatkan kualitas internasional,” katanya di Surabaya, Minggu.

Di sela-sela pembukaan TBM di mal CITO, Surabaya, ia mengemukakan hal itu menanggapi keluhan sejumlah wali murid tentang biaya pendidikan di RSBI dan kemungkinan anak miskin yang lulusan RSBI dapat ke luar negeri.

Menurut menteri, UU Sisdiknas mengamanatkan pendirian RSBI pada setiap provinsi untuk mendorong tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang bertaraf internasional.

“Penduduk kita itu besar, tapi kualitasnya perlu didorong, karena itu ada RSBI. Adanya RSBI itu karena tidak mungkin semua penduduk kita menjadi juara, namun harus ada sebagian yang berkelas juara,” katanya.

Kendati ada RSBI, katanya, setiap orang harus mempunyai akses yang sama, sehingga RSBI itu tidak boleh menjadi “eksklusif” dengan tarif yang mahal.

“Kalau ada RSBI yang eksklusif, maka kami akan melakukan evaluasi, apalagi program RSBI sudah berlangsung empat tahun, sehingga tahun ini sudah saatnya untuk evaluasi itu,” katanya.

Mantan Rektor ITS Surabaya itu mengatakan evaluasi RSBI akan dilakukan dalam beberapa aspek yakni aspek kualitas, aspek ‘output’ berupa anak didik yang menjadi juara, fasilitas, tenaga pengajar, dan aspek akses.

“Aspek tenaga pengajar itu mensyaratkan, apakah ada sekian pengajar bergelar S2, lalu apa ada akses yang sama, karena sekolah tidak boleh memberi prioritas kepada anak didik dengan pertimbangan kemampuan ekonomi, tapi tetap pertimbangan akademik,” katanya.

Hasil evaluasi, katanya, pihaknya akan mengeluarkan regulasi untuk tahun ajaran berikutnya supaya RSBI tidak bersifat “eksklusif” dalam berbagai aspek.

“Kalau dalam evaluasi ditemukan praktik-praktik yang menyimpang dari UU Sisdiknas, maka nanti akan ada regulasi yang mengatur, misalnya RSBI harus memberi peluang 20 persen untuk siswa yang tidak kaya dengan sistem subsidi silang,” katanya.

Ia menambahkan hasil evaluasi diharapkan akan selesai dalam tahun ini dan tahun ajaran berikutnya sudah ada regulasi RSBI.

“Jangan sampai amanat UU Sisdiknas ada penyimpangan, seperti tarif yang mahal dan memutuskan peluang anak dari ekonomi bawah untuk masuk RSBI,” katanya.

Tentang kemungkinan siswa RSBI melanjutkan studi ke luar negeri, ia mengatakan hal itu bukan keharusan.

“Target RSBI itu bertaraf internasional dan bukan harus melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi, RSBI itu nggak harus ke luar negeri, karena yang penting memiliki kualitas yang nggak kalah dengan taraf luar negeri,” katanya.

Pemerintah Akan Evaluasi RSBI Agustus Mendatang

2010-10-06T01:21:00.002-07:00

Kementerian Pendidikan Nasional berencana mengevaluasi 1.100 rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di seluruh Indonesia. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemajuan sekolah yang bersangkutan untuk menjadi Sekolah Berstandar Internasional (SBI).

“Agustus nanti ada evaluasi total,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal kepada wartawan di Surakarta, Selasa (20/7).

Jika dalam evaluasi nanti ditemukan ada yang kurang baik, pihaknya akan memberi peringatan. Sedangkan yang baik, kata dia, akan diteruskan menuju SBI. "Jika tidak bisa menunjukkan tanda-tanda bisa menjadi SBI, akan diturunkan menjadi sekolah biasa," ujarnya.

Menurut dia, persoalan yang selalu timbul selama ini adalah menyangkut mahalnya biaya. Dia mengakui ada sekolah-sekolah yang kebablasan memungut biaya sekolah. “Karena mereka merasa ada kebebasan (untuk memungut),” katanya.

Karenanya, evaluasi total Agustus mendatang termasuk mempertajam standarisasi RSBI sesuai yang ditetapkan pemerintah. “Aturannya sebenarnya sudah cukup ketat. Tapi perilaku sekolah masih bervariasi. Terutama kejadian-kejadian di kelas internasional tadi,” katanya.

Kemdiknas Turunkan Tim Evaluasi RSBI

2010-10-06T01:21:00.001-07:00

Kementerian Pendidikan Nasional saat ini telah menurunkan tim untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap semua sekolah berlabel rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).
Tim tersebut melakukan verifikasi dalam empat aspek yakni, akuntabilitas, prestasi akademik, rekrutmen siswa, dan pemenuhan prasyarat SBI.
Evaluasi diharapkan akan selesai Juli tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk membuat peraturan baru yang ditargetkan selesai Agustus nanti.
“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua RSBI termasuk akuntabilitas mulai dari keuangan termasuk verifikasi penggunaan dana anggaran RSBI. Karena, tahun ajaran baru rampung Juni-Juli, laporan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) baru ditutup Juni sehingga evaluasi akuntabilitas baru rampung akhir Juni,” kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh di Jakarta, Rabu (16/6).
Seperti diberitakan harian ini sebelumnya (SP,12/6) peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri memperkirakan terjadi penyimpangan penggunaan dana proyek RSBI) sampai 30 persen yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 151 juta per sekolah selama tiga tahun (2007-2009). Jika jumlah ditotal untuk 1.172 RSBI, jumlahnya mencapai Rp 176 miliar dari dana hibah yang dikucurkan ke RSBI sebesar Rp 500 juta per tahun.
Mendiknas mengelaborasi bahwa evaluasi RSBI itu akan meliputi akuntabilitas pengelolaan sekolah mulai dari keuangan, pencapaian prestasi akademik seperti nilai akademik lulusannya.
Demikian pula soal rekrutmen penerimaan mahasiswa apakah murni menurut kemampuan akademiknya atau malah, karena kemampuan membayar, dan pemenuhan prasyarat sebagai RSBI seperti tenaga pendidik dan sarana prasarana.

Verifikasi
Dalam rangka mencegah terjadinya korupsi Kemdiknas melakukan verifikasi laporan keuangan sekolah termasuk penggunaan anggaran. Menjadi kewenangan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah binaannya
Jika ada penyelewengan, pelakukanya dapat dipidanakan. Kalau ada bukti-bukti terjadi penyelewengan dana terutama dana block grant baik dari pusat maupun daerah, sekolah dapat diproses secara hukum.
”Akuntabilitas dalam tata kelola SDM dan keuangan sangat penting, apakah dalam mengelola keuangan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak,” tandasnya.Mendiknas menyatakan, dalam peraturan baru terkait dengan RSBI akan diatur juga soal besaran sumbangan pendidikan tertinggi di setiap daerah. Kemdiknas juga akan menentukan berapa biaya tertinggi dan terendah untuk RSBI di suatu daerah.
“Terkait dengan penarikan sumbangan dari orangtua akan disesuaikan dengan indeks kemahalan tiap daerah, indeks biaya di tiap daerah berbeda tidak bisa disamaratakan. Sebab, kontribusi pemerintah daerah terhadap RSBI berbeda-beda,” kata Nuh

Kemendiknas Evaluasi RSBI

2010-10-06T01:21:00.000-07:00

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyampaikan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Evaluasi akan dilakukan usai tahun ajaran yang berakhir pada Juni 2010.

Siaran Pers Kementrian Pendidikan Nasional, Ahad (20/6) menyebutkan bahwa dalam melakukan evaluasi, akan digunakan empat parameter. Yakni akuntabilitas pelaksanaan, capaian akademik, prinsip-prinsip akademik dalam perekrutan siswa, dan persyaratan penyelenggaraan RSBI. "Apakah berbandingan guru S2 dan S3 (memenuhi). Gedung dan seterusnya sudah dipenuhi atau belum," kata Menteri Pendidikan Nasional Muhamad Nuh.

Menurut Mendiknas, dengan menggunakan empat parameter itu, RSBI yang sudah ada akan dinilai apakah sekolah itu memenuhi persyaratan- persyaratan seperti yang dijanjikan atau tidak. "Kalau memenuhi jalan terus, tetapi kalau tidak drop," tegasnya.

Pada sisi lain Mendiknas mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan ke sekolah maupun perguruan tinggi dinilai masih kurang. Padahal, kata dia, biaya operasional sekolah sangat tinggi. Oleh karena itu, lanjut dia, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan dunia pendidikan. "Sepanjang tidak menjadikan sumbangan masyarakat tadi itu menjadi syarat mutlak tanpa mempertimbangkan kemampuan akademik," katanya.

Sementara, terkait implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Mendiknas menekankan, sekolah maupun perguruan tinggi harus menyiapkan, tanpa harus diminta, informasi-informasi dasar ke publik. Caranya, kata Mendiknas, tidak harus menugaskan seseorang sebagai juru bicara di sekolah maupun perguruan tinggi. "Informasi itu cukup atau bisa juga di upload di website masing-masing sekoloah, sehingga kalau ingin mendapatkan informasi cukup klik. Keterbukaan informasi bagian dari akuntabilitas, " katanya

PROGRAM KERJA PPDB RSBI

2010-08-31T22:56:00.002-07:00

PROGRAM KERJA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

NO	JENIS KEGIATAN	INDIKATOR		PELAKSANA		WAKTU
1	Rapat pendahuluan	1	Adanya Pengarahan Kepala Sekolah	1	Kepala Sekolah	29 Januari 2010
		2	Adanya Pengarahan Waka II	2	Panitia
2	Penyusunan proposal dan program kerja	1	Adanya proposal dan program kerja	1	Sigit Suryono, M.Pd	20 Januari 2010
		2	Adanya pembagian tugas	2	Trianjar Priyanta, S. Pd.
				3
3	Perencanaan anggaran dan ATK	1	Adanya anggaran dan ATK	1	Rini Harjanti, S.Pd.	25 Januari 2010
				2	Suhadi, SIP

4	Rapat Pembagian Tugas	1	Setiap anggota panitia PPDB memahami tugasnya masing-masing	1	Panitia	6 Februari 2010

6	Publikasi / Sosialisasi	1	Adanya spanduk terpasang	Koordinator : Umar Said, S.Pd.
		2	Adanya sosialisasi ke SD	1	Drs. Agus Suhartoyo	8 s.d. 13 Pebruari 2010
		3	Adanya petunjuk mekanisme PPDB
		4	Adanya petunjuk pendaftaran
		5	Adanya papan pengumuman
		6	Adanya denah pendaftaran
7	Informasi	1	Adanya informasi prosedur dan syarat pendaftaran	Koordinator : Sanyata, S.Pd.
		2	Adanya informasi tata cara pendaftaran	1	Kisna Widada	15 s.d. 25 Pebruari 2010
		3	Adanya informasi tempat	2	Ponikem, S.Pd.
		4	Adanya informasi pengumuman siswa yang diterima
		5	Adanya informasi rangking
8	Pengetikan	Adanya :		Koordinator : Sigit Suryono, M.Pd.
		1	Pengumuman Pendaftaran	1	Trianjar Priyanta, S.Pd.	25 Januari s.d 28 Juni 2010
		2	Master spanduk
		3	ID Card
		4	Panduan PPDB
		5	Kartu pendaftaran
		6	Master Map
		7	Formulir pendaftaran
		8	Presensi panitia
		9	Daftar hadir tes tertulis
		10	Presensi test wawancara
		11	Kuitansi pembayaran
		12	Mekanisme kerja tim & PPDB
		13	Tata cara pendaftaran
		14	Pedoman Assesmen Wawancara
		15	Format Hasil Assesmen wawancara
		16	Nilai terangking
		17	Daftar siswa diterima
		19	Informasi daftar ulang
		20	Kartu bukti pembayaran
		21	Surat pernyataan siswa diterima
		22	Surat pernyataan orang tua/wali siswa diterima
		23	SK siswa diterima
		24	Presensi pengambilan UASBN SD tidak diterima
		26	Bukti pengambilan UASBN SD dari loket pendaftaran
9	Penggandaan dan pengepakan	Penggandaan		Koordinator : Trianjar Priyanta, S.Pd.
		1	Panduan PPDB	1	Sri Dyas Purwanto
		2	Kartu pendaftaran	2	Sugeng	25 Januari s.d 28 Juni 2010
		3	Formulir pendaftaran	3	Suprapto
		4	Presensi panitia	4	Kristiyanto
		5	Soal tes tertulis
		6	Presensi test wawancara
		7	Kuitansi pembayaran
		8	Tata cara pendaftaran
		9	Pedoman Assesmen Wawancara
		10	Format Hasil Assesmen wawancara
		11	Informasi daftar ulang
		12	Surat pernyataan siswa diterima
		13	SK siswa diterima
		14	Presensi pengambilan UASBN SD tidak diterima
		15	Berita acara pencabutan UASBN SD
		16	Map
		Berkas yang dimasukkan dalam map :
		1	Panduan PPDB
		2	Kartu pendaftaran
		3	Formulir pendaftaran
10	Membangun software PPDB	1	Ada software PPDB 2010/2011 SMP N 1 Wonosari	Koordinator : Triyono Setyo Wibowo, S.Pd.
	di SMP Negeri 1 Wonosari			1	Ahmadi	5 Februari 2010
	Tahun 2010/2011			2	Saptanto Riyadi

11	Pemantapan/checking akhir	1	Semua sarpras PPDB tersedia		1. Panitia	6 Februari 2010
		2	Semua panitia siap melaksanakan tugas
12	Pelayanan pengambilan formulir	Adanya :		Koordinator : Sigit Suryono, M.Pd.
		1	Pengambilan berkas formulir di sekretariat			15 s.d. 25 Pebruari 2010
		2	Pelayanan pengambilan formulir pendaftaran
		3	Pelaporan hasil pengambilan formulir
13	Pendaftaran	Adanya :		Koordinator pendaftar : Yati Siti Alinas, S.Pd.
		1	Penerimaan map pendaftaran beserta kelengkapannya.	1	Dwi Lestari, S.Pd.
		2	Pengecekan biodata	2	Surono, S.Ag.	15 s.d. 25 Pebruari 2010
		3	Pengecekan kelengkapan formulir pendaftaran.	3	Kusdarini, S.Pd.
		4	Memberi nomor pendaftaran pada map, kartu pendaftaran dan formulir pendaftaran	4	Wanityastuti, S.Pd.
		5	Pengurutan map pendaftaran sesuai nomor pendaftaran	5	Dani Winarsih
		6	Penyerahan map pendaftar kepada petugas olah data
14	Entry data dan Olah data	Adanya :		Koordinator : Triyono Setyo Wibowo, S.Pd.
		1	Entry data di ruang pendaftaran	1	Ahmadi	27 Peb. S.d. 28 Juni 2010
		2	Pengolahan data pendaftar	2	Saptanto Riyadi
15	Seleksi Administrasi	Adanya :		Koordinator : Triyono Setyo Wibowo, S>Pd.
			Data raport pendaftar dari kelas IV s/d kelas VI semester I	1	Ahmadi	27 Peb. S.d. 2 Maret 2010
			Daftar pendaftar dan kelengkapannya	2	Saptanto Riyadi
16	Pengumuman Seleksi Administrasi	Adanya :		Koordinator : Sigit Suryono, M.Pd.
			Daftar siswa yang berhak mengikuti seleksi berikutnya			4 Maret 2010
			Daftar siswa yang tidak memenuhi persyaratan
17	Tes Akademik I dan II	Adanya :		Koordinator : Sulistiyana, S.Pd.
			Soal tes akademik	1	Dari Setyowati, S.Pd.	7 Maret 2010 dan
			Administrasi pelaksanaan tes akademik			9 Mei 2010
18	Menyusun instrumen wawancara calon	1	Adanya pedoman assesmen wawancara	Koordinator : Drs. Y Supardi
	Peserta didik baru dan orangtua pendaftar	2	Adanya format hasil assesmen wawancara	1	Warsi Utami, S.Pd.	12 Maret 2010
				2	Sri Rahayu, S.Pd.
19	Wawancara dengan calon siswa	Adanya :		Koordinator : Drs. Y Supardi
	Wawancara dengan orang tua calon siswa	1	Adanya hasil assesmen wawancara	1	Warsi Utami, S.Pd.	14 Maret 2010 dan
		2	Pengambilan berkas wawancara ke petugas wawancara	2	Sri Rahayu, S.Pd.	23 Mei 2010
		3	Penyerahan berkas wawancara ke sekretariat
20	Tes Psikologi	Adanya :		Koordinator : Adib Mahrus, S.Pd.
			Kerjasama dengan lembaga lain	1	Amanah Yuniastuti, S.Pd.	10 April 2010
			Hasil tes yang telah dilakukan
21	Tes Pemetaan	Adanya :		Koordinator : Iin Indriyani, S.Pd.
			Soal pemetaan ( bahas Inggris dan TIK )	1	Sri Wahyuni, S.Pd.	16 Mei 2010
			Hasil tes yang telah dilakukan
22	Matrikulasi dan tes	Adanya :		Koordinator : Iin Indriyani, S.Pd.
			Administrsi pelaksanaan matrikulasi	1	Sumardi, S.Pd.	Minggu ke-4 Mei s.d.
			Perangkat soal untuk pelaksanaan matrikulasi	2	Sigit Suryono, M.Pd.	Minggu ke-3 Juni 2010
				3	Drs. Agus Suhartoyo
				4	Sri Wahyuni, S.Pd.
23	Penyerahan Nilai UASBNSD Asli	Adanya		Koordinator : Sigit Suryono, M.Pd.
	oleh calon siswa		Blanko UASBN SD asli dan fotokopi	1	Trianjar Priyanta, S.Pd.	21 s.d. 26 Juni 2010
24	Rapat Penentuan Peserta Didik (siswa) Diterima	1	Adanya hasil peserta didik (siswa) baru yang diterima		1. Kepala Sekolah	28 Juni 2010
					3. Panitia
25	Pengumuman Calon Peserta Didik (Siswa) Baru	1	Adanya pengumuman calon peserta didik (siswa) baru	1	Panitia	29 Juni 2010
26	Pengembalian UASBN SD asli bagi pendaftar yang	1	Adanya pemilahan UASBN SD pendaftar diterima dan tidak diterima	Koordinator : Dani Winarsih
	tidak diterima	2	Terbaginya UASBN SD pendaftar tidak diterima	1	Mahasiswa KKN-PPL	29 -30 Juni 2010
		3	Adanya bukti pengembalian UASBN SD
27	Daftar Ulang	1	Adanya daftar ulang calon peserta didik (siswa) baru	Koordinator pendaftar : Sigit Suryono, M.Pd.
						29 - 30 Juni 2010
28	Keamanan, tempat dan perlengkapan	Adanya :		Koordinator : Drs. Suhardi
		1	Pengaturan tempat.	1	Sri Dyas Purwanto	15 Pebruari 2010 s.d
		2	Sound system.	2	Sugeng	30 Juni 2010
		3	Distribusi konsumsi untuk tim selama pendaftaran.	3	Suprapto
		4	Kebersihan wilayah pendaftaran.	4	Kristiyanto
		5	Kegiatan yang berhubungan dengan urusan rumah tangga	5	Joko Iswanto
		6	Keamanan, ketertiban dan kenyamanan selama pendaftaran.
		7	Menunjukkan jalan masuk ke tempat pendaftaran.
		8	Mengatur antrian pengambilan formulir.
		9	Pengaturan tempat parkir pendaftar.
29	Pelaporan	1	Adanya laporan hasil PPDB	1	Sigit Suryono, M.Pd.	1 - 10 Juli 2010
		2	Adanya pembagian kelas	2	Trianjar Priyanta, S.Pd.



						Wonosari,
Kepala SMP N 1 Wonosari			Ketua			Sekretaris



Bambang Pracaya, S,Pd., MM			Drs. Kisna Widada			Sigit Suryono, M,Pd.
NIP. 19631006 198403 1 003			NIP 19650326 199412 1 002

Standar Sarpras SPP-SBI Final

2010-08-31T22:56:00.001-07:00

http://www.smkn1-sby.sch.id/spp/lam1.htm

Kemdiknas-BKN Teken Peraturan Bersama Juklak Jabatan Fungsional Guru

2010-07-29T17:12:00.000-07:00

Kepegawaian Negara (BKN) melakukan penandatanganan peraturan bersama tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh bersama dengan Kepala BKN Edi Topo Ashari di Kemdiknas, Jakarta, Kamis (6/5/2010).

Peraturan bersama ini juga berisi juklak jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dan angka kreditnya, serta juklak jabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan dan angka kreditnya.

Mendiknas menyampaikan, juklak ini terbitkan guna memberikan penghargaan terhadap prestasi yang diraih. Pengakuan itu, kata Mendiknas, sangat penting karena ada orang yang prestasinya bagus, tetapi prestasi itu tidak diapresiasi. "Prestasi tadi seakan-akan tidak bisa kita kenal karena rumusnya tidak ada. Karena tidak dikenal tidak bisa kita berikan apresiasi," katanya.

Dengan diterbitkannya tiga juklak ini, kata Mendiknas setidaknya sudah bisa memberikan pengakuan terhadap prestasi. Selain itu, juklak ini terkait dengan promosi dan kenaikan pangkat. "Tidak kalah penting pegawai bisa merencanakan karirnya," katanya.

Edi mengatakan, dengan ditetapkannya tiga peraturan bersama ini, diharapkan agar pejabat yang berkepentingan dapat melaksanakan peraturan bersama ini dengan baik dan tertib. Terutama, kata dia, dalam pengembangan pembinaan karir pejabat fungsional. Lebih khusus lagi, lanjut dia, yang berkaitan dengan prosedur penilaian dan penetapan angka kredit pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan atau pangkat perpindahan dalam dan dari jabatan, serta pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan.

"Dengan upaya ini diharapkan dapat dihasilkan pejabat fungsional yang profesional dan mandiri, serta mempunyai uraian tugas yang jelas penilaian, kinerja terukur, serta jalur karir jabatan dan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Edi.

Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdiknas Baedhowi menyampaikan, peraturan bersama ini merupakan juklak dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentan Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. "Semua yang berkaitan dengan kenaikan pangkat yang dilakukan oleh Kemdiknas harus mendapatkan pengakuan dari BKN," katanya
.
Baedhowi menyebutkan, ada tiga hal terkait kenaikan pangkat. Pertama adalah program induksi bagi guru untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Baedhowi mengatakan, selama satu tahun pertama, guru menjalani masa percobaan. Penilaian dilakukan oleh kepala sekolah, guru-guru, dan pengawas. "Kalau dinyatakan baik baru bisa mengikuti prajabatan untuk diangkat menjadi PNS," katanya.

Guru yang akan naik pangkat, kata Baedhowi, juga diwajibkan untuk menulis karya tulis ilmiah. Sebelumnya, kata Baedhowi, penulisan karya ilmiah untuk naik dari golongan IVA ke IVB, namun sekarang dimulai dari golongan IIIB untuk naik pangkat ke golongan IIIC. "Mereka wajib menulis karya ilmiah," katanya.

Baedhowi melanjutkan, pada masa pangkat tertentu guru harus mengikuti program pelatihan atau continous professional development (CPD) dan peningkatan kompetensi. Waktunya selama 180 jam dalam waktu empat tahun. Pelatihan meliputi pelatihan secara reguler, seminar, atau kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu. "Itu perubahannya untuk menjadikan guru konsisten dan professional, " ujarnya.

Mendiknas Meluncurkan TBM@Mall

2010-07-29T17:11:00.000-07:00

meluncurkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Pusat Perbelanjaan atau disebut TBM@Mall pada Minggu (2/5/2010) di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta.

Kehadiran TBM@Mall ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar gemar belajar dan membaca. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mendekatkan TBM di pusat-pusat fasilitas publik yang semakin semarak. Dengan adanya TBM@Mall, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, serta lebih fleksibel meskipun hanya sambil berbelanja atau jalan-jalan di mall.

Tidak hanya di Jakarta, TBM@Mall akan hadir di Bandung, Surabaya, Jawa Tengah, Makasar, dan seluruh wilayah negeri ini. Untuk wilayah Jakarta, TBM@Mall akan hadir diantaranya di Blok M Mall dan Plaza Semanggi.

"Kita inginkan suasana membaca itu bisa tumbuh di mana-mana karena membaca adalah awal dari pintu ilmu pengetahuan. Pada hari ini kita ingin meluncurkan di pusat-pusat perbelanjaan. Nanti setiap ada pusat-pusat keramaian ada pusat-pusat atau taman-taman bacaaan, sehingga masyarakat kita gemar membaca," kata Mendiknas.

Mendiknas mengatakan, orang yang paling bagus bertanya adalah orang yang sudah pernah membaca. Berbeda sekali, kata Mendiknas, pertanyaan orang yang pernah membaca dan memiliki latar belakang pengetahuan dibandingkan dengan orang yang sekedar bertanya tanpa memiliki latar belakang pengetahuan. "Oleh karena itu, budaya membaca harus kita tumbuhkan," katanya.

Pendidikan Karakter Untuk Membangun Keberadaban Bangsa

2010-07-29T17:10:00.000-07:00

mengusung tema pendidikan Karakter Untuk Membangun Keberadaban Bangsa. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh pada upacara peringatan Hardiknas.

"Pendidikan karakter sangat penting untuk bangsa. Sekarang kita lihat banyak penegak hukum yang justru dihukum, pelayan publik yang justru minta dilayani. Semuanya itu berujung pada karakter," ungkapnya, Minggu (2/5/2010) di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta.

Selain menyoroti permasalahan karakter bangsa, Mendiknas juga menyoroti upaya Kemdiknas dalam mengatasi persoalan di bidang pendidikan. Pertama, Kemdiknas telah melaksanakan reformasi birokrasi. Kedua, penyediaan infrastruktur terkait akses informasi bekerja sama dengan MNC Group, melalui TV berbayarnya, Indovision menyiarkan siaran televisi untuk pendidikan. Ketiga, Kemdiknas meluncurkan web berbasis layanan dengan domain kemdiknas.go.id. Keempat, penyediaan taman bacaan di pusat perbelanjaan.

Dalam rangkaian peringatan Hardiknas, Kemdiknas menyerahkan arsip statis Kemdiknas kepada Arsip Nasional RI, MOU penyelenggaraan siaran "TV Citra Indonesia Terampil", peluncuran web berbasis layanan, dan peresmian taman baca.

SEJARAH BERDIRINYA. SBI UPTD SMP NEGERI 2 PARE

2010-07-15T21:23:00.002-07:00

Pengaman Sekolah SMPN 2 Timur

Kamis 12 June 2008

Satpam SMP Negeri 2 Pare Timur YULI PURNOMO

FESBEND'08

Kamis 12 June 2008

BASS DAN VOKAL " Arpero"

Kegiatan Ektra

Sabtu 7 June 2008

untuk mennyiapkan Porseni 2008 SMP Negeri 2 Pare siap bertanding

Ibu Guru

Kamis 5 June 2008

Ibu guru pendamping siswa siswi SMPN 2 Pare dalam Pembukaan PORSENI di Lap. CB Pare

LOMBA BAHASA INGGRIS

Rabu 4 June 2008

The winning of story telling in Kediri Regency

Anggi Dameria VII D

pentas Musik ARPERO

Rabu 4 June 2008

gaya salah satu gruop ARPERO YES atas nama Topan kelas IXb

pentas Musik ARPERO

Rabu 4 June 2008

PENAMPILAN DARI arek ARPERO

KARTINIAN

Selasa 3 June 2008

Lomba busana daerah dan mennyayi lagu kroncong

Pembukaan PORSENI 2008

Selasa 3 June 2008

Pembukaan porseni tingkat SMP negeri se Kabupaten Kediri di lapangan Canda Bhirawa Pare

KELAS SBI

Kamis 5 June 2008

Kegiatan kelas SBI praktik Fisika didalam Lab, SMP Negeri 2 Pare

SBI UPTD SMP NEGERI 2 PARE · Sbi Mail:SBI Phase

2010-07-15T21:23:00.001-07:00

SELAMAT DATANG di WEB
SBI UPTD SMP NEGERI 2 PARE

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah SMP Negeri 2 Pare dapat mewujudkan salah satu program yang diinginkan banyak pihak yaitu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komputer baik dalam pengelolaan administrasi sekolah maupun dalam proses pembelajaran. SMP Negeri 2 Pare adalah salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kediri yang dipercaya oleh Dirjen Pendidikan sebagai sekolah yang Bertaraf Internasional, dimana dengan status sebagai Sekolah RSBI maka kami diharapkan untuk dapat mencetak Anak Didik yang mampu berkiprah di dunia Internasional. Dan oleh karena kepercayaan itu, kami mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk dapat mengembangkan sekolah ini sesuai dengan tuntutan zaman di Era Globalisasi Modern.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

SBI UPTD SMP NEGERI 2 PARE : Sbi Mail Photos

2010-07-15T21:23:00.000-07:00

SEJARAH BERDIRINYA
SBI UPTD SMP NEGERI 2 PARE

Sejarah berdirinya SMP Negeri 2 Pare berawal dari 29 Juli 1960 dan mulai berjalan tepatnya tanggal 1 Agustus 1960 yang kala itu masih bernama SGB (Sekolah Guru Bahasa) dengan Kepala Sekolah pada saat itu dijabat oleh Bapak Budiarto dengan masa jabatan sampai tahun 1974. 18 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 22 Desember 1978 berganti menjadi SMP Negeri 1 Pare dengan Jabatan Kepala Sekolah oleh Bapak Moch. Yasin BA. Dengan kurun waktu 21 tahun kemudian nama SMP Negeri 1 Pare berganti menjadi SLTP Negeri 2 Pare, dengan SK Nomor : 034/0/1997 tepatnya pada tanggal 7 Maret 1997. Pejabat yang menduduki Kepala Sekolah juga terjadi beberapa pergantian mulai tahun 1978 sampai 1997 yaitu :
1. Bapak Sudjihardjo,
2. Bapak Edy Soeranto,
3. Bapak Drs. Soekarso,
4. Bapak Drs. Moedjiono,
5. Bapak Drs. Djamali Purwono,
dengan masa jabatan sampai tahun 2003. Pada tahun 2004 turun kembali SK dan berganti nama kembali menjadi SMP Negeri 2 Pare dengan Jabatan Kepala Sekolah adalah
6. Bapak Drs.H. Suprapto SH, Mpd,
sampai masa jabatan tahun 2009.
Demikian sejarah berdirinya SMP Negeri 2 Pare yang sekarang Menjadi Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional yang dari perjalanan itu dilalui dengan banyak perkembangan pembangunan yang sampai saat ini mungkin masih terus berlangsung dengan pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung demi untuk kemajuan dan prestasi belajar siswa didik supaya lebih maju baik dalam segi moral dan kemajuan dalam bidang teknologi.

SMPN 2 PARE: Kemdiknas-BKN Teken Peraturan Bersama Juklak Jabatan Fungsional Guru

2010-07-03T16:12:00.000-07:00

Kepegawaian Negara (BKN) melakukan penandatanganan peraturan bersama tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh bersama dengan Kepala BKN Edi Topo Ashari di Kemdiknas, Jakarta, Kamis (6/5/2010).

Peraturan bersama ini juga berisi juklak jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dan angka kreditnya, serta juklak jabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan dan angka kreditnya.

SMPN 2 PARE: Mendiknas Meluncurkan TBM@Mall

2010-07-03T16:11:00.000-07:00

meluncurkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Pusat Perbelanjaan atau disebut TBM@Mall pada Minggu (2/5/2010) di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta.

SMPN 2 PARE: Pemerintah Alokasikan Rp100 milyar dari APBN-P untuk Perkuat Sekolah Berdasarkan Hasil Pemetaan Ujian Nasional

2010-07-03T16:10:00.000-07:00

Perubahan (APBN-P) untuk memperkuat sekolah berdasarkan hasil pemetaan Ujian Nasional (UN). Alokasi anggaran ini, program besarnya dikhususkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers terkait evaluasi pelaksanaan UN SMA sederajat 2010 usai memimpin rapat dengan sejumlah kepala dinas pendidikan provinsi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Rabu (5/5/2010).

"Kami sudah mengalokasikan dana secara khusus untuk memperkuat sekolah-sekolah dengan memanfaatkan peta UN. Dari peta ini, kita lakukan perbaikan secara sistematis," kata Mendiknas, yang didampingi Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Baedhowi, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Mansyur Ramli.

Mendiknas mengatakan, prioritas penggunaan anggaran ini adalah untuk sekolah-sekolah yang prestasinya relatif rendah. Selain itu, kata Mendiknas, digunakan pula untuk meningkatkan kualilfikasi dan kompetensi guru, serta pembangunan sarana dan prasarana. "Nanti kita cek apa betul sekolah yang (siswanya lulus) nol persen itu karena sarana dan prasarananya kurang. Kalau begitu, kita kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupatan, dan kota untuk segera melakukan intervensi," katanya.

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan UN Ulangan SMA/MA/SMK yang akan dilaksanakan mulai 10-14 Mei 2010, Mendiknas menyampaikan, tidak ada perbedaan derajat kesulitan antara soal UN Utama dan UN Ulangan. "Kalau lebih rendah supaya lulus tinggi, itu penghinaan besar-besaran terhadap anak-anak yang mengulang. Ya mesti saja kamu lulus wong soalnya lebih gampang. Itu kan ngga punya pride sama sekali dia," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta Suwarsih Madya mengapresiasi langkah Kemdiknas untuk menggunakan hasil UN sebagai umpan balik dan penentuan langkah intervensi kebijakan. Namun, kata dia, dinas akan melakukan brainstorming dengan para kepala sekolah sebelum dilakukan upaya intervensi kebijakan."Mudah- mudahan langkah ini seterusnya begitu, sehingga kami punya harapan untuk meningkat," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, untuk menangani siswa SMA yang mengulang UN, pihaknya melalukan pola remedial dan pendekatan perorangan baik dengan siswa maupun orang tua. Agung -GIM-

SMPN 2 PARE: Kemendiknas, Mengadakan Konferensi Pers Tentang BHP

2010-07-03T16:08:00.000-07:00

narasumber Mohammad Nuh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), di Ruang Sidang DSS Gedung A lantai 2 Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Rabu (31/3) sore.

Mendiknas dalam keterangan persnya menyampaikan, Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menyatakan UU itu inkonstitusional. Menyikapi putusan ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah juga akan mempertahankan prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan.

Mendiknas mengatakan, harus ada peraturan yang lebih teknis dan operatif untuk menterjemahkan nonkomersial atau nirlaba. Mendiknas menilai, jika ada yayasan-yayasan yang membuka pendidikan akan sangat berbahaya kalau menjadikannya sebagai komoditas. "Dia (yayasan) narik SPP besar-besar untuk mendapatkan keuntungan. Nah itulah yang namanya komersialisasi. Itu yang tidak boleh. Harus tetap dipertahankan peran nirlaba tadi itu." katanya.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Moh Mahfud MD, dalam sidang putusan yang digelar di Gedung MK, mengatakan bahwa UU BHP juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pemerintah, kata Mendiknas, menghargai dan menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga- negara negara seperti MA , MK, dan KPK sesuai dengan porto folionya. "Jadi tidak ada istilah pemerintah menolak atau melawan terhadap keputusan lembaga-lembaga negara itu. Kami menghargai dan menghormati, " katanya.

Mendiknas menjelaskan, konsekuensi dari dibatalkannya UU BHP, pemerintah akan meninjau ulang seluruh peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini, kata Mendiknas, diterapkan baik pada level peraturan pemerintah (PP) maupun pada peraturan menteri yang konsiderasinya menggunakan UU BHP. "Kita akan mereview seluruh peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan. Secara rinci kami akan menyampaikan kepada masyarakat," ujarnya.

Mendiknas menyebutkan, PP yang akan ditinjau ulang yakni tentang Universitas Pertahanan dan Pengelolaan Pendidikan. "PP itu cantolannya adalah UU BHP dan karena UU BHP sudah dibatalkan maka kita review kembali," katanya.

Lebih lanjut Mendiknas menyampaikan, peraturan-peraturan baik yang di pakai oleh perguruan tinggi negeri (PTN) atau PTN yang berubah menjadi (Badan Hukum Milik Negara (BHMN) akan ditinjau ulang disesuaikan dengan peraturan sebelumnya yang masih berlaku. "Kami juga akan mengundang para rektor terutama pimpinan PT BHMN untuk mencari solusi sebagai konsekuensi keputusan MK itu,"ujarnya.

BHP, kata Mendiknas, adalah penyempurnaan dari sebagian yang ada di BHMN. Namun demikian, lanjut Mendiknas, pasal-pasal yang mengatur BHMN juga terkait di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). "Karena BHMN itu juga nyantol di salah satu pasal di UU Sisdiknas maka tentu harus ditata lagi," katanya.

Perbedaan yang mendasar, lanjut Mendiknas, adalah dari sisi keuangan. Mendiknas menyebutkan, pengelolaan keuangan dapat menggunakan pendekatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diacu oleh PTN Non-BHMN atau Badan Layanan Umum (BLU), yang diacu oleh PTN yang telah berstatus BLU.

Mendiknas menjelaskan, dengan pendekatan PNBP maka PTN yang menerima pendapatan harus menyetorkan ke kas negara. Untuk memakainya, maka harus mengajukan lagi dan mengambilnya di kas negara. "Sementara dengan pendekatan BLU langsung dapat digunakan sendiri," katanya.

3.254.365 Siswa Lulus UN Utama SMP/MTs/SMPT 2010

2010-07-03T16:05:00.000-07:00

lulus Ujian Nasional Utama SMP/MTs/SMPT 2010. Sementara, dari total 3.605.163 peserta UN terdapat 350.798 (9,73%) siswa yang mengulang UN.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan pers tentang hasil UN SMP sederajat di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Kamis (6/5/2010).

Angka kelulusan itu, jika dibandingkan tahun 2009 dengan jumlah peserta UN 3.441.815 siswa mengalami penurunan. "Tingkat kelulusannya tahun lalu 95,09 persen, tetapi masih ada kesempatan untuk ujian ulang. Mudah-mudahan bertambah (kelulusannya) ," ujarnya.

Mendiknas menyebutkan, dari 9,73 persen siswa yang mengulang UN ada beberapa provinsi yang paling tinggi persentase mengulangnya, yakni Nusa Tenggara Timur (39,87%), Gorontalo (38,80%), dan Bangka Belitung (34,69%). "Paling kecil Provinsi Bali yakni 1,4 persen," kata Mendiknas.

Adapun persentase siswa yang mengulang menurut jumlah mata pelajaran (MP), yakni ada 21,19 persen atau 74.317 siswa (satu MP), 37,14 persen atau 130.277 siswa (dua MP), 29,41 persen atau 103.185 siswa (3 MP), dan 12,26 persen atau 43.019 siswa (4 MP).

Mendiknas menyebutkan, terdapat 561 (1,31%) sekolah yang kelulusannya nol persen dengan jumlah siswa 9,283 (0,26%). Di sisi lain, lanjut Mendiknas, ada 17.852 sekolah (41,64%) sekolah yang kelulusannya 100 persen dengan jumlah siswa 1.116.761 siswa (31,32%).

Mendiknas menyampaikan daftar 102 sekolah yang masuk dalam 102 besar yang memiliki nilai rata-rata UN tertinggi. Mendiknas menyebutkan, peringkat pertama adalah SMP Negeri 1 Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan jumlah peserta 394 siswa. "Lulus 100 persen dan nilai rata-rata UN 9,38," ujarnya.

Sementara, Mendiknas menyebutkan, peringkat kedua adalah SMP Negeri 1 Denpasar, Kota Denpasar, Bali dengan jumlah peserta 295 siswa. Sekolah ini siswanya lulus 100 persen dengan nilai rata-rata sama, yakni 9,38. Selain itu, kata Mendiknas, disusun daftar 117 siswa yang nilainya tertinggi.

Mendiknas menyebutkan tiga siswa yang memiliki nilai tertinggi. Mereka adalah Fitriyan Dwi Rahayu, siswi SMPN 1 Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Ni Made Yuli Lestari (siswi SMPN 1 Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali), dan Ni Kadek Indra Puspayant (siswi SMPN 1 Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali).

"Nilainya 9,95 hampir 10 semua. Dan ini bukan di Semarang, DKI Jakarta, atau Jawa Timur, ada di kota kecil. Nanti sore barangkali Bapak Presiden SBY akan telepon ke kepala sekolah dari masing-masing sekolah ini. Kami pun juga akan memberikan penghargaan bagi sekolah-sekolah terbaik ini," katanya.

Mendiknas mengatakan, para siswa yang memiliki nilai tertinggi ada di daerah menunjukkan bahwa prestasi tidak serta merta didominasi oleh kota-kota besar. "Artinya lokus tidak memberikan jaminan seseorang berprestasi. Buktinya yang juara bukan di ibukota provinsi, tetapidi daerah terpencil," ujarnya.

Hasil UN akan diumumkan oleh masing-masing sekolah besok (Jumat). Namun, kata Mendiknas, yang terpenting masih ada ujian ulang pada 17-20 Mei 2010. "Masih ada 10 hari untuk persiapkan. Mudah-mudahan dalam jangka 10 hari mereka bisa persiapkan dengan baik. Kepala sekolah, guru, dan orang tua kita semua tetap memberikan dukungan, dorongan, dan motivasi, sehingga Insya Allah bisa sukses," katanya.

Sebagai Sekolah Berstandard Internasional yang berlokasi di Kota Pare

2010-06-17T05:14:00.004-07:00

English Camp, Pare , Kediri

Pare is a small district at Kediri residence, East Java, Indonesia. Pare is well-known as English camp. Many students especially from college come to Pare to improve their English skills. You can find many englishcourse everywhere! *in Tulungrejo village and Pelem Village*. and And so do i :D

In Pare, i took program for Ramadhan’s month in BEC (Basic English Course). So, the term is only takes a month. In Pare, you don’t have to worry of living expenses. You can find many lodgings near your course that so friendly with your financial. And also, the foods are sooooooooooooo cheap! :D

Everyday we have four sessions. First session is speaking time. Next, we have vocabulary session. third, we have English Time. So we mix all lesson from speaking, vocabs and grammar here. And last, we have grammar session :). For speaking, we have Miss Zunita. Mr. Bayguni for vocabulary, Mr. Adin for english time, and Mr. Nanang for grammar. Studying with them were so fun and attractive. Even the lessons were not satisfying me much, those were enough to spend my time in Ramadhan month and to remember grammar back.

From this class, i have many experiences that were so fun and i also have many friends from many place and culture. Firstly, in Pare i got shock culture. Because, in Pare, near my lived, the neighborhood around me are so religious with Islam. I’m a muslim but my neighborhood in Medan not so religious as in Pare. But not also in Pare, mostly area in Java, especially East Java and Central Java are religious area. So watch your attitude and appearance. Keep your polite.

But, English camp doesn’t mean Pare looks like such as settlements in foreign countries or areas packed with tourist attractions like the foreigner in Yogyakarta or Jakarta. The people still speak Indonesian or Javanese there ( out of the course place of course). But you can find here many English course like homestay.

My course, BEC Basic English Course

With my friends and teachers..

Fun studying with games!

Smpn 2 Pare West Pare

2010-06-17T05:14:00.003-07:00

eecc 70 MAM 10

Bu Liliek Sosiowati S.Pd and the board of EECC Weekly Meeting are in action after election program. The Meeting program is one of activities at EECC to encourage and motivate the students being able to speak publicly. This program is very useful for the students and held every Friday

UPTD SMP NEGERI 2 PARE

2010-06-17T05:14:00.002-07:00

Kampung Inggris di Pare Kediri

Semalam, saya ngobrol dengan bu Yayah mengenai sebuah kampung di Pare, Kediri. Walau di pelosok, kampung itu tak seperti kampung pada umumnya. Kampung itu dikenal dengan julukan Kampung Inggris, sebab penduduk di kampung itu menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari.

Awalnya, -kata bu Yayah- ada seorang mahasiswa yang tak menyelesaikan pesantren Gontor merintis pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Pengajaran itu rupanya berhasil dan kemudian berkembang. Semakin banyak anak berbahasa Inggris.

Proses itu kemudian menggerakkan ekonomi kampung itu. Ada orang-orang luar yang datang ingin belajar bahasa Inggris, kemudian menyewa rumah penduduk. Karena mulai ada aktivitas orang luar, mulai muncul kebutuhan makanan dan lainnya. Singkat cerita, ekonomi kampung itu berdenyut karena fokus dan keterlibatan para penduduk kampung itu.

Bukan hanya tentang ekonomi itu yang diceritakan bu Yayah. Tetapi, proses belajar di sana yang berlangsung selama 1 tahun (mereka menyebutnya English Camp) itu ternyata efektif. Anak cukup mahir berbahasa Inggris, bukan hanya grammar, tetapi juga conversation. Yang menarik -kata bu Yayah- logat Jawanya tidak terdengar lagi. (he..he.. sebagai orang Jawa dengan lidah Jawa tulen, saya sangat mengerti tentang hal ini). Proses belajar juga tak konvensional, tapi di bawah pohon bambu, dan sebagainya.

Bersama anak-anaknya, Bu Yayah sudah pergi ke Pare Kediri. Bahkan, bu Yayah berencana mengirimkan anak pertamanya tahun depan ke sana.

"Satu lagi yang juga menarik, biayanya sangat murah (Rp. 60 ribu/bulan). Biaya hidupnya juga sangat murah dibandingkan kota besar," kata bu Yayah.

Smp Negeri 2 Pare-website Rsbi

2010-06-17T05:14:00.001-07:00

Kursus Bahasa Asing
Dengan Biaya Ringan di Pare-Kediri

WTCThe Training Center

WTC, merupakan lembaga pelatihan bahasa asing yang berdiri sejak 23 Oktober 1991 yang berada di kampung bahasa Inggris Pare, diawali dengan program kursus bahasa Jepang, bahasa Inggris kemudian bahasa Mandarin. Dan hingga kini telah meluluskan lebih dari 1500 siswa yang telah banyak bekerja di dalam maupun luar negeri.
Tujuan kami memberikan pelatihan adalah membekali siswa ketrampilan berbahasa asing dan memberikan motivasi serta wawasan agar siap bersaing dalam dunia kerja maupun bisnis.
Disamping itu, WTC juga memberikan informasi kerja baik di dalam maupun luar negeri.
Kenapa memilih WTC, karena program kami singkat, efektif (masuk setiap hari Senin sampai dengan Jum'at), memberikan materi praktis yang segera digunakan dalam dunia kerja dan lingkungan belajar yang kondusif.

Kontak telepon kami : 0354-398241 / 085856466377 (Mentari) / 081359673745 (Simpati)

Klik : SEND E-MAIL TO ME KERJA KELUAR NEGERI INFO BEASISWA

Siswa siswi WTC dan salah satu pengajar

Klik >Kesan dan Pesan Alumni Siswa Bhs.Jepang:Tri Asmara, Yopy, Sukri, Nur-san

Images for SMPN 2 PARE

2010-06-17T05:14:00.000-07:00

Menteri Pendidikan Hongkong

2010-05-20T00:35:00.000-07:00

Jakarta --- Menteri Pendidikan Hongkong (Secretary For Education Hongkong Special Administrative Region Government (HKSARG), Michael M.Y. Suen, tiba di Jakarta sore ini (19/05). Kunjungannya ini untuk membangun kerja sama antara pemerintah Hongkong dan Indonesia di bidang pendidikan.

Besok, Suen dan delegasinya akan mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto, dan Direktur Pembinaan SMK Joko Sutrisno akan mendampingi kunjungan ini. Mereka akan diterima Kepala Sekolah SMK N 27 dan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, dan kemudian akan melakukan tur di dalam sekolah untuk melihat proses belajar yang ada di SMK N 27.

Setelah itu, rombongan akan mengunjungi kampus Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat. Di sana delegasi pendidikan Hong Kong akan berdiskusi dengan pihak kampus, dan dilanjutkan dengan tur keliling kampus.

Keesokan harinya (21/05), delegasi Hong Kong akan melakukan pertemuan paralel dengan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal, dan dihadiri para rektor dari Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Diponegoro, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Pelita Harapan.

Suen lalu melanjutkan agendanya dengan bertemu Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, beserta jajaran eselon 1 Kementerian Pendidikan Nasional dan bersama-sama melakukan penandatanganan MoU kerja sama untuk Pendidikan Indonesia-Hong Kong. (aline)

Alamat Email Kementerian Pendidikan Nasional

2010-05-20T00:34:00.000-07:00

Yth
Pengguna Mail Depdiknas;
Seiring adanya pergantian domain dari depdiknas.go.id menjadi kemdiknas.go.id, maka kami pun melakukan migrasi mail server yang sebelumnya menggunakan qmail dengan url http://mail.depdiknas.go.id, sekarang menggunakan software open source zimbra dengan url http://mail.kemdiknas.go.id, untuk meningkatkan performa dari mail server.
User name dan password login tetap sama dengan yang di gunakan di http://mail.depdiknas.go.id, dan untuk data account mail depdiknas, masih tetap ada di server mail yang lama yang dapat di akses di http://mail.kemdiknas.go.id. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.
Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi kami di admin@kemdiknas.go.id atau idc@pustekkom.kemdiknas.go.id
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Hormat Kami

Admin Mail Depdiknas

Juara Lomba Kompetensi Akan Dilatih di Australia

2010-05-20T00:29:00.001-07:00

Jakarta --- Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan Nasional Joko Sutrisno menyatakan, Lomba Kompetensi Siswa SMK 2010 yang berlangsung 12-17 Mei telah dilaksanakan dengan sangat baik. Ajang ini menghasilkan karya-karya unggulan yang bisa dibanggakan. Karya-karya unggulan tersebut akan diseleksi lagi untuk diikutsertakan dalam kompetisi-kompetisi tingkat internasional.

"Dari 50 bidang lomba yang dikompetisikan, para juri telah menetapkan para siswa peserta yang layak menjadi juara dan mendapatkan medali," ujarnya dalam acara penutupan (16/5) di arena Pekan Raya Jakarta. Lomba tersebut ditutup Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto. Turut hadir pula dalam acara penutupan anggota Komisi X DPR Hanif Zakhiri dan Teresia Pardede, Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua umum BSNP dan BSNP,dan mitra industri SMK seluruh Indonesia.

Joko menegaskan, hasil dari kompetisi yang digelar setiap tahun ini adalah nyata. Ini terbukti adanya perwakilan dari asosiasi pelatihan di Australia yang berkesempatan hadir di penutupan acara, berminat merekrut para juara untuk dilatih di negara mereka. "Ketika kalian berprestasi nanti, akan bisa direkrut di Australia untuk belajar lebih hebat dan diberi sertifikasi. Sehingga, keterampilan kalian bisa diakui di mana saja. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kalian," katanya disambut tepukan riuh para siswa. (aline/agung)

Juara Lomba Kompetensi Akan Dilatih di Australia

2010-05-20T00:29:00.000-07:00

SEAMOLEC, Mengadakan Program Kemitraan Sekolah ke Jerman dan New Zealand

2010-04-18T23:30:00.000-07:00

Southeast Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC) mengadakan...

konferensi pers dengan narasumber Gatot Hari Priowirjanto Direktur SEAMOLEC di Gerai Informasi dan Media (GIM) Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Jumat (9/4) Siang.

Sebanyak 21 kepala sekolah akan mengikuti Program Kemitraan Sekolah ke Jerman dan New Zealand. Program ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama antara sekolah-sekolah di Indonesia dengan sekolah-sekolah negara mitra.

Direktur SEAMOLEC dalam keterangan persnya mengatakan, "Di Eropa sudah terjadi pertukaran siswa antar sekolah dengan cepat. Kita dorong sekolah, guru, dan kepala sekolah untuk bisa langsung proaktif," katanya.

Mulai 12-16 April 2010, sebanyak sepuluh kepala sekolah SMA dari Jawa Timur dan empat kepala sekolah SMP dari Jawa Tengah akan mengikuti workshop di Wellington, New Zealand. Kegiatan yang sama juga akan dilakukan pada 18-28 April 2010 di Berlin, Jerman dengan perwakilan enam kepala sekolah SMA dan satu kepala sekolah SMK dari Surabaya, Jawa Timur.

Gatot mengatakan, SEAMOLEC adalah lembaga regional di bawah Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) yang berfokus pada pendidikan terbuka dan jarak jauh. Inisiatif program kemitraan sekolah Indonesia dengan negara lain telah diawali dengan negara-negara di daerah Asia Tenggara seperti Filiphina, Thailand, dan Vietnam."SEAMEO- SEAMOLEC harus melayani 11 negara di Asia Tenggara dan tujuh negara di luar Asia Tenggara yang merupakan associate member dari SEAMEO," katanya.

Gatot menyebutkan, selain ke Jerman dan New Zealand, pada tahun ini program kemitraan juga akan dilakukan dengan Kanada, Belanda, Perancis, dan Spanyol. Menurut dia, pengalaman dua institusi akan menyebabkan sekolah akan berkembang dan siswa juga punya keberanian. "Kita hanya membuka pintu awalnya. Setelah itu mereka kita dorong dengan swadaya dan swadana. Kemitraan di ASEAN juga intensif kita lakukan," katanya.

Deputi Direktur Administrasi SEAMOLEC Jaslin Ikhsan menyampaikan, selain membangun jejaring kerja sama pendidikan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui studi kolaboratif, memberikan sarana bagi guru untuk melakukan riset, dan berbagi pengetahuan, kebudayaan, serta nilai-nilai luhur. "Guru bisa bertanya dan menggali informasi sebanyak mungkin dari guru partnernya tentang profil atau keunggulan yang bisa disinergikan, " katanya.

Kepala Sekolah SMPN 1 Purbalingga, Jawa Tengah, Agus Triyanto mengatakan, di Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang dikembangkan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang akan menjadi binaan provinsi. Untuk itu, kata dia, pemerintah provinsi berkolaborasi dengan beberapa pihak diantaranya dengan SEAMOLEC. "Terima kasih atas bantuan SEAMOLEC untuk bisa membuat link dan juga web dengan sekolah-sekolah di luar negeri terutama anggota-anggota OECD," katanya.

Agus mengatakan, pendidikan di New Zealand tergolong bagus. Dia berharap, dapat mengambil kesempatan yang tepat untuk bermitra dengan sekolah di New Zealand. "Kalau toh Jawa Tengah di bawahnya, kita tahu seberapa tinggi pendidikan di New Zealand, sehingga kalau Jawa Tengah ingin mengejar ketertinggalan tidak ngawur dalam membuat perencanaan

Mandikdasmen Kemdiknas, Mengadakan Konferensi Pers tentang Penyelenggaraan ICYS

2010-04-18T23:29:00.000-07:00

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kemdiknas mengadakan...

konferensi pers pelepasan peserta 17th International Conference of Young Scientists (ICYS) dengan narasumber Suyanto, Dirjen Mandikdasmen Kemdiknas di Gedung E lt.5 Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Rabu (7/4) Siang.

Indonesia menargetkan menjadi juara umum pada Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat Dunia Ke-17 atau ICYS yang akan digelar di Bali pada 12-17 April 2010. ICYS merupakan lomba penelitian ilmiah remaja bergengsi tingkat dunia di bidang Ilmu Fisika, Matematika, Komputer, dan Ekologi. Kompetisi ilmuwan remaja dari berbagai negara ini dimaksudkan untuk menggali potensi peneliti muda yang kelak dapat berperan dalam mengembangkan keilmuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh umat manusia di dunia.

Dirjen Mandikdasmen dalam sambutannya mengatakan, "Kakak-kakak kalian dulu sudah mencatatkan menjadi juara umum bagi bangsa ketika bersaing di Polandia. Saya menaruh keyakinan karena ini di kandang sendiri mudah-mudahan cita-cita kita tercapai menjadi juara umum," katanya.

Lomba yang diadakan setiap tahun di Eropa dengan negara peserta dari daratan benua Amerika dan Asia ini untuk pertama kali digelar di Asia dan sebagai tuan rumah Indonesia. Pada penyelenggaraan tahun lalu di Pszcyna, Polandia, Indonesia berhasil meraih prestasi gemilang menduduki peringkat pertama sebagai juara umum. Indonesia meraih enam medali emas, satu perak, dan tiga perunggu. Disusul Belanda di peringkat kedua dengan tiga medali emas, satu perak, dan dua perunggu. Adapun peringkat ketiga diraih Amerika Serikat dengan tiga medali emas Sementara Rusia di peringkat keempat dan Polandia di peringkat kelima dengan perolehan masing-masing dua medali emas.

Pada ajang ICYS ini, Indonesia mengirimkan sebanyak 12 siswa SMA terpilih dari seluruh Indonesia. Siswa terpilih tersebut telah melalui dua tahap seleksi. Tahap pertama pada 15-19 Januari 2010 terpilih 17 dari 29 peserta dan tahap kedua pada 19-22 Februari 2010 terpilih 12 peserta sebagai wakil Indonesia di ICYS ke-17. Ajang tingkat dunia ini merupakan kelanjutan dari kompetisi penelitian tingkat nasional Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) yang diselenggarakan pada November 2009.

ICYS ke-17 diikuti oleh sebanyak 19 negara. Sebanyak 13 negara menjadi peserta dan enam negara sebagai observer. Adapun negara peserta adalah Belarusia, Brazil, Kroasia, Jerman, Georgia, Hongaria, Indonesia, Belanda, Polandia, Rumania, Rusia, Turki, dan Ukraina, sedangkan negara observer adalah Iran, Inggris, Thailand, Nigeria, Laos, dan Kamboja.

Adapun peserta Tim ICYS Indonesia adalah Dita Nurtjahya dari SMA Negeri 1 Sungailiat, Kep. Bangka belitung; Dwiky Rendra Graha Subekti (SMA Theresiana 1 Semarang, Jawa Tengah); Florencia Vanya Vaniara (SMA Santa Laurencia Serpong, Banten); Muhammad Kautsar (SMA Negeri 6 Yogyakarta, DIY); Andreas Widi Purnomo (SMA Santa Laurensia Serpong, Banten); Miftah Yama Fauzan (SMAN 1 Sidoarjo, Jawa Timur); Fauqiah Tambunan (SMA Mutiara Bunda Bandung, Jawa Barat); Rizal Panji Islami (SMA Negeri 3 Bandung, Jawa Barat); Ilham Naharudiansyah (SMA Lab School Kebayoran, DKI Jakarta); Sonny Lazuardi N (SMAN 5 Bandung, Jawa Barat); Aria Dhanang Dewangga (SMAN 5 Bandung, Jawa Barat); dan Oki Novendra SMAN 1 Bogor, Jawa Barat).

Mandikdasmen Kemdiknas, Buka Workshop Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren

2010-04-18T23:28:00.000-07:00

membuka secara resmi Workshop Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren yang dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Buchori Muslim di Hotel Sahid, Jakarta, Senin, (5/4) malam.

Dirjen Mandikdasmen dalam sambutannya mengatakan, arah dari sistem SMP Berbasis Pesantren yang sudah memasuki tahun ketiga ini adalah ingin menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun. Saat ini, sebenarnya program itu sudah tuntas, hanya saja karena pemerintah telah menetapkan era kualitas, maka Kemdiknas akan melakukan evaluasi terhadap pendidikan SMP berbasis pesantren ini.

Dikemukakan, para santri itu diyakini memiliki kelebihan di bidang agama, kemudian pemerintah memasukkan pelajaran berbasis kurikulum sekolah umum, sehingga diharapkan lulusannya nanti bisa memiliki ilmu pengetahuan yang berimbang dalam konteks intelektualitas dan karakter.

Ia menegaskan bahwa persoalan ahlak mulia, iman dan taqwa sudah menjadi keseharian para santri yang belajar di pesantren. Para santri, katanya, belajar dari nilai-nilai agama Islam, sehingga dengan demikian sangat tepat apabila pemerintah menggalakkan pendidikan karakter.

"Dari sana lah saya kira tempat persemaian paling efektif, dan pemerintah akan terus melakukan dan meningkatkan kualitas pelayanannya,” katanya.

Menurut Suyanto, semua anak usia wajib belajar (sembilan tahun) memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, dan pemerintah harus memberikan pelayananan dengan kualitas yang baik tanpa melupakan bahwa pondok pesantren selalu mengajarkan pendidikan yang bersumber dari agama Islam.

Ia mengakui bahwa keunggulan siswa didik pesantren dengan siswa di pendidikan umum, di samping menguasai ilmu-ilmu keagamaan, mereka mendapatkan kurikulum pendidikan umum yang layaknya diterapkan di siswa SMP, sedangkan siswa umum hanya mendapatkan pengajaran agama beberapa jam saja.

Mengadakan Konferensi Pers Tentang BHP

2010-04-18T23:27:00.001-07:00

Kementerian Pendidikan Nasional mengadakan konferensi pers
tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dengan...

narasumber Mohammad Nuh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), di Ruang Sidang DSS Gedung A lantai 2 Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Rabu (31/3) sore.

Mendiknas dalam keterangan persnya menyampaikan, Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menyatakan UU itu inkonstitusional. Menyikapi putusan ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah juga akan mempertahankan prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan.

Mendiknas mengatakan, harus ada peraturan yang lebih teknis dan operatif untuk menterjemahkan nonkomersial atau nirlaba. Mendiknas menilai, jika ada yayasan-yayasan yang membuka pendidikan akan sangat berbahaya kalau menjadikannya sebagai komoditas. "Dia (yayasan) narik SPP besar-besar untuk mendapatkan keuntungan. Nah itulah yang namanya komersialisasi. Itu yang tidak boleh. Harus tetap dipertahankan peran nirlaba tadi itu." katanya.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Moh Mahfud MD, dalam sidang putusan yang digelar di Gedung MK, mengatakan bahwa UU BHP juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pemerintah, kata Mendiknas, menghargai dan menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga- negara negara seperti MA , MK, dan KPK sesuai dengan porto folionya. "Jadi tidak ada istilah pemerintah menolak atau melawan terhadap keputusan lembaga-lembaga negara itu. Kami menghargai dan menghormati, " katanya.

Mendiknas menjelaskan, konsekuensi dari dibatalkannya UU BHP, pemerintah akan meninjau ulang seluruh peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini, kata Mendiknas, diterapkan baik pada level peraturan pemerintah (PP) maupun pada peraturan menteri yang konsiderasinya menggunakan UU BHP. "Kita akan mereview seluruh peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan. Secara rinci kami akan menyampaikan kepada masyarakat," ujarnya.

Mendiknas menyebutkan, PP yang akan ditinjau ulang yakni tentang Universitas Pertahanan dan Pengelolaan Pendidikan. "PP itu cantolannya adalah UU BHP dan karena UU BHP sudah dibatalkan maka kita review kembali," katanya.

Lebih lanjut Mendiknas menyampaikan, peraturan-peraturan baik yang di pakai oleh perguruan tinggi negeri (PTN) atau PTN yang berubah menjadi (Badan Hukum Milik Negara (BHMN) akan ditinjau ulang disesuaikan dengan peraturan sebelumnya yang masih berlaku. "Kami juga akan mengundang para rektor terutama pimpinan PT BHMN untuk mencari solusi sebagai konsekuensi keputusan MK itu,"ujarnya.

BHP, kata Mendiknas, adalah penyempurnaan dari sebagian yang ada di BHMN. Namun demikian, lanjut Mendiknas, pasal-pasal yang mengatur BHMN juga terkait di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). "Karena BHMN itu juga nyantol di salah satu pasal di UU Sisdiknas maka tentu harus ditata lagi," katanya.

Perbedaan yang mendasar, lanjut Mendiknas, adalah dari sisi keuangan. Mendiknas menyebutkan, pengelolaan keuangan dapat menggunakan pendekatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diacu oleh PTN Non-BHMN atau Badan Layanan Umum (BLU), yang diacu oleh PTN yang telah berstatus BLU.

Mendiknas menjelaskan, dengan pendekatan PNBP maka PTN yang menerima pendapatan harus menyetorkan ke kas negara. Untuk memakainya, maka harus mengajukan lagi dan mengambilnya di kas negara. "Sementara dengan pendekatan BLU langsung dapat digunakan sendiri

Kemendiknas, Mengadakan Konferensi Pers hari kedua Pelaksanaan UN SMP/MTs/SMPLB

2010-04-18T23:26:00.001-07:00

Jakarta, - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengadakan konferensi pers hari kedua pelaksanaan UN SMP/MTs/SMPLB dengan...

narasumber Moehammad Aman Wirakartakusumah Anggota Badan standar Nasional Pendidikan, Nugaan Yulia Wardhani Siregar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas dan M. Muhadjir Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemendiknas di Gerai Informasi dan Media (GIM) Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Selasa (30/3) siang.

Moehammad Aman dalam keterangan persnya menyampaikan, Ujian Nasional (UN) Susulan bagi peserta UN, yang karena alasan tertentu tidak bisa mengikuti UN Utama, agar tidak disalahgunakan. Peserta UN Susulan, kata dia, harus memenuhi kriteria yang ditetapkan. "Jadi kalaupun ada ujian susulan betul-betul (sesuai) kriteria. Kenapa dia harus ikut Ujian Susulan dan kenapa dia tidak bisa ikut Ujian Utama. Itu yang harus dicek dengan baik. Dari sini peranan baik pengawas, kepala sekolah, dan guru menjadi sangat penting. Jangan sampai ujian susulan disalahgunakan, "katanya.

Aman menyatakan, penyelenggaraan ujian adalah tidak untuk merugikan peserta didik. Peserta UN, kata dia, memiliki kesempatan dua kali untuk mengikuti UN. Dia menambahkan, guru memiliki peran kunci dalam suksesnya ujian. "Para guru harus confidence (percaya diri). Apa yang sudah mereka berikan selama tiga tahun sebagai bekal kepada anak-anak adalah sudah cukup. Guru juga harus dapat memotivasi anak untuk lebih percaya diri juga," ujarnya.

UN Utama SMA/MA/SMK/SMALB telah selesai diselenggarakan pada 22-26 Maret 2010. Peserta ujian yang tidak dapat mengikuti UN Utama karena sakit atau berhalangan dapat mengikuti UN Susulan. Untuk SMA/MA UN Susulan dimulai 29 Maret-5 April 2010, SMK pada 29 Maret-1 April 2010, dan SMALB pada 29-31 Maret 2010. Adapun UN Susulan SMP/MTs/SMPLB pada 5-8 April 2010.

Aman menyatakan, pelaksanaan UN 2010 lebih baik. Indikatornya, kata dia, dapat dilihat dari cara mengkoordinir percetakan dan cara melakukan pengawasan di lapangan dengan bantuan perguruan tinggi. "Tentunya juga kita mengharapkan bahwa semangat untuk memperbaiki juga ada di masing-masing sekolah, guru, dan kepala sekolahnya," katanya.

Aman meminta, segala informasi tentang kebocoran dan kecurangan terkait pelaksanaan UN agar disertai bukti. Hal ini, kata dia, diperlukan agar dapat diambil tindakan yang konkrit, serta tidak merugikan bagi mereka yang tidak bersalah. "Tolong disertai dengan bukti, sehingga kontrol kita dapat berjalan," katanya.

Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemendiknas M. Muhadjir menyampaikan, berdasarkan data Posko UN 2010 29-30 Maret 2010 jumlah SMS diterima sebanyak 39, pemberitaan media elektronik 127, dan media cetak 39 pemberitaan. Dia menyebutkan, total dari tanggal 21 Maret 2010 SMS 979, telepon 40 email sepuluh, faksimili satu, media elektronik 1.845, dan media cetak 197. "Pemberitaan masih sekitar bentuk-bentuk kejanggalan UN, dugaan kebocoran, manipulasi pelaksanaan UN, gangguan pelaksanaan UN, dan informasi UN," katanya.

Ilmu Pengetahuan Sosial

2010-03-17T17:04:00.001-07:00

Ilmu Pengetahuan Sosial 1

Ilmu Pengetahuan Sosial 1
Kelas	:	7
Pengarang	:	Didang Setiawan
Penerbit	:	Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
Tahun	:	2008

Mari Belajar IPS Untuk SMP/MTs

2010-03-17T17:03:00.001-07:00

Mari Belajar IPS Untuk SMP/MTs

Mari Belajar IPS Untuk SMP/MTs
Kelas	:	7
Pengarang	:	Muh. Nurdin, S.W. Warsito, Muh. Nur Sya'ban
Penerbit	:	Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
Tahun	:	2008

Matematika Aktif dan Menyenangkan

2010-03-17T17:02:00.002-07:00

Matematika Aktif dan Menyenangkan

Matematika Aktif dan Menyenangkan
Kelas	:	9
Pengarang	:	Wahyudin Djumanta, Dwi Susanti
Penerbit	:	Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
Tahun	:	2008

Matematika Konsep dan Aplikasinya

2010-03-17T17:02:00.001-07:00

Matematika Konsep dan Aplikasinya

Matematika Konsep dan Aplikasinya
Kelas	:	7
Pengarang	:	Dewi Nuharini, Tri Wahyuni
Penerbit	:	Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
Tahun	:	2008

Biologi Pertanian Jilid 2

2010-03-17T17:00:00.000-07:00

Biologi Pertanian Jilid 2

Biologi Pertanian Jilid 2
Kelas	:	9
Pengarang	:	Amelia Zulyanti Siregar,S.Si,M.Pd,dkk
Penerbit	:	Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
Tahun	:	2008

Akomodasi Perhotelan Jilid 3

2010-03-17T16:59:00.001-07:00

Akomodasi Perhotelan Jilid 3

Akomodasi Perhotelan Jilid 3
Kelas	:	9
Pengarang	:	Ni Wayan Suwithi,dkk
Penerbit	:	Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
Tahun	:	2008

Budidaya Ikan Jilid 2

2010-03-17T16:58:00.001-07:00

Budidaya Ikan Jilid 2

Budidaya Ikan Jilid 2
Kelas	:	10
Pengarang	:	Gusrina
Penerbit	:	Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
Tahun	:	2008

Paradigma Gender Harus Digeser

2010-03-17T16:56:00.000-07:00

Jakarta, Rabu (24 Februari 2010)--Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, paradigma masyarakat tentang gender harus digeser.

Menurutnya, laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini yang melatarbelakangi perlunya dilakukan pengarusutamaan gender.

"Paradigma itu, ideologi itu, harus bergeser. Pendidikan itu untuk semua dan kehidupan itu juga untuk semua," kata Mendiknas usai membuka Lokakarya Pengalaman Terpetik Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Kemendiknas, Jakarta, Rabu Malam (24/2/2010).

Gender adalah konsep budaya yang diberikan pada seseorang karena ia terlahir dengan jenis kelamin tertentu. Sebagai akibat dari suatu proses kebudayaan, maka ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dengan perempuan dalam peranan sehari-hari, yang kemudian menjadi stereotype tertentu di dalam masyarakat.

Dengan pemahaman bahwa gender adalah konsep di dalam kebudayaan masyarakat, ditambah merupakan hasil dari pemikiran kebudayaan masyarakat, gender itu dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Mendiknas mengungkapkan, fakta bias gender terjadi di berbagai sisi kehidupan masyarakat seperti di dunia akademik, jabatan, dan karir. Kelompok-kelompok perempuan, kata Mendiknas, kurang bisa berpartisipasi di dalam ikut serta membangun bangsa. "Ini faktanya memang demikian. Bisa jadi karena memang sejarah panjang bahwa perempuan secara ideologinya berada pada garis belakang. Oleh karena itu kenapa dilakukan pengarusutamaan (gender)," ungkapnya.

Sementara, kata Mendiknas, di bidang pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kesetaraan gender sudah bagus. Hampir seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan mengakses dunia pendidikan. Namun, lanjut Mendiknas, pada jenjang pendidikan tinggi usia 18-23 tahun mulai berkurang. Hal ini, kata Mendiknas, disebabkan pada usia tersebut mulai terjadi proses pernikahan. "Ujung-ujungnya tidak sekolah. Bagaimana mau sekolah wong sudah hamil? Paradigma ini yang harus digeser," katanya.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari mengatakan, pengarusutamaan gender dilakukan agar pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan, program, kegiatan yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, baik perempuan dan laki-laki.

Selain itu, lanjut Linda, kebijakan dan pelayanan publik, serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. "Keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender memperkuat kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu bangsa," katanya.

Lebih lanjut Linda mengatakan, anggaran responsif gender diperlukan. Dia mengungkapkan, selama ini ada anggapan yang salah tentang anggaran responsif gender. "Bukan anggaran dibagi 50 persen untuk laki-laki dan 50 persen untuk perempuan atau penyisihan anggaran lima persen. Bukan juga penambahan unsur baru dalam anggaran, tetapi bagaimana anggaran responsif gender terjadi di semua program

Indonesian Confrence on Children with Special Needs-Multi Perspectives on Inclusion

2010-03-17T16:55:00.001-07:00

Jakarta, - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI), Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia berkolaborasi...

dengan IndoCARE (Indonesia Centre for Autism Resource and Expertise)
mengadakan konferensi pers di gedung DIKTI Kemendiknas, Jakarta, dengan narasumber Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal,
Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Muchlas
Samani dan Chairman of Indocare, Juny Gunawan, Senin (1/3) Sore.

Dalam keterangan pers wamendiknas menyampaikan, "Kementerian
Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan memperbanyak keberadaan
sekolah inklusi. Saat ini terdapat 811 sekolah inklusi dengan 15.144
siswa. Mereka yang belajar di sekolah inklusi adalah gabungan siswa
normal pada umumnya dan siswa berkebutuhan khusus," katanya.

"Indonesia melakukan pendidikan yang mengarah kepada inclusive
education dengan memasukkan sebanyak mungkin potensi anak dengan kebutuhan khusus ke dalam sistem sekolah formal," kata Fasli.

Fasli menyampaikan, meskipun anak-anak ini memerlukan kebutuhan
khusus, tetapi kalau dimasukkan bersama-sama anak-anak normal lainnya justru lebih cepat kesembuhannya. Anak itu, kata dia, merasa tidak terasing dan bisa mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya di sekolah inklusif. "Anak-anak normal, keluarga, dan guru, juga makin tahu bagaimana melayani anak berkebutuhan khusus ini. Akan kita
kembangkan di seluruh provinsi dan masuk ke kabupaten dan kota," ujarnya.

Kemendiknas, kata Fasli, akan berupaya memberikan penyadaran kepada guru dan kepala sekolah agar tidak melihat keberadaan siswa
berkebutuhan khusus di sekolahnya sebagai beban. Menurut dia, hal ini
adalah tugas mulia yang harus diemban. "Justru mereka yang seharusnya terpanggil bagaimana memberikan akses pendidikan yang bermutu kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Mudah-mudahan orang tua dan pengambil kebijakan seperti DPR dan DPRD juga menuntut supaya pelayanan publik untuk anak-anak ini jangan sampai menjadi kelas dua dan sama dengan anak-anak yang lain," katanya.

Fasli menyampaikan, Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi
tentang anak dengan kebutuhan khusus atau Indonesian Conference on
Children with Special Needs. Acara yang akan diselenggarakan pada
11-12 Maret 2010 ini terbuka bagi guru, orang tua, dan tokoh-tokoh
masyarakat di seluruh Indonesia. "Seminar akan membahas dari multi
perspektif baik dari sisi keilmuan dari sudut psikologi, pedagogi,
kesehatan, dan gizi maupun juga dari orangnya, ada orang tua, tokoh
masyarakat, guru, birokrasi, dan legislatif," katanya.

Untuk mengembangkan sekolah inklusi ini, kata Fasli, pemerintah akan
memperbaiki sistem pelatihan guru, mengembangkan Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa (P4TK TK dan PLB) di Bandung, Jawa Barat, dan memberikan insentif bagi sekolah-sekolah yang mau mencanangkan dirinya menjadi sekolah inklusif. "Sekolah bisa melakukan pelatihan lokal. Pelatihnya bisa outsource, tapi dananya kita berikan ke sekolah," katanya.

Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Muchlas
Samani, menyampaikan, guru-guru yang sekolahnya berminat menjadi
sekolah inklusi akan diberikan pelatihan khusus. Selain itu, akan ada
pembimbing khusus yang akan mengajar dari satu kelas ke kelas
lainnya. "Harapannya makin banyak sekolah yang mau menerima anak-anak yang punya kebutuhan khusus," katanya.

Pengurus Indocare, Juny Gunawan, mengatakan, pelatihan praktis diberikan kepada guru dan terapis. Selain itu, ada modul pelatihan bagi
pendamping yang mengasuh. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang khusus menangani anak-anak autis usia 2-8 tahun ini juga akan
melibatkan lulusan SMK Sosial untuk dibina dengan modul-modul
vokasional menjadi guru di rumah. "Nanti lama-lama akan jadi guru di
sekolah atau menjadi shadow teacher," katanya.

Buka Lokakarya Pengalaman Terpetik Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

2010-03-05T15:41:00.000-08:00

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh membuka secara
resmi lokakarya pengalaman terpetik Pengarusutamaan gender...

bidang pendidikan yang dimulai dengan jamuan makan malam dan persembahan tarian daerah dan kesenian dari sanggaruda di Graha Utama, lantai 3 Kemendiknas, Jakarta, Rabu (24/2) malam.

Lokakarya yang berlangsung pada tanggal 24 dan 25 Februari. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam mempromosikan kesetaraan gender di lingkungan sekolah dan pemerintah daerah.

Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk menyebarluaskan pencapaian dan pembelajaran dari beberapa proyek percontohan pada tingkat sekolah dan kabupaten, yang dirancang untuk menunjang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2008 mengenai Pengarusutamaan gender dalam Pendidikan.

Peserta lokakarya akan berbagi pengalaman mengenai upaya mereka untuk memastikan tercapainya kesetaraan gender agar perempuan dapat mengakses dan berpartisipasi dalam segala aspek pendidikan. Mereka juga akan mendiskusikan berbagai cara dalam meningkatkan kepemimpinan perempuan di sektor pendidikan.

Lokakarya tersebut akan diikuti oleh para pemangku kepentingan dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan perwakilan dari pemerintah daerah.

Kemendiknas Rintis Taman Bacaan Masyarakat di Mall

2010-03-05T15:37:00.000-08:00

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan merintis taman bacaan masyarakat (TBM)...

berbasis masyarakat di pusat perbelanjaan atau mall. Sarana pendidikan untuk menjangkau para pengunjung mall ini mengusung branding TBM@mall.

"Kita akan membangun perpustakaan- perpustakaan, library-library corner, baik di pusat-pusat keramaian misalkan di mall-mall termasuk juga di taman bacaan-taman bacaan atau pusat bacaan masyarakat di beberapa daerah. Itu yang kita perkuat, sehingga anak-anak kita bisa membaca secara langsung dan gratis," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh usai membuka Kompas Gramedia Fair di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (23/2/2010).

Mendiknas menyampaikan, pengembangan keterjangkauan pendidikan terkait dengan biaya pendidikan mulai dari biaya langsung seperti SPP sampai dengan uang saku. Oleh karena itu, kata Mendiknas, mengembangkan buku yang murah adalah bagian dari membangun keterjangkauan. "Kita pun akan bekerjasama dengan para penerbit untuk memproduksi dan mencetak buku-buku yang bisa terjangkau," katanya.

Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dir Dikmas Ditjen PNFI) Kemendiknas Ella Yulaelawati mengatakan, pusat perbelanjaan atau mall akan menjadi pusat kebudayaan. Dia menyebutkan, 50 persen pengunjung adalah remaja, 25 persen di bawah remaja, dan 25 persen di atas remaja. "Jadi dengan TBM multifungsi dalam artian dia bisa belajar sepanjang hayat. Bapak-bapak yang mengikuti istrinya bisa singgah di situ," katanya.

Ella menyebutkan, fasilitas ini akan dilengkapi dengan kid corner atau pojok anak sebagai balai belajar bersama. Selain itu, dapat dijadikan sebagai galeri untuk anak-anak yang belajar di luar sekolah memajang hasil karyanya. "Murid sekolah rumah yang belajar di komunitas home schooling bisa pajangkan karyanya di situ dan juga bisa untuk anak-anak usia dini untuk belajar. Jadi segala bentuk pembelajaran yang lebih instan," ujarnya.

Pemilihan buku-buku koleksi TBM@mall disesuaikan gaya hidup para pengunjung mall. Buku-bukunya bersifat lebih instan, menarik, dan berisi rujukan-rujukan informasi untuk pembelajaran sepanjang hayat. "Di samping itu kita juga memahami ada komunitas-komunitas khusus. Bukan berarti hanya memikirkan untuk komunitas gaya hidup mall itu, tetapi kita juga akan melengkapi dengan TBM untuk di tempat tunggu sopir,"
katanya.

Ella menyebutkan, rintisan TBM@mall akan dimulai di lima pengelola pusat perbelanjaan di Jakarta. Selain itu, kata dia, akan dirintis pula di Serang, Banten dan Makassar, Sulawesi Selatan. "Kita akan ada MoU dengan pengelola pusat perbelanjaan dan sedang akan dirintis," katanya.

Kemendiknas, kata Ella, akan memfasilitasi dalam bentuk dana stimulan dan bekerjasama dengan sponsor. Dia menyebutkan, untuk rintisan TBM disediakan dana hibah Rp 70 juta, sedangkan jika dilengkapi dengan pembelajaran komunitas dan aktivitas-aktivitas lain disediakan dana Rp 200 juta.

Tingkatkan Kualitas Pengangkatan Guru Besar, Kemendiknas Bentuk 'Peer Group'

2010-03-05T15:02:00.000-08:00

Untuk meningkatkan kualitas dalam proses pengangkatan guru besar,...

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) membentuk 'peer group'. Rencana untuk meninjau ulang sistem evaluasi untuk persetujuan pemberian status guru besar ini telah dimulai sejak dua bulan yang lalu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di Kemendiknas, Jakarta, Jumat (19/2/2010).

"Kementerian ini tidak punya tangan sampai ke bawah, yang punya tangan sampai di bawah itu kan para perguruan tinggi masing-masing baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, kita ingin mengembangkan semacam peer group dengan bidang keilmuan yang lebih tajam, sehingga setiap ada karya ilmiah yang diajukan oleh seseorang untuk mendapatkan jenjang yang tinggi sudah direview terlebih dulu oleh peer group," kata Mendiknas.

Mendiknas mengatakan, saat ini sudah ada tim penilai yang keberadaannya akan diperketat lagi. Tim ini, lanjut Mendiknas, tidak hanya menilai dari aspek administrasi semata, tetapi akan dipertajam sampai ke aspek akademik keilmuannya. "Dengan penguatan peer group ini, satu urusan keilmuannya sudah bisa lebih diperketat, lebih difilter, lebih disaring di (tingkat) di perguruan tinggi masing-masing. Baru setelah itu naik ke kementerian, " katanya.

Setelah sampai di Kementerian, lanjut Mendiknas, keberadaan tim penilai angka kredit yang sudah ada akan diperkuat lagi, sehingga double. "Disaring baik di tingkat perguruan tingginya maupun di tingkat kementerian, " ujarnya.

Mendiknas menyambut baik atas banyaknya keinginan untuk meraih status guru besar. Saat ini, kata Mendiknas, kebutuhan akan guru besar memang banyak. Mendiknas menilai wajar atas meningkatnya peminat untuk menjadi guru besar. "Jumlah doktor sekarang juga naik pesat, sehingga persyaratan dasarnya sudah bisa dipenuhi," katanya.

Mendiknas menyebutkan, pada 2009 jumlah pemohon untuk guru besar pada perguruan tinggi negeri (PTN) sebanyak 986 orang, yang lolos 286. Lebih lanjut Mendiknas menyebutkan, jumlah guru besar pada 2008 sebanyak 3.439 orang untuk PTN, sedangkan perguruan tinggi swasta 512 orang. "Tahun 2009 jumlah guru besar di PTN 3.662 orang naik kira-kira sekitar 200 an guru besar, yang di PTS 573 orang. Jumlah dosen PTN 75.000 orang," katanya.

Mendiknas berharap, program percepatan yang dilakukan Kemendiknas cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak mengalami penyimpangan- penyimpangan dalam prosesnya.

Mendiknas Resmikan RS Pendidikan

2010-03-05T15:01:00.001-08:00

Menteri Pendidikan Nasional M Nuh meresmikan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin (Unhas), Senin (15/2) kemarin.

Rumah Sakit Pendidikan yang berlokasikan di bibir Kampus Unhas, Tamalanrea ini memiliki fungsi penelitian dan pendidikan, dan juga untuk pengobatan pasien, disamping itu juga ada pelayanan Fertility Endocrine Reproductive Centre atau bayi tabung. Operasional rumah sakit pendidikan ini baru akan dimulai pada minggu pertama Maret 2010 karena masih menunggu sambungan listrik.

Mendiknas, Mohammad Nuh mengatakan bahwa rumah sakit pendidikan menitikberatkan pada pelatihan tenaga medis ataupun dokter, baik untuk riset maupun pendidikan. Ini merupakan program nasional dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk fakultas kedokteran yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Mendiknas melanjutkan, karakter rumah sakit pendidikan sebagai pusat riset dan pendidikan jangan dimaknai bahwa pasien akan menjadi bahan eksperimen. Layanan kesehatan di rumah sakit pendidikan ini tetap berpegang teguh pada etika kedokteran dan asas profesionalitas.

"Saat ini, fasilitas serupa sedang dibangun di Surabaya, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, dan Medan. Tahun 2011 diperkirakan rampung," kata Mendiknas.

Pada Kesempatan yang sama, Rektor Universitas Hasanuddin Prof Idrus Paturusi,menerangkan bahwa Hasanuddin University Hospital (HUH) lebih berkonsentrasi pada diagnostic centre dan hightech treatment melalui pemanfaatan teknologi dan alat kedokteran yang canggih serta sebagai pusat pelatihan bagi mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi atau pun tenaga praktisi rumah sakit yang hendak menambah keterampilan dan pengetahuan guna meningkatkan kualtas pelayanan kesehatan.

"Rumah sakit ini akan bekerja sama dengan RSUP Wahidin Sudirohusodo (RSWS) yang letaknya berdampingan dalam menyajikan pelayanan kesehatan," jelas Idrus.

Mendiknas juga mengatakan, sebelumnya memang sudah ada kemitraan fakultas kedokteran dengan rumah sakit milik pemerintah. Namun, penekanan lebih diberikan pada pelayanan kesehatan daripada riset dan pendidikan.

Keberadaan rumah sakit pendidikan diharapkan bisa mengatasi tingginya rasio terisinya tempat tidur (bed occupation rate) karena digunakan pasien. Rumah sakit pendidikan juga akan menerima peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Pendidikan Jangan Dijadikan Komoditas Politik

2010-03-05T14:59:00.001-08:00

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta agar pendidikan jangan dijadikan komoditas politik.

Untuk mengurusi pendidikan, kata Mendiknas, diperlukan politik pendidikan, tetapi tidak kemudian dijadikan komoditas sebagai barang jualan.

"Jangan jadikan komoditas politik oleh siapapun termasuk pemerintah pusat, pemerintah ini, calon presiden A, calon bupati, walikota, gubernur, jangan! Biarkan dengan alur pikir dari dunia akademik itu sendiri. Please, don't touch," kata Mendiknas saat melakukan kunjungan ke Harian Fajar, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (14/2/2010).

Pada kesempatan tersebut Mendiknas diterima Wakil Direktur Utama Agus Salim Alwi Hamu, Pemimpin Redaksi Harian Fajar Sukriyansah S.Latief, dan Wakil Pemimpin Redaksi Muhammad Yusuf AR.

Mendiknas menyampaikan, pendidikan gratis adalah bagus jika untuk membantu, tetapi kalau sasarannya untuk komoditas dan tidak melihat dari sektor lain maka akan menjebak sendiri. Oleh karena itu, kata Mendiknas, yang dilakukan sekarang bukan sekolah gratis karena kalau sekolah gratis seakan-akan gratis semua dan bisa muncul efek negatif. "Karena nggak bayar, ya seenaknya saja, ngga bayar kok? Oleh karena itu, yang kita kembangkan sekarang adalah (pendidikan yang) terjangkau. (Bagi) yang kaya ya subsidi lah, bayar lah, tetapi yang miskin yang tidak cukup, gratislah. Jadi sifatnya selected," ujarnya.

Terkait pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Mendiknas mengatakan, BOS sifatnya adalah membantu bukan menutupi. BOS, lanjut Mendiknas, bukan untuk menjamin kebutuhan sekolah. "Bukan JOS, jaminan operasional sekolah, tapi BOS, bantuan. Oleh karena itu, ya yang cukup, yang kaya, ikut memberikan komputer, sehingga investasi di situ semakin besar," katanya.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya arahan pembelanjaan dana BOS dari dinas, Mendiknas menegaskan, hal tersebut tidak dibenarkan. Kewenangan penggunaan BOS, kata Mendiknas, ada pada kepala sekolah. "Kenapa itu dilakukan? sebenarnya untuk memberikan otonomi sekolah-sekolah itu. Kalau tadi yang sampeyan sampaikan untuk pembelanjaan pengadaan ada direction dari atas maka menyalahi kodrat dari otonomi tadi. Jadi dengan adanya direction itu memunculkan ketidakpercayaan pemda dengan unit sekolahnya itu sendiri," katanya.

Mendiknas menambahkan, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) sebanyak Rp 9,2 triliun. Mendiknas menjelaskan, dana itu digunakan untuk membangun kelas baru, perpustakaan, dan laboratorium. Selain DAK, kata Mendiknas, ada program yang tidak disalurkan melalui kabupaten atau kota, tetapi langsung dalam bentuk bangunan. "Kalau DAK ini kan ini dananya seratus.. langsung ditransfer ke kebupaten kota A. Nanti kabupaten kota sendiri yang menentukan dipakai untuk sekolah yang mana. Kami hanya memberikan panduan kalau dipakai untuk memberikan laboratorium ukurannya sekian-sekian, peralatannya, dan sebagainya,"

Kontribusi Pangan Jajanan, 31 persen Terhadap Energi Anak Sekolah

2010-03-05T14:56:00.000-08:00

Jakarta, "Jadi anak-anak kita yang makan jajanan itu mempunyai kontribusi 31 persen...

terhadap energi mereka jadi kalau mereka disekolah itu 1/3 energinya didukung oleh jajanan. kalau jajanan itu tidak sehat, tidak bergizi dan tidak aman tentunya berbahaya sekali", kata Dodi Nandika, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.

Kementerian Pendidikan Nasional melalui Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Sekretarias Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika bersama dengan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Lucky S. Slamet dan dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono menandatangani Nota Kesepahaman program pembinaan keamanan pangan jajanan anak sekolah dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, yang dilakukan pada hari Kamis, (11/02) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.

Lucky mengatakan dalam hal ini kami menekankan bahwa dengan sampling rutin sehingga data-data kami tahun 2007, menunjukan 45 persen pangan jajanan anak sekolah itu tidak aman dalam arti mengandung tiga hal yaitu: pertama, adalah bahan berbahaya misalnya formalin, borax dsb. Kedua, kadar dari bahan tambahan pangan yang melebihi batas aman misalnya sudah dipersyaratkan pengawet benzoat tidak boleh melebihi standar. Ketiga, pencemaran mikroba misalnya ada kapang dsb .

"Dari ketiga hal itu mendorong kita untuk melakukan verifikasi, pada tahun 2008 BPOM melakukan verifikasi kepada sekolah-sekolah kemudian pada 2009 kami menyadari bahwa kementerian diknas ada program kantin sekolah jadi kita bergabung bersama-sama karena merupakan satu integrasi", tambah Lucky.

Dalam hal ini maka diperlukan intervensi kepada jajaran sekolah dan pemberdayaan kantin sekolah menjadi "Kantin Sehat Sekolah". Program ini merupakan bagian dari program Budaya Sehat. Seperti yang dikatakan oleh Menko Kesra, Agung Laksono pada saat memberikan keterangan kepada pers yang mengatakan bahwa Dalam rangka membangun masyarakat yang sehat secara keseluruhan dimulai dari membudayakan makan yang sehat, bersih termasuk terbebas dari kemungkinan-kemungkinan dari olahan industri yang bisa mengandung makanan yang beracun, seperti borax, pemutih, formalin, rodamin bahan makanan yang sering untuk tampak lebih segar, lebih indah lebih seksi, menarik dan lebih awet.

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat, khususnya kepala sekolah, guru, siswa, pedagang dan produsen sadar akan pentingnya pangan jajanan disekolah yang bergizi dan sehat (higienis) serta aman dikonsumsi.

Dalam penjelasannya, Dodi Nandika mengatakan bahwa program kantin sehat sekolah ini akan dilaksanakan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SMP yang tersebar di 33 provinsi, dimana akan dilakukan tiga intervensi, yaitu: pertama, kami berdua dengan BPOM melakukan pelatihan2, sosialisasi kepada sekolah-sekolah, pada guru, pengelola kantin, siswa dan juga pengusahanya bahwa ini makanan sehat, bergizi dan memenuhi syarat kesehatan, itu sangat penting karena mereka punya pengetahuan yang memadai.

"Kedua, kami melakukan juga dukungan uang langsung atau blokgreen/hibah/uang itu sekitar maksimal 30 juta per sekolah untuk meningkatkan mutu kantinnya agar lebih sehat, ada air mengalir, tempat sampah, tertutup makanannya, dll", kata Dodi.

"Ketiga kami juga melakukan monitoring bersama dengan badan POM setiap secara berkala sehingga terus dan terus kita memberikan dukungan sehingga mereka makin sehat yaitu dimaintenance/dijaga",lanjut Dodi.

"Targetnya untuk tahun lalu hampir 300 dan untuk tahun ini mungkin lebih sedikit dari tahun lalu sehingga tahun ini bisa menjadi 2 kali lipat tahun lalu", tambah Dodi.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Indroyono Soesilo menghimbau, marilah kita bersama-sma kita kembangkan bekerjasama untuk menuju masa depan Indonesia yang lebih sehat, yang bahasanya bapak presiden itu adalah sehat gratis bukan obat gratis.

Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional

2010-03-05T14:53:00.000-08:00

Bogor, Kementerian Pendidikan Nasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional yang diselenggarakan...

di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kementerian Pendidikan Nasional, Bojongsari, Depok, Bogor, pada Jumat, (05/02).

Rapat Koordinasi (Rakor) dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Muhammad Nuh dan diikuti sebanyak 213 orang dari jajaran pejabat eselon I, II, III di lingkungan unit utama Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam sambutannya, Mendiknas Menjelaskan bahwa namanya pendidikan itu irreversible proces yaitu proses yang tidak bisa dikembalikan lagi artinya hasil pendidikan kalau ada kecacatan misalnya aja yang tidak punya tata krama, yang mana ada kesalahan pada waktu ngajar tidak bisa ditarik sekolah lagi karena itu proses irreversible.

"Karena ini proses irreversible maka kita harus hati-hati didalam mulai merancang kurikulumnya, mengembangkan metodologinya sampai dengan implementasi dilapangannya, itu kita harus hati-hati betul dan kita tidak boleh melakukan eksperimen-eksperimen tanpa didasari kajian-kajian akademik secara konprehensif", jelas Mendiknas.Rakor

Menurut Mendiknas bahwa maksud dari Rakor kali ini disamping membangun silahturahmi dan meningkatkan ownership (rasa kepemilikan), tetapi juga tidak adanya gap/perbedaan dalam menyampaikan ide-ide kreatif yang muncul antara eselon I, II dan III dengan tanpa ada tekanan dan kesungkanan.

Mendiknas juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang menarik dan perlu dicermati yaitu yang pertama, tentang Ujian Nasional (UN), "meskipun pelaksananya UN adalah BSNP tetapi kita tetep ikut karena urusan pendidikan tidak bisa di buat demarkasi yang jelas", kata Mendiknas.

"Oleh karena itu kita harus bersama-sama, kita semua tidak hanya litbang tetapi kita semua ikut menjadi corong-corong atau pelaku-pelaku untuk menghantarkan agar UN itu yang pertama prestasinya bagus, tapi tidak cukup hanya bagus prestasinya tetapi dijiwai oleh perilaku kejujuran sehingga prestasi dan jujur itu melekat satu kesatuan", jelas Mendiknas.

Yang kedua, tentang renstra, "sebenarnya sudah mengamanatkan tentang akhlak mulia, tentang metodologi yang berbasis kreativitas, inovatif dst, tetapi kenapa masih banyak orang yang menanyakan seakan-akan metodologi yang kita kembangkan itu tidak berbasis pada kreativitas, inovasi dan lainnya", kata Mendiknas.

"Oleh karena itu kita butuh momentum apa yang disarankan oleh kelompok 3 tentang pentingnya kampanye masih untuk membangkitkan kesadaran kolektif bagi masyarakat luas tentang pentingnya akhlak mulia, kepribadian dan seterusnya", tambah Mendiknas.

Yang terakhir, mengenai tata kelola yang ujungnya nanti adalah akuntabilitas. "Kalau kita bicara akuntabilitas kalau tidak ada sesuatu yang riil ukurannya yang resonable maka agak susah", kata Mendiknas. "Oleh karena itu kami berterima kasih kepada bapak-ibu semuanya dan pada kita semuanya yang mempunyai tekad untuk menggeser wajar dengan pengecualian ke wajar tanpa pengecualian", tambahnya.

Mendiknas mengatakan bahwa berikutnya lagi terkait dengan tata kelola yaitu mengenai pentingnya ketepatan/akurasi/presisi perencanaan karena segala itu awalnya ditentukan didalam perencanaan kalau perencanaannya bagus insyaalloh hasilnya bagus, kalau perencanaan tidak bagus tapi hasilnya bagus itu namanya mukjizat.

Mendiknas berharap, mumpung sekarang ini kita masih punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kita, yang mana ujungnya kita memberikan layanan yang baik, baik layanan institusi, layanan kesiswaan maupun layanan ke masyarakat dan orientasi kita adalah orientasi kepuasan publik bukan semata-mata kepuasan kita diknas. "Kita boleh berat tapi publik puas tidak apa-apa memang yang jauh lebih baik adalah kita senang dan publik juga senang oleh karena itu intervensi teknologi menjadi keharusan, menata kembali prosedur mekanisme sistem yang berlaku di diknas harus di berlakukan dan peningkatan SDM mutlak harus dilakukan, kalau itu bisa dilakukan pekerjaan seberat apapun, insyaalloh kita jawab dengan baik", katanya.

Mendiknas juga berharap para pejabat di lingkungan Kementrian Pendidikan Nasional agar memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan pendidikan 2010-2014, yaitu: patuh hukum (legal compliance), terbuka (transparan), dapat dipertanggungjawabkan (accountable), dilaksankan dengan cepat dan hati-hati (prudent), dan mengikuti azas manfaat (benefical).

Rakor ini membahas masalah kebijakan pendidikan yang terbagi dalam empat kelompok, yaitu: Kelompok I: Realisasi Anggaran 2010, Peningkatan Akuntabilitas (WTP), dan Rencana RKP 2011 (Sesjen dan Irjen). Kelompok II: Persiapan UN yang bisa dipercaya/langkah-langkah persiapan UN 2010 (Kabalitbang dan Ketua BSNP). Kelompok III: Review (isi) dan Pengembangan Karakter Jati Diri (Dirjen Dikti dan Dirjen PMPTK). Kelompok IV: Peningkatan Kualitas Layanan, meliputi: instasi, pendidik dan tenaga kependidikan, serta siswa (Dirjen Mandikdasmen dan Dirjen PNFI).

Kembangkan Sekolah Adiwiyata

2010-03-05T14:47:00.000-08:00

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta agar mengembangkan sekolah yang peduli dan berbudaya...

lingkungan melalui Program Sekolah Adiwiyata. Bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, program yang telah berjalan sejak 2006 ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya.

"Kita berikan penghargaan kepada sekolah-sekolah Adiwiyata. Monggo, nanti kita kembangkan adiwiyata-adiwiyata baru, sehingga jumlahnya bertambah besar dan kualitasnya pun juga bertambah baik," kata Mendiknas usai melakukan panandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Pendidikan Lingkungan Hidup dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup Muhammad Hatta di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Senin (1/2/2010).

Mendiknas mengatakan, urusan lingkungan hidup tidak cukup hanya sebagai ideologi saja. Menurut dia, yang diperlukan berikutnya adalah menterjemahkan ideologi itu dalam perilaku-perilaku praktis yang langsung dapat dirasakan manfaatnya. Salah satu kegiatan praktis yang dilakukan, kata Mendiknas, adalah penguatan institusi pusat studi lingkungan (PSL). "Ada 32 PSL yang sekarang tersebar di berbagai universitas. Kami, kawan-kawan kementerian sudah sepakat. Jadi MoU ini tidak sekedar tekenan, kita sepakat untuk ikut mulai membangun ideologi sampai ke langkah-langkah praktis," katanya.

Salah satu agenda konkrit dari kesepakatan ini adalah Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang bertugas menyusun grand design PLH, mengkoordinasikan implementasi program dan kegiatan PLH, serta memantau dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan ini.

Mendiknas mengatakan, pendidikan lingkungan hidup akan diterapkan secara komprehensif integratif dan bukan pendekatan per mata pelajaran. Menurut Mendiknas, pendekatan yang dilakukan adalah tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan dimasukkan ke dalam subbab-subbab yang terkait. Mendiknas mencontohkan, seseorang yang membuang sampah dapat terkait di empat bidang, yakni lingkungan hidup, etika, Matematika, dan ilmu sosial. "Pendekatan- pendekatan komperehensip intergratif itulah yang harus kita kembangkan ke depan," katanya.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Muhammad Hatta mengemukakan, adalah hak masyarakat untuk menerima pendidikan lingkungan hidup. Dia menjelaskan, pendidikan ini akan lebih mendekatkan kepada kegiatan pencegahan atau preventif sejak dini. "Harapannya adalah perilaku para peserta didik menjadi ramah lingkungan, sehingga perusakan-perusakan bisa terhindari," katanya.

Muhammad mengatakan, melalui Program Sekolah Adiwiyata setiap sekolah dapat berperilaku dan berbudaya lingkungan hidup. "Tadinya jumlahnya hanya beberapa sekolah sekarang meningkat sampai ratusan untuk seluruh Indonesia. Sudah skala nasional, makanya dalam kegiatan ini juga salah satunya bagaimana mempercepat akses ini, sehingga menjadi lebih banyak," katanya.***

Peran Pengawas Sekolah Harus Direvitalisasi

2010-02-08T16:44:00.000-08:00

Jakarta, - Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal meluncurkan secara resmi dimulainya Program Penguatan Kemampuan...

Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah untuk tahun 2010 dengan menghadirkan sejumlah 600 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan pengawas sekolah dari berbagai provinsi di Indonesia serta dihadiri para stakeholder pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Senayan Jakarta, Sabtu (30/1).

Program Penguatan Kemampuan Kepala dan Pengawas Sekolah merupakan salah satu program strategis Kementerian Pendidikan Nasional untuk perdepatan peningkatan mutu pendiidikan di tanah air . hal ini didasari banyaknya hasil kajian baik dari luar maupun dalam negeri yang mendukung bahwa kualitas sekolah sangat erat kaitannya dengan kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Hampir tidak ada sekolah bermutu tanpa kepala sekolah yang bermutu, dan didukung oleh pengawas yang bermutu. Dengan demikian, apabila ingin meningkatkan mutu sekolah, dimulai dengan pembenahan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilanjutkan pembenahan guru.

Dalam sambutannya, Wamendiknas mengatakan,"Peran pengawas sekolah harus direvitalisasi. Hal ini dilakukan karena pengawas sekolah adalah orang pertama yang mengawasi kinerja kepala sekolah. Hubungan antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah dan guru belum sekohesif yang diharapkan," katanya.

Fasli menyebutkan ada tiga macam pengawas, yakni pengawas guru kelas di sekolah dasar, pengawas bidang studi di sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK), serta pengawas sekolah manajemen sekolah. "Idealnya pengawas itu kalau pengawas bidang studi diambil dari guru-guru yang jago-jago. Kemudian dilihat, dipilih, dan dinilai cukup matang lalu dibuatkan SK pengawas guru bidang studi," katanya.

Lanjutnya, pengawaslah yang secara fungsional lebih berperan dibandingkan pegawai-pegawai di dinas-dinas, kasi, dan kasubdin. Pengawas, kata dia, harus mampu memahami apa yang diperlukan di dalam menilai kinerja secara akademik, manajerial, dan enterpreneurial dari seorang kepala sekolah.

Sementara, kata Fasli, seorang kepala sekolah harus diberikan kebebasan sebagai manajer pendidikan. Mereka tidak boleh dikooptasi oleh birokrasi. "Kita harus berani memisahkan mana yang nanti bisa masuk birokrasi dan mana yang itu otonomi di tingkat sekolah. Cukup diawasi oleh komite sekolah dan profesinya. Ada profesi kepala sekolah dan profesi pengawas," ujarnya.

Fasli menyebutkan, saat ini terdapat 250.000 kepala sekolah dan 25.000 pengawas sekolah di seluruh Indonesia. Selama tahun 2009 sampai sebelum 100 hari program kerja Mendiknas telah melatih lebih dari 19.000 kepala sekolah. "Sasaran kita pada tahun 2014 tidak ada kepala sekolah yang tidak kita kenal kompetensinya. Mereka harus melakukan pemberdayaan terus menerus," katanya.

Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemendiknas Surya Dharma mengatakan, pemerintah pada 2010 mentargetkan penguatan kemampuan bagi 30.000 kepala sekolah dan pengawas sekolah. "Program ini akan difasilitasi oleh 499 fasilitator bersertifikat," katanya.

Surya menyebutkan, para peserta akan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi alumni peserta pelatihan kepala sekolah kerja sama Direktorat Tenaga Kependidikan dengan British Council, National Institute of Education Singapura, dan Educational Testing Service Amerika, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam akuntabilitas sekolah, peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam analisis potensi kepemimpinan dan analisis kebutuhan pengembangan keprofesian, serta pembinaan kepala sekolah dan pengawas berprestasi dan berdedikasi.

Saat ini, kata Surya, telah dilatih 115 orang kepala sekolah yang mengikuti pelatihan school leadership dilatih oleh British Council dan 120 kepala sekolah dan pengawas sekolah dilatih di Singapura selama dua minggu.

UN Tetap Dilaksanakan Tapi Dengan Catatan

2010-02-08T16:41:00.000-08:00

Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini Menteri pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, beserta jajarannya...

menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI membahas penetapan akhir pelaksanaan Ujian Nasional 2010 dan keputusan anggaran Ujian Nasional (UN) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/1) malam.

Dalam paparannya Mendiknas menyampaikan bahwa sebenarnya sudah dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana amanat dari hasil peputusan di pengadilan yaitu: Yang pertama, tentang Peningkatan Kualitas Guru."Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, angka-angka yang terkait dengan budget sudah ada disitu yaitu pemenuhan persyaratan guru sebagaimana diamanatkan oleh UU guru dan dosen yaitu minimal S1, kemudian Sertifikasi dan training-training yang telah dilakukan termasuk juga yang didalamnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan jadi itu semua adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas guru", terang Mendiknas.

Kedua yaitu mengenai Sarana dan Prasarana yang menyangkut renovasi maupun pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, baik laboratorium bahasa, komputer dan lain-lain.

Ketiga yaitu upaya untuk perbaikan pelaksanaan UN itu mulai yang pertama adalah pembuatan soalnya sendiri. Kedua adalah penggandaan nantinya dengan memasukkan fungsi security yang lebih terjamin lagi. Ketiga adalah distribusi soalnya. Keempat adalah pelaksanaan pada hari H nya sendiri dengan melibatkan perguruan tinggi tidak hanya sebagai pemantau independen dan seterusnya.

"Dan yang tidak kalah penting adalah dua aktivitas setelah hari H nya itu sendiri yaitu evaluasinya sendiri dan tindak lanjut dari evaluasi itu. Kami bersepakat di diknas bahwa evaluasi itu bukan hanya sekedar menentukan kelulusan dari si A atau si B nya tetapi untuk intervensi kebijakan berikutnya", tambah Mendiknas.

Dalam Rapat kerja tersebut hadir delapan fraksi yang saling memberikan pandangan tentang pelaksanaan UN 2010. Dari delapan fraksi yang hadir, hanya Fraksi PDI Perjuangan dan PKS yang menyatakan menolak Ujian Nasional 2010 dilaksanakan.

"Komisi X menyepakati bahwa Ujian Nasional dapat dilaksanakan dengan catatan, ada dua fraksi yang menolak yaitu fraksi PDIP dan PKS serta Pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan perbaikan dalam upaya mengurangi kebocoran soal dan lain-lain", kata pimpinan Panja, Rully Chairul Azwar dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas).

Fraksi Demokrat, Golkar, PKB, PPP, PAN dan Gerindra menyetujui bahwa UN dilaksanakan dengan berbagai catatan dan syarat-syarat bahwa perbaikan pelaksanaan dilakukan pada Maret 2010 dan berbagai usulan perbaikan pada pelaksanaan UN 2011.

Untuk itu, keenam fraksi masing-masing juga menyatakan agar tanda "bintang" pada anggaran UN segera dicabut atau diloloskan. (AND) -Sidiknas-

Untuk informasi tentang Ujian Nasional 2010 dapat di unduh melalui link dibawah ini:

Informasi tentang Ujian Nasional 2010

PENJELASAN TENTANG ADANYA PENIPUAN PROGRAM BIMBINGAN UJIAN SERTIFIKASI GURU

2010-02-08T16:26:00.000-08:00

Berdasarkan beberapa pengaduan dari guru yang disampaikan kepada kami tentang adanya penipuan...

yang mengatasnamakan tim setifikasi guru di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), dengan ini kami informasikan bahwa Ditjen PMPTK tidak mempunyai kegiatan Bimbingan Ujian Sertifikasi Guru 2010. Atas penipuan ini guru yang namanya tertera dalam undangan diminta untuk menghubungi seseorang dan dipaksa untuk menyetorkan sejumlah dana pendaftaran kegiatan yang dilaksanakan di salah satu Hotel di Jakarta.

kegitan sertifikasi guru yang menjadi tanggung jawab Ditjen PMPTK adalah menyusun regulasi, pedoman teknis pelaksanaan, sosialisasi kepada dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota, dan pemantauan pelaksanaan sertifikasi guru. Sedangkan kegiatan pemberian informasi atau sosialisasi setifikasi guru kepada guru sebagai peserta sertifikasi menjadi tanggung jawab dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota.

Kami menghimbau kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas agar langsung berkoordinasi dengan dinas pendidikan di wilayah masing-masing jika menerima undangan tentang bimbingan sertifikasi guru.

Informasi lebih lengkap tentang pelaksanaan sertifikasi guru dapat diunduh di website http://sertifikasiguru.org/

Sekolah sebagai Agen Penyebar Virus Positif Karakter dan Budaya Bangsa

2010-02-08T16:24:00.000-08:00

Jakarta, - Sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai agen..

penyebar virus positif terhadap karakter dan budaya bangsa. Tidak ada yang menolak tentang pentingnya karakter dan budaya, tetapi jauh lebih penting bagaimana menyusun dan mensistemasikan, sehingga anak-anak dapat lebih berkarakter dan lebih berbudaya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh pada Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta, Kamis (14/1/2010).

Pada acara yang dipandu Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menghadirkan pembicara utama Mantan Mendiknas Yahya Muhaimin, Budayawan Frans Magnis Suseno, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Abdullah Syukri Zarkasyi.

Mendiknas menyampaikan beberapa kebiasaan atau budaya yang perlu ditumbuhkembangkan diantaranya adalah budaya apresiasif konstruktif. Menurut Mendiknas, siapa pun yang dapat memberikan kontribusi positif di lingkungannya perlu diberikan apresiasi. "Kebiasaan memberikan apresiasi itu akan membangun lingkungan untuk tumbuh suburnya orang berprestasi . Kalau lingkungan sendiri tidak mendukung seseorang berprestasi maka nanti akan terus menerus negatif," katanya.

Budaya berikutnya yang perlu dikembangkan, kata Mendiknas, adalah obyektif komprehensif. Mendiknas berpendapat, perlu mentradisikan melihat segala sesuatu secara utuh. Budaya berikutnya yang perlu dikembangkan adalah rasa penasaran intelektual atau intellectual curiosity dan kesediaan untuk belajar dari orang lain.

Kepada para peserta sarasehan, Mendiknas meminta, agar dikembangkan model-model pembelajaran yang menjadikan anak tidak hanya mampu menghapal, tetapi juga dapat mengetahui, mengingat, dan paham apa yang diingatnya. Selain itu, Mendiknas juga meminta agar membangun karakter dan budaya bangsa secara sistematik. "Budaya itu pun juga bisa direkayasa dalam makna positif. Tolong dibahas bagaimana rekayasa untuk mensistematiskan pengembangan budaya agar jelas tahapannya," ujarnya.

Yahya menyampaikan, pengembangan karakter bangsa lebih ditekankan kepada kegiatan internalisasi atau penghayatan dan pembentukan tingkah laku. Setiap sekolah, kata dia, diwajibkan untuk mempunyai statuta yang di dalamnya dicantumkan secara eksplisit dan jelas tentang pengembangan karakter di sekolah tersebut. "Jadi bukan dalam kurikulum, tetapi dalam program," katanya.

Setiap statuta sekolah, lanjut Yahya, akan mencantumkan nilai-nilai dasar atau yang merupakan ciri khas karakter bangsa Indonesia yaitu yang bersumber pada nilai-nilai agama maupun nilai-nilai kenegaraan, patriotisme, dan nasionalisme. "Nilai-nilai dasar tersebut misalkan jujur, dapat dipercaya, amanah, kebersamaan, peduli kepada orang lain, adil, dan demokratis," katanya.

Frans mengatakan, orang yang mempunyai karakter adalah bahwa orang itu mempunyai keyakinan dan sikap dan dia bertindak menurut keyakinan dan sikapnya itu. Keyakinan itu, kata dia, termasuk suatu kejujuran dasar, kesetiaan terhadap dirinya sendiri dan perasaan spontan bahwa ia mempunyai harga diri dan bahwa harga diri itu turun apabila ia menjual diri. "Ia tahu apa itu tanggung jawab dan bersedia mempertanggungjawab kan perbuatannya. Ia bukan 'orang bendera' yang selalu mengikuti arah angin. Ia bisa saja fleksibel, tawar menawar, mau belajar dan berkembang dalam pandangannya, " katanya.

Frans menegaskan, feodalisme para pendidik tidak memungkinkan karakter anak-anak didiknya berkembang semestinya. Menurut dia, jika pendidik membuat anak menjadi 'manutan' dengan nilai-nilai penting, tenggang rasa, dan tidak membantah maka karakter anak tidak akan berkembang. "Kalau kita mengharapkan karakter, anak itu harus diberi semangat dan didukung agar ia menjadi pemberani, berani mengambil inisiatif, berani mengusulkan alternatif, dan berani mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia harus diajarkan untuk berpikir sendiri," katanya.

Abdullah mengatakan, ketaladanan yang diberikan kepada santri oleh pengasuh tidak hanya sekedar manusiawi dan moralitas, tetapi juga penampilan dan cara berbicara. Keteladanan, kata dia, juga harus mempunyai produktivitas, sehingga bisa berbuat dan bekerja. "Sebab ada orang yang moralnya baik, tetapi tidak bisa apa-apa," katanya.

Lebih lanjut Abdullah mengatakan, para santri yang tersebar di 16 cabang di seluruh Indonesia diberikan tugas yang bermacam-macam untuk dapat mandiri. Namun, kata dia, penugasan-penugasan itu tidak hanya masalah pelajaran, tetapi bermacam-macam kegiatan secara totalitas kehidupan. "Penugasan merupakan sebuah pendidikan. Jadi tidak hanya di dalam kelas,

Perkaya Kurikulum Dengan Isu-Isu Dalam Education For Sustainable Development

2010-02-08T16:23:00.000-08:00

Jakarta, "Tidak usah terlalu mengubah-ubah kurikulum yang ada, tetapi dengan pemahaman mereka bisa membuat Kurikulum...

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kaya dengan isu-isu yang dibahas di dalam Education for Sustainable Development (pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan) ," kata Fasli Jalal selaku Wakil Menteri Pendidikan Nasional, usai membuka Sosialisasi Materi Ajar Climate4classrooms di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Rabu (13/01).

Perubahan iklim merupakan salah satu yang dibahas dalam Education for Sustainable Development (pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan) dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman cara mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan hubungan serta jejaring sebagai upaya aksi nyata mitigasi dan adaptasi tentang perubahan iklim.

Fasli Jalal mengatakan, materi ajar perubahan iklim merupakan bagian Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yang telah ada. Menurut dia, guru memiliki peran vital dalam menyampaikan materi ini tanpa menjadikannya sebagai beban baru. "Ini bukan kurikulum baru, tetapi termasuk ke dalam apa yang sudah ada", katanya.

Fasli menjelaskan bahwa materi yang diajarkan adalah isu besar di bidang ekonomi tentang kesadaran yang perlu diberikan kepada anak didik mengenai konsumsi dan produksi, hak-hak orang di sekitar lingkungan, menjaga lingkungan, hak ekonomi, dan pembatasan eksploitasi. Materi ini juga dapat diterapkan di mata pelajaran Biologi, Geologi, Antropologi, Sosiologi, dan Matematika.

Fasli menambahkan, materi ini juga bisa masuk ke dalam materi ajar muatan lokal. Dia mencontohkan, di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara ada pelajaran mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk pelestarian maupun untuk sumber ekonomi. "Orang-orang di sektor pendidikan memastikan pembelajaran, pendampingan, dan pemberian model-model di lapangan," ujarnya.

Fasli mengatakan bahwa pelaksanaan program ini melibatkan 12 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), 33 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

Perubahan Iklim Jadi Materi Ajar di Sekolah

2010-02-08T16:21:00.000-08:00

Jakarta, Rabu (13 Januari 2010)--Perubahan iklim akan menjadi materi ajar di sekolah. Implementasi materi ajar ini bukan sebagai kurikulum tersendiri,...

melainkan menjadi bagian atau kasus-kasus yang dipakai dalam pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan, materi perubahan iklim merupakan bagian Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yang telah ada. Menurut dia, guru memiliki peran vital dalam menyampaikan materi ini tanpa menjadikannya sebagai beban baru. "Tidak usah terlalu mengubah-ubah kurikulum yang ada, tetapi dengan pemahaman mereka bisa membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kaya dengan isu-isu yang dibahas di dalam Education for Sustainable Development (pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan) ," katanya usai membuka Sosialisasi Materi Ajar Climate4classrooms di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Rabu (13/1/2010).

Fasli menyampaikan, materi yang diajarkan adalah isu besar di bidang ekonomi tentang kesadaran yang perlu diberikan kepada anak didik mengenai konsumsi dan produksi, hak-hak orang di sekitar lingkungan, menjaga lingkungan, hak ekonomi, dan pembatasan eksploitasi. Materi ini juga dapat diterapkan di mata pelajaran Biologi, Geologi, Antropologi, Sosiologi, dan Matematika. "Ini bukan kurikulum baru, tetapi termasuk ke dalam apa yang sudah ada. Dalam bidang tertentu kadang-kadang pengayaannya bisa sangat besar," katanya.

Fasli menambahkan, materi ini juga bisa masuk ke dalam materi ajar muatan lokal. Dia mencontohkan, di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara ada pelajaran mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk pelestarian maupun untuk sumber ekonomi. "Orang-orang di sektor pendidikan memastikan pembelajaran, pendampingan, dan pemberian model-model di lapangan," ujarnya.

Fasli menyebutkan, pelaksanaan program ini melibatkan 12 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), 33 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

Country Director British Council Indonesia Keith Davies, mengatakan, British Council menyelenggarakan Program Climate4Classrooms (C4C) di empat negara, yakni Indonesia, Cina, Meksiko, dan Inggris. Program ini membantu guru dan siswa untuk belajar, berpikir, dan bicara tentang perubahan iklim dari perspektif nasional dan global. "Perubahan iklim akan menjadi masalah serius yang dihadapi generasi mendatang. Jadi kita harus melibatkan anak muda untuk menolong dan menemukan suatu solusi sebelum terlambat," katanya.

Keith mengatakan, materi ajar C4C dibagi menjadi dua. Pertama, kata dia, adalah materi online di laman www.climate4classro oms.org atau di www. climate4classrooms. org/id/ untuk halaman Indonesia. Materi kedua, lanjut dia, disusun British Council bermitra dengan Kemendiknas melibatkan widyaiswara atau instruktur mulai tingkat taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). "Dengan cara ini diharapkan kapasitas para widyaiswara dan instruktur pun meningkat dalam menghasilkan materi ajar," katanya.

Empat Syarat Secara Simultan Sebagai Syarat Kelulusan

2010-02-08T16:18:00.000-08:00

Jakarta, "Persyaratan lulus yang kita pakai sekarang ini sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 yaitu seseorang dikatakan lulus...

kalau dia memenuhi keempat syarat ini", kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, pada Senin (11/01) kemarin.

Dalam paparannya Mendiknas menjelaskan keempat kriteria yang menjadi persyaratan lulus dari satuan pendidikan, yaitu: Pertama, menyelesaikan seluruh proses pembelajaran disekolah, sebagai contoh apabila ada siswa kelas dua SD, walaupun sangat pintar dan lulus ikut ujian nasional maka dia belum bisa diluluskan karena proses belajarnya belum selesai atau belum terpenuhi.

Kedua, memperoleh nilai baik untuk kelompok mata pelajaran akhlak mulia, kepribadian dst. "Ini yang menilai adalah sekolah karena tidak mungkin dinilai secara nasional sebab yang tahu pasti adalah sekolah itu jadi yang menentukan kelulusan nilai kelompok ini adalah sekolah itu sendiri", kata Mendiknas. Ketiga, lulus Ujian Sekolah dan yang ke empat, lulus Ujian Nasional (UN).

"Meskipun Un dapat nilai 10 tetapi apabila seandainya program ini tidak dilaksanakan penuh maka tidak lulus. meskipun dia mendapatkan nilai Un 10 sedangkan tidak lulus ujian mata pelajaran akhlak mulia maka dia tidak lulus, meskipun dia mendapatkan nilai UN 10 sedangkan tidak lulus ujian sekolah maka dia tidak lulus. jadi ini adalah empat syarat secara simultan untuk kelulusan dari siswa-siswi kita", jelas Mendiknas.

Pada tahun 2010, syarat lulus UN yaitu rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan tetapi masih diperbolehkan ada nilai 4."Boleh ada angka 4, angka 4 masih diperbolehkan, karena kami menyadari atas pertimbangan saat itu adalah memang masih ada kemampuan-kemampuan sekolah kita, bisa jadi karena kualitas gurunya, infrastruktur dan sebagainya serta ada juga yang belum bisa lulus sampai angka 6 atau 7, oleh karena itu dipakailah angka 4 ini", kata Mendiknas.

Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun pelajaran 2009/2010 dimajukan 2 minggu dari jadwal pelaksanaan UN tahun pelajaran 2008/2009 dikarenakan adanya kebijakan UN ulangan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada lulusan-lulusan siswa-siswi yang ikut UN ulangan dapat mengikuti seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam Hal ini, Pemerintah belum bisa memberikan jaminan bahwa UN yang dilakukan tidak ada kecurangan atau penyimpangan, tetapi pemerintah berusaha untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran.

Mendiknas mengatakan bahwa bukan pada jamin menjamin tetapi pertanyaannya adalah bagaimana usaha untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran itu.

Mendiknas menjelaskan bahwa ada empat aspek yang kita perkuat yaitu yang pertama, adalah aspek dari pembuatan soalnya itu sendiri, jangan sampai soalnya sendiri itu tidak mencerminkan realitas dari kualitas pendidikan kita dan selama pembuatan soalnya pun itu harus dijamin dan dipastikan serta harus diperkecil betul terjadinya kebocoran.

Kedua, dari sisi penggandaannya dan distribusinya. Oleh karena itu sekarang kita minta betul kepada BSNP untuk membuat bisnis proses dari pelaksanaan UN ini, tidak hanya sekedar penggandaan trus dikirim dan habis itu dikirim lagi bukan seperti itu, tetapi mulai detail, siapa yang bertanggungjawab, setiap titik ada cek point nya, dari situ pula lah nanti kita dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi, karena pelaksananya adalah BSNP sedangkan pemerintah yang menetapkan kebijakannya.

Ketiga, adalah pada saat pelaksanaannya sendiri, pada saat hari pelaksanaannya kita juga berusaha betul untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Ada beberapa yang kami rancang yaitu yang pertama, memanfaatkan inspektorat-inspektorat baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah untuk ikut serta mengawasinya. Kedua adalah memanfaatkan sumberdaya yang ada di perguruan tinggi untuk ikut serta didalamnya dan tentu juga para guru tetapi modelnya bukan murid yang di geser/diputar tetapi gurunya yang digeser/diputar. kalau guru itu dicurigai ada MoU/kerjasama antara sekolah A & B karena guru A mengawasi sekolah B dan sebaliknya sehingga ada kesepakatan bersama maka itu juga akan diantisipasi dengan tiga/empat model yaitu sekolah A mengawasi sekolah C, B mengawasi A, C mengawasi D, dst sehingga agak merumitkan/ memperkecil kemungkinan adanya kerjasama itu. Selanjutnya yaitu didalam kelas soalnya tidak satu tipe saja tapi ada beberapa tipe sehingga kemungkinan untuk melakukan contekan bisa diperkecil.

Selanjutnya, evaluasinya, Mendiknas mengatakan bahwa kami menekankan bahwa didalam evaluasi ini bukan sekedar untuk menentukan anak ini lulus atau tidak karena kami tidak ingin adanya kontroversi antara UN dijadikan sebagai standar kelulusan sekolah dan UN dijadikan sebagai pemetaan. Tetapi "Ujian Nasional (UN) disamping untuk menentukan standar kelulusan juga untuk pemetaan" tambah Mendiknas.

Tugas Wakil Menteri Dalam Menyukseskan Kinerja Menteri

2010-02-08T16:16:00.000-08:00

Jakarta, Setelah dilantik menjadi Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Fasli Jalal mengadakan jumpa pers dengan wartawan Fortadik...

(forum berita pendidikan) pada Kamis, (07/01) di gedung Dikti lantai 10, Kementerian Pendidikan Nasional. Fasli menjelaskan tugas sebagai wakil menteri Pendidikan Nasional adalah membantu menteri dalam menyukseskan kontrak kinerja menteri dengan presiden baik dalam hal semua kebijakan dan tugas-tugas yang diberikan oleh menteri.

Fasli mengatakan bahwa yang diperlukan dalam menyukseskan itu semua yaitu: melakukan koordinasi dengan eselon I dan melakukan koordinasi keluar dengan merujuk bahwa kontrak kinerja menteri dengan presiden harus sukses. "Pada waktu-waktu tertentu saya diberi tugas oleh bapak menteri untuk melaksanakan mandat beliau dalam mengorganisir, mengkoordinasikan siapapun yang diperlukan baik didalam maupun juga keluar", kata Fasli.

Fasli juga menjelaskan dalam pembagian tugas semuanya bergantung pada menteri karena menteri mempunyai strategi dan skenario tersendiri dalam memberikan tugas baik tugas dalam jangka pendek, jangka menengah maupun bersifat periode tahunan.

Seperti yang dikatakan Fasli bahwa Presiden menekankan kembali untuk depdiknas yang harus dilakukan yaitu menjamin bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan relevan itu memang terjangkau oleh semua anak bangsa, dan yang tidak mampu sekalipun itu harus didukung secara penuh baik biaya langsung maupun biaya lain yang diperlukan. Sehingga tidak ada hambatan baik hambatan ekonomi, hambatan fisik karena kondisi fisik dan hambatan geografi.

"Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut misalnya hambatan ekonomi maka harus diopersionalkan peran BOS, Beasiswa dan lainnya. Sedangkan untuk hambatan fisik yaitu anak-anak dengan kebutuhan khusus bisa dijemput dengan pendidikan inklusif, bisa juga dilakukan juga dengan sekolah-sekolah khusus tetapi yang penting jangan sampai mereka tidak terakses. kemudian untuk hambatan geografis kita harus menilai berapa jarak minimal antara komunitas itu dengan sekolah terdekatnya dan itu harus dijaga, apabila itu sudah terlalu jauh maka perlu didekatkan dengan cara sekolah guru kunjung, pendidikan nonformal, sekolah satu atap dan termasuk juga anak didik kita yang ada di malaysia, kita tidak boleh berhenti sebelum kebutuhan mereka terpenuhi", jelas Fasli.

Anggaran 2010, Pelaksanaan Harus Tepat Waktu dan Sasaran Dengan Basis Legal Compliance

2010-02-08T16:14:00.000-08:00

Jakarta, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, melakukan Jumpa Pers awal tahun dengan media cetak maupun elektronik...

di gedung A lantai 2, Kementrian Pendidikan Nasional pada Selasa (05/01) yang mana memberikan keterangan tentang Serapan Anggaran 2009, Evaluasi Program Kerja 100 Hari dan Program Kerja 2010 Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam keterangannya, Mendiknas mengatakan bahwa anggaran tahun 2010 untuk Kementerian Pendidikan Nasional adalah sebesar Rp55 triliun. Dimana angka ini adalah angka terbesar dari dari angka anggaran Departeman lainnya, oleh karena itu dengan anggaran sebesar itu Mendiknas berharap untuk pelaksanaan dan realisasinya kedepan harus tepat, baik tepat waktu maupun tepat sasaran dengan basis legal compliance."Penggunaan anggaran ini harus benar-benar tepat, karena itu kami mengajak teman-teman media dan juga masyarakat agar ikut kontrol terhadap pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan Nasional di lapangan", ujar Mendiknas.

Tentang Serapan Anggaran tahun 2009,Mendiknas juga menjelaskan bahwa merasa bangga dengan hasil serapan anggaran tahun 2009 sebesar 93 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 memang sedikit mengalami penurunan, tetapi jika dilihat dari besarnya anggaran, cukup signifikan. "Kalau sebelumnya pada tahun 2008 anggaran hanya RP45,85 triliun dengan serapan 95,13 persen, sedangkan tahun 2009 anggaran sebesar Rp63,07 triliun dengan serapan 93 persen", kata mendiknas.

Mendiknas menyebutkan, prioritas dunia pendidikan saat ini ada dua. Pertama adalah menyelesaikan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Hal ini, kata Mendiknas, dilakukan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. "Kita tidak ingin ada suaudara-saudara ke depan karena ada perbedaan status sosial, sehingga dia tidak bisa menikmati dunia pendidikan kita. Karena perbedaan kewilayahan, dia tidak bisa menikmati pendidikan kita. Oleh karena itu, urusannya kita beresin. Kita bertekad ingin memperkecil dan kalau bisa bebas urusan Wajar 9 tahun sudah bisa diselesaikan, " katanya.

Prioritas kedua, lanjut Mendiknas, adalah meningkatkan kualitas relevansi baik pendidikan menengah terutama menengah kejuruan dan pendidikan tinggi kaitannya dengan dunia kerja.

Terkait Program Kerja 100 Hari, Mendiknas mengatakan, tiga dari delapan program telah tercapai 100 persen. Program pertama yang telah selesai, kata Mendiknas, adalah penyediaan internet secara massal di sekolah. Dari target 17.500 sekolah telah tercapai 18.358 sekolah.

Mendiknas menyebutkan, dari 33 provinsi terdapat dua provinsi yang belum mendapatkan tambahan koneksi internet karena keterbatasan infrastruktur pendukung yaitu Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. "Kami akan memasukkan dalam program khusus, tidak masuk dalam program 100 hari karena memang ketersediaan infrastruktur pendukungnya relatif terbatas," katanya.

Program lainnya yang telah selesai adalah beasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu untuk 20.000 orang.

Mendiknas menjelaskan bahwa program pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu merupakan bagian dari implementasi untuk menjalankan program besar non-diskriminatif, sehingga tidak hanya diucapkan tapi juga nyata direalisasikan. "Bukan hanya persoalan non-diskriminatif tapi program beasiswa bagi keluarga kurang mampu merupakan program mulia untuk memutus mata rantai kemiskinan" kata Mendiknas.(AND) -Sidiknas-

HP Pavilion dv7-3183cl (2010)

2010-01-22T00:27:00.000-08:00

When you're looking for a multimedia laptop and only have $1,000 to spend you usually have to sacrifice something. If you want a large screen, you will have to sacrifice speed or processing power to stay under budget and vice-versa. The HP Pavilion dv7-3183 ($999.99 list), available at Costco, gives you a good mix of both computing power (Intel's new core i5 CPU) and 17.3-inch screen without charging you an arm and a leg.

Hewlett-Packard Company

http://www.hp.com

Price as Tested: $1,000.00 List
Type: Media
Operating System: Microsoft Windows 7 Home Premium
Processor Name: Intel Core i5 M430
Processor Speed: 2.27 GHz
RAM: 4 GB
Weight: 7.12 lb
Screen Size: 17.3 inches
Screen Size Type: widescreen
Graphics Card: nVidia GeForce G105M
Storage Capacity: 500 GB
Networking Options: 802.11n
Primary Optical Drive: DVD+/-RW (Plus Minus)

HP Pavilion dv7-2273cl (2010)

2010-01-22T00:25:00.000-08:00

The HP Pavilion dv7-2273cl, like the recent Pavilion dv7 models we have reviewed, is one of the best desktop replacements on the market with a well-designed chassis and stunning 17.3-inch display. But unlike its more affordable $800 HP Pavilion dv7-3063cl and HP Pavilion dv7-2270us siblings, the $999 dv7-2273cl has a Intel CPU, Blu-ray drive, and discrete ATI graphics. While there are more powerful desktop replacements on the market with full HD-resolution screens, for under a grand the Windows 7-equipped HP Pavilion dv7-2273cl provides a good balance of multimedia capabilities and everyday performance.

Hewlett-Packard Company

http://www.hp.com

Price as Tested: $999.00 List
Type: General Purpose, Media
Operating System: Microsoft Windows 7 Home Premium
Processor Name: Intel Core 2 Duo T6600
Processor Speed: 2.2 GHz
RAM: 4 GB
Weight: 6.72 lb
Screen Size: 17.3 inches
Screen Size Type: widescreen
Graphics Card: ATI Mobility Radeon HD 4650
Storage Capacity: 320 GB
Networking Options: 802.11n
Primary Optical Drive: Dual-Layer DVD+/-RW

Toshiba Satellite T115-S1105 (2010)

2010-01-22T00:19:00.000-08:00

Electing not to use an Intel Atom processor doesn't exempt you from being called a netbook. I've seen netbook systems show up with AMD and VIA processors and even ones that run on different platforms (i.e., Nvidia's Ion). In the end, though, it's no different than a netbook if it's as small and as inexpensive as one. Case in point: The Toshiba Satellite T115-S1105 comes with Windows 7 loaded (most netbooks have Windows XP) and uses an Intel Consumer Ultra Low Voltage (CULV) processor. CULV processors are filling the space between netbooks and regular laptops—but everything else about it smell like a netbook. Its $480 price, 11.6-inch widescreen, and 7 hours of battery life can compete with some of the best netbooks in the business, but it will need to work on the typing and navigating experience first.

Toshiba America Inc

http://www.toshiba.com

Price as Tested: $480.00 Street
Type: General Purpose, Ultraportable, Value, Netbook
Operating System: Microsoft Windows 7 Home Premium
Processor Speed: 1.3 GHz
RAM: 2 GB
Weight: 3.3 lb
Screen Size: 11.6 inches
Screen Size Type: widescreen
Graphics Card: Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD
Storage Capacity: 250 GB
Networking Options: 802.11n
Primary Optical Drive: External

LG X120

2010-01-05T23:25:00.000-08:00

After receiving the LG X120, which, as a netbook, is delightful to look at, I couldn't help but stroll into my local RadioShack before reviewing the product. You see, Radio Shack the only place where the X120 is available, and interestingly enough this is the first LG netbook, or any laptop for that matter, to ever debut in the United States. And it can be yours in one of two ways: One, commit yourself to a two-year AT&T 3G contract, which involves paying $60 a month for an unlimited wireless internet plan, and pay $50 for the unit, or be contract-free and pay $400. Either way, it's tough to take the plunge.

LG Electronics U.S.A. Inc

http://www.lgusa.com

Price as Tested: $400.00 Street
Type: General Purpose, Ultraportable, Value, Netbook
Operating System: MS Windows XP Home
Processor Name: Intel Atom N270
Processor Speed: 1.6 GHz
RAM: 1 GB
Weight: 2.8 lb
Screen Size: 10.1 inches
Screen Size Type: widescreen
Graphics Card: Intel Graphics Media Accelerator 950
Storage Capacity: 160 GB
Networking Options: 802.11a/g
Primary Optical Drive: External

Alienware M15x (Core i7)

2010-01-05T23:18:00.000-08:00

Alienware is at the top of its game, as its otherworldly creations have few equals when it comes to gaming laptops. The Alienware M15x (Core i7) is essentially the smaller version of the M17x, which, covered in heavy metals, dominated opponents in both looks and performance. Though smaller, the M15x is actually the more powerful of the two, thanks to the fastest mobile processor on earth. The Intel Core i7 920XM, along with a midrange Nvidia GeForce GTX 260M graphics card, continues Alienware's tradition of dominating opponents. For its price and a great deal of heft, however, I would much rather wait for the M17x to get the same Core i7 treatment.

Dell, Inc.

http://www.dell.com

Price as Tested: $3,244.00 Direct
Type: Gaming, Media
Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate
Processor Name: Intel Core i7-920XM
Processor Speed: 2 GHz
RAM: 4 GB
Weight: 9.2 lb
Screen Size: 15.6 inches
Screen Size Type: widescreen
Graphics Card: nVidia GeForce GTX 260M
Storage Capacity: 500 GB
Networking Options: 802.11n
Primary Optical Drive: DVD+/-RW DL with Blu-Ray

Mendiknas : Jadikan Wirausaha sebagai Hobi

2009-12-18T18:30:00.000-08:00

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) meminta untuk menjadikan wirausaha sebagai hobi. Dengan menjadikan wirausaha sebagai hobi maka diharapkan keuntungan tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk masyarakat yang lebih luas.

"Hobi itu meskipun membayar tidak apa - apa. Seperti orang yang bermain tenis, dia rela untuk membayar lapangan. Karena sudah memasukkan wirausaha sebagai hobi, sehingga tidak mendapatkan keuntungan pun dianggap memberikan keuntungan yang besar," kata Mendiknas pada Workshop Kewirausahaan Perguruan Tinggi di Depdiknas, Jakarta, Kamis (17/12/2009). Mendiknas mencontohkan, pengusaha dan enterpreneur Bob Sadino yang menjadikan wirausaha sebagai hobi.

Mendiknas menyebutkan, terdapat beberapa lapisan dalam masyarakat. Pertama, adalah masyarakat dependen atau tergantung. Dengan melakukan sesuatu hal yang produktif, kata Mendiknas, dapat masuk ke lapisan kedua yaitu masyarakat independen atau mandiri. "Puncaknya adalah interdependen society," katanya.

Menurut Mendiknas, masyarakat yang mandiri konteksnya adalah memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi kalau masuk ke dalam fase interdependensi maka orang lain sangat tergantung pada kita dan sebaliknya. "Kemanfaatan itu baru dirasakan kalau orang lain merasa tergantung pada diri kita," ujarnya.

Pengusaha Bob Sadino menyampaikan, berbeda dengan seorang akademisi yang mempunyai tujuan dan arah, seorang enterpreneur tidak pernah memikirkan tujuan dan arah dia akan melangkah. "Karena orang itu mempunyai tujuan maka dia dipaksa untuk mencapainya. Orang - orang seperti saya belum tentu punya tujuan dan karena tidak punya tujuan maka tidak harus dipaksa," katanya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Depdiknas Fasli Jalal mengatakan, sejak 2009 bekerjasama dengan Ciputra Foundation telah mengembangkan potensi yang ada di kalangan para pengajar. Dia menyebutkan, melalui kerja sama ini telah melatih lebih kurang 1.500 orang dosen dari 300 perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) seluruh Indonesia .

"Ada yang menjadi mata kuliah sendiri ada yang menjadi ko-kurikuler di dalam berbagai mata pelajaran yang terkait, dan juga ada yang menjadi ekstrakurikuler. Jadi dari 300 ribu itu dilakukan upaya - upaya pengembangan kewirausahaan, " katanya.

Sejalan dengan itu, lanjut Fasli, Depdiknas menyediakan blockgrant untuk PTN/PTS sebanyak Rp 8 juta per mahasiswa. Ke depan, kata dia, sebagian dosen akan dikirim ke Amerika selama enam bulan untuk belajar benar bagaimana memfasilitasi proses pendidikan kewirausahaan.

Fasli berharap, jumlah entrepreneur di Indonesia bisa dinaikkan dari 0,18 persen menjadi dua atau tiga persen. "Nah karena itu pusat - pusat kewirausahaan menjadi sangat penting baik untuk dosen, mahasiswa, dan untuk menjangkau masyarakat banyak, sehingga entrepreneurship ini menjadi bagian penting dari warisan bangsa

Tahun Ini Siswa SD Indonesia Panen Medali dalam Lomba Matematika Tingkat Internasional

2009-12-18T18:28:00.001-08:00

Jakarta (Mandikdasmen): Tahun 2009 ini, siswa - siswi Sekolah Dasar (SD) Indonesia berhasil mengukir prestasi membanggakan dalam perlombaan bidang Matematika tingkat internasional. Sebanyak 75 medali berhasil mereka raih dari 4 perlombaan. Ke-75 medali ini terdiri dari 13 medali emas, 20 medali perak, 40 medali perunggu, dan 2 medali merit. Bahkan, di antara mereka juga berhasil memperoleh penghargaan sebagai the best exploration.

Adapun keempat perlombaan tingkat internasional itu adalah sebagai berikut; 10TH International World Youth Mathematics Intercity Competition (IWYMIC), di Durban 5 - 10 Juli 2009; 3RD Wizards at Mathematics International Competition (WIZMIC), di Lucknow, 27 Oktober-2 November 2009; 6TH International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2009 (IMSO), di Yogyakarta, 8 - 14 November 2009; dan Philippine International Mathematics Competition, di Iloilo City, 28 November - 2 Desember 2009.

Dari keempat perlombaan di atas, lomba 6TH IMSO juga menggelar lomba bidang ilmu pengetahuan. Dan ternyata, siswa - siswi SD juga berhasil meraih prestasi yang lumayan menggembirakan. Sebanyak 12 medali mereka sabet dalam perlombaan yang digelar di Kota Gudeg, Yogyakarta ini. Ke-12 medali ini terdiri dari 2 medali emas, 3 medali perak, dan 7 medali perunggu, dan the best overall, serta the best theory.

Keberhasilan siswa - siswi SD tersebut, merupakan buah kerja keras Direktorat Pembinaan TK/SD, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, bersama - sama para ahli dan para guru. Kerja keras ini sudah dimulai sejak awal tahun 2009.

Lebih jauh, panen medali di atas juga merupakan bukti bahwa pelaksanaan dua pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu; Pilar Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan, serta Pilar Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan, perlahan - lahan membuahkan hasil yang menggembirakan. Karena selain berhasil memboyong banyak medali, para peraih medali ini ternyata tidak hanya berasal dari pulau Jawa, namun juga ada yang berasal dari Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Bali.

Nama - nama siswa yang berhasil mengharumkan Bangsa dan Negara Indonesia di kancah internasional tersebut, adalah sebagai berikut: Daftar Nama Siswa SD Pemenang Lomba Matematika Tingkat Internasional 2009.

ITB Borong Gelar OSN-PTI

2009-12-18T18:27:00.001-08:00

Institut Teknologi Bandung (ITB) memborong gelar pada Olimpiade Sains Nasional - Perguruan Tinggi Indonesia (OSN-PTI) 2009. Sebanyak delapan dari sembilan peserta yang masuk ke babak grand final adalah mahasiswa ITB. Mereka berjaya di semua bidang yang dilombakan, yakni Fisika, Kimia, dan Matematika.

Pemenang bidang Fisika semua diraih oleh mahasiswa ITB. Pemenang pertama adalah Andhika Putra, pemenang kedua Firmansyah Khasim, dan pemenang ketiga Radius Nagassa, SSD. Para mahasiswa ITB juga memborong semua penghargaan untuk bidang Kimia. Pemenang pertama adalah Boanerges Thendi Surya, pemenang kedua Citra Deliana, dan pemenang ketiga Aulia Sukma.

Sementara, untuk bidang Matematika dua mahasiswa ITB menjadi pemenang pertama dan kedua. Pemenang pertama adalah R. Akbar, W.K dan pemenang kedua adalah Hendra H.C, sedangkan pemenang ketiga diraih oleh mahasiswa Universitas Indonesia, Ahmad Maimun.

"Hari ini kita menghasilkan, menghadiri, mendampingi, dan memberikan ucapan selamat kepada adik - adik kita yang ikut membangun budaya penelitian dan budaya mengembangkan ilmu pengetahuan baru," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh pada acara malam penganugerahan pemenang OSN-PTI 2009 di Depdiknas, Jakarta, Rabu (9/12/2009).

Para pemenang berhak mendapatkan hadiah. Pemenang pertama, kedua, dan ketiga masing - masing mendapatkan hadiah Rp 7,5 juta, Rp 5 juta, dan Rp 2,5 juta. Tambahan hadiah Rp 10 juta diberikan kepada pemenang terbaik dari babak grand final.

Untuk perguruan tinggi asal peserta grand final mendapatkan dana pembinaan dari PT.Pertamina. Pemenang pertama mendapatkan Rp 100 juta, pemenang kedua Rp 75 juta, dan pemenang ketiga Rp 50 juta.

Ketua Tim Pelaksana Teknis Abdul Haris mengatakan, materi soal yang diujikan kepada peserta adalah standar untuk masuk ke jenjang S3. Peserta, kata dia, diminta menyelesaikan soal dengan membuat problem statement, kemudian memprediksi jawaban melalui observasi dan terakhir membuat suatu kesimpulan yang dipaparkan pada babak semifinal dan final. "Jadi di sini sangat dibutuhkan peran perguruan tinggi untuk membina mahasiswa," katanya.

Pada even tahunan yang diselenggarakan untuk kedua kalinya ini diikuti oleh sebanyak 8.000 mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Abdul mengatakan, melalui seleksi tingkat daerah terpilih 99 peserta lalu diseleksi lagi menjadi 27 peserta dan menghasilkan sembilan peserta babak grand final. "Ajang tingkat nasional ini akan diangkat ke level internasional. Kita sudah melakukan penjajagan untuk tingkat regional," katanya.

Haris berharap, melalui OSN-PTI terjadi peningkatan kualitas mahasiswa, dosen, dan universitas. Mendapatkan inovasi baru dari bidang Matematika, Fisika, dan Kimia untuk bisnis ke depan. "Yang terakhir terbangun semangat nasionalisme," katanya.

ICMI Bertugas Lakukan Transformasi Budaya

2009-12-18T18:25:00.000-08:00

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyampaikan, Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) bertugas untuk melakukan transformasi budaya. ICMI berperan dalam mengubah dari masyarakat 'tidak tahu' atau ignorance society ke masyarakat 'sadar' atau awareness society.

Hal tersebut disampaikan Mendiknas pada Silaturahmi Kerja Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Orwil Riau Tahun 2009, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Riau, Sabtu (5/12/2009).

Mendiknas mengatakan, keanggotaan ICMI berasal dari masyarakat yang memiliki kesadaran dan intelektualitas yang bagus. Potensi itu, kata Mendiknas, memiliki kesempatan yang bagus untuk melakukan transformasi budaya dalam makna luas. "Contoh yang paling gampang (adalah) anti korupsi. Orang sering menyebut korupsi bagian dari budaya. Bagaimana ICMI bisa mengambil peran atau posisi," katanya.

Tugas tersebut, lanjut Mendiknas, tidak hanya tugas ICMI saja, tetapi juga merupakan tugas kelompok masyarakat yang lain. "Yang kita perlukan adalah critical mass (masa kritis), sehingga kalau sudah mencapai critical mass (maka) bisa menggerakkan masyarakat," katanya.

Pada kesempatan tersebut Mendiknas menandatangani sampul Majalah Warta ICMI. Majalah yang akan terbit empat kali setahun ini adalah sebagai media informasi dan komunikasi para anggota ICMI. Mendiknas juga menandatangi sampul buku Jalan yang Lurus karangan Tengku Dahril.

Ketua ICMI Orwil Riau Tengku Dahril mengatakan, program ICMI adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa. "Untuk meningkatkan kualitas pikir, iman, dan taqwa tentu harus kita tingkatkan kualitas kerja," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Wan Syamsir Yus menyampaikan, forum yang diselenggarakan ICMI ini, di samping untuk mempererat silaturahmi, tetapi dari forum ini diharapkan menghasilkan pemikiran yang berguna bagi pembangunan umat. ICMI, kata dia, adalah sebagai wadah perhimpunan cendekiawan muslim untuk beramal, berkreasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam upaya mengangkat harkat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam rangka pengabdian kepada Allah.

"Sebagai organisasi besar yang mewadahi para cendekiawan yang cemerlang, saya yakin ICMI telah banyak mengukir prestasi melalui peran aktifnya dalam mendukung kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di daerah," kata Wan.

Sementara, Wan menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2009, angka kemiskinan di Provinsi Riau masih mencapai 9,48 persen. Angka ini, kata dia, sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. "Pada 2008 angka kemiskinan 10,63 persen," katanya.

Untuk menekan angka kemiskinan, kata Wan, Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah melakukan langkah - langkah atau program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Diantaranya, kata dia, penguatan modal usaha dalam bentuk pemberdayaan desa, pemberdayaan ekonomi perempuan pedesaan, dan dukungan modal melalui lembaga ekonomi mikro.