Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Guru SMPN 2 PARE Berprestasi Tahun 2011

Pemilihan Guru Berprestasi Tahun 2011 merupakan salah satu implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008. Guru Berprestasi dapat menjadi guru model atau contoh bagi guru
lainnya karena yang bersangkutan mempunyai prestasi yang luar biasa atau melebihi yang dicapai guru lain sehingga berdampak positif terhadap peningkatan mutu dan proses hasil pembelajaran menuju standar nasional pendidikan.
Pedoman ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), serta Panitia Daerah maupun Nasional dalam penyelenggaraan Pemilihan Guru Berprestasi tahun 2011, mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai dengan tingkat nasional.

Selengkapnya Pedoman guru berprestasi dapat diunduh disini. pedoman__guru_berprestasi_.pdf

Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi Tahun 2011

Pemilihan Guru Berprestasi Tahun 2011 merupakan salah satu implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008. Guru Berprestasi dapat menjadi guru model atau contoh bagi guru
lainnya karena yang bersangkutan mempunyai prestasi yang luar biasa atau melebihi yang dicapai guru lain sehingga berdampak positif terhadap peningkatan mutu dan proses hasil pembelajaran menuju standar nasional pendidikan.
Pedoman ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), serta Panitia Daerah maupun Nasional dalam penyelenggaraan Pemilihan Guru Berprestasi tahun 2011, mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai dengan tingkat nasional.

Selengkapnya Pedoman guru berprestasi dapat diunduh disini.

http://freshtutorial.com/search-engine-optimization-blogger/

pedoman__guru_berprestasi_.pdf

Beasiswa Miskin SD Cegah Murid Putus Sekolah

Pemberian beasiswa berlangsung di Sekolah Dasar Islam Darussalam, Cilincing, Jakarta Utara. Tahun ini merupakan tahun ke-tujuh pelaksanaan program beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD
Pada tahun ini, jumlah sasaran penerima beasiswa miskin SD di 33 provinsi sebanyak 2,025 juta siswa. Untuk wilayah DKI Jakarta, ada 45.166 siswa penerima. Dari enam kotamadya di DKI Jakarta, wilayah Jakarta Utara memiliki penerima beasiswa terbanyak, yaitu 11 ribu siswa.

Wakil Walikota Jakarta Utara, Manggara Pardede mengatakan, sebagian besar penduduk Jakarta Utara mencari nafkah dari laut. Biaya operasional untuk melaut cukup besar, ditambah lagi dengan cuaca yang kian tak menentu, dan harga hasil laut yang fluktuatif.

Karena itu, tingkat kesejahteraan warga di Jakarta Utara masih banyak yang rendah. Pihaknya pun selain bekerja sama dengan Kemdiknas, juga menjali hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosial di bidang pendidikan.
Menteri Nuh mengatakan, pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga ekonomi lemah, supaya tidak putus sekolah. Beasiswa Miskin SD yang diberikan pemerintah kepada tiap siswa sebesar Rp360 ribu per tahun. "Di SD sini (SD Islam Darussalam) bayar Rp15 ribu karena BOS-nya belum cukup, karena (sekolah) swasta. Untuk adik-adik kita yang seperti ini, Rp15 ribu itu besar. Oleh karena itu kita berikan beasiswa supaya gratis. Dan kami juga minta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan," ujarnya.

Semua Kampus Diminta Tangkal Radikalisme

Kampus telah menjadi target untuk merekrut mahasiswa ikut dalam gerakan radikal tersebut.
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menilai tumbuhnya nilai-nilai radikalisme di lingkungan perguruan tinggi karena adanya ruang kosong di kampus. "Rumus umumnya itu, kalau kita punya lahan, dan kita biarkan, maka nanti lahan itu akan diisi orang. Pemikiran ataupun aktivitas yang ada di kampus, kalau tidak terisi, akan diisi oleh yang lain," ujar Menteri Nuh, di sela-sela acara pemberian Bantuan Siswa Miskin Jenjang SD, di Cilincing, Jakarta Utara, (27/04).

Menteri Nuh mengatakan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menghindari munculnya aliran radikalisme di lingkungan kampus. Pertama, tidak memberikan ruang kosong untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah ke radikalisasi. "Semua ruang yang ada di institusi pendidikan harus diisi. Mulai dari ruang kegiatan sampai dengan ruang pemikiran," ujarnya. Bentuk kegiatannya bisa bermacam-macam, misalnya dengan bakti sosial, merakit robot, atau mengadakan diskusi-diskusi pemikiran yang jauh dari pemikiran radikal.

Cara kedua, kampus harus bisa menyiapkan kemampuan untuk mengantisipasi masuknya pemikiran radikal ke dalam kampus. "Caranya, proses pembelajaran dan materi pembelajaran harus dipastikan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi atau menolak kalau ada pemikiran-pemikiran yang tidak benar," ucap Mendiknas.

Menteri Nuh menilai, isu adanya gerakan radikal dengan niat mendirikan negara berbasis agama, memiliki dua kandungan pemikiran. Pertama, pemikiran yang terkait dengan kenegaraan. Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut empat pilar, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Alasan munculnya keinginan mendirikan negara berbasis agama di Indonesia adalah karena tidak sejalan dengan prinsip empat pilar itu. "Karena itu mata pelajaran yang terkait dengan kenegaraan, misalnya PPKn, Kewarganegaraan, harus lebih dikembangkan, ditanamkan lagi, diinternalisasi kepada peserta didik," ujarnya.

Kemudian kandungan pemikiran yang kedua adalah ajaran radikalisme itu sendiri. Menurut Mendiknas, ada tiga hal yang menyebabkan seseorang bisa menjadi radikal atau tidak. Pertama, faktor kondisi, misalnya kemiskinan atau ketidakadilan; kedua, kurangnya pemahaman; dan ketiga, terkait dengan institusi dan organisasi. "Begitu ada organisasi yang memang arahnya menanamkan nilai-nilai radikalitas, harus segera dibuat klarifikasinya, penjelasan, dan dilakukan pendekatan supaya tidak melakukan ajaran itu."

Mendiknas telah menginstruksikan kepada para pimpinan perguruan tinggi untuk ikut terlibat dalam mengamankan seluruh ruang gerak di lingkungan kampus, supaya tidak tercipta ruang kosong. "Kadang-kadang ruangnya masih banyak yang kita lepaskan sehingga kadang-kadang tidak terkontrol. Tapi harus semuanya kita isi," tegasnya.

Kemdiknas belum melakukan pertemuan formal dengan para pimpinan perguruan tinggi untuk membahas masalah ini. Namun Mendiknas menyatakan telah berkomunikasi dengan para pemimpin perguruan tinggi untuk membicarakan isu ini. Diharapkan, pengawasan terhadap ruang-ruang atau kegiatan di kampus dapat dilakukan dengan baik.

BUKU SMP : Mari Belajar IPS Untuk SMP/MTs

Mari Belajar IPS 1 untuk SMP/MTs Kelas VII
Size 38,5 MB
Downloads 58
Language Indonesian
Licence Depdiknas
Author Muh. Nurdin, S.W. Warsito, Muh. Nur Sya\'ban

Mari Belajar IPS 1 untuk SMP/MTs Kelas VII

fesbend

fesbend

Member Since
March 19, 2011 (1 week)
Location
usa
Occupation
Atlantic City
Interests
business insurances

User Activity
Recent Replies

1. Business Insurances User last replied: 1 week ago. No replies since.
2. Threads Started
3. Business Insurances Started: 1 week ago No replies.

Pendidikan sebagai Mesin Mobilitas Vertikal

RINCIAN PROGRAM KERJA WAKASEK KESISWAAN
Tata kelola pendidikan harus terus menerus dilakukan secara efektif dan efisien baik dari sisi penggunaan anggaran maupun proses pendidikan itu sendiri. Efisiensi dilakukan karena dari sisi anggaran pendidikan terus membaik, sedangkan efektivitas dilakukan karena proses di dunia pendidikan tidak bisa dibalik (irreversable).

"Efisiensi tidak harus diterjemahkan pengiritan, tetapi ketepatan dalam mengalokasikan sumber daya termasuk dana," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh pada Pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) Tahun 2011 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (d/h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai) Kemdiknas, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3/2011).

Hadir pada acara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Pimpinan Komisi X DPR RI, Pimpinan Komisi III DPD RI, pimpinan perguruan tinggi/universitas/politeknik/sekolah tinggi, pejabat eselon I dan II Kemdiknas. RNP juga dihadiri oleh para kepala dinas provinsi/kab/kota dan pimpinan pengurus organisasi bidang pendidikan.

Tema RNP 2011 adalah "Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Misi 5 K Kemdiknas". Agenda tahunan ini diselenggarakan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan tahun lalu, menyiapkan dan mempertajam kegiatan pada 2011, serta sebagai masukan program pada 2012.

Pada paparannya Mendiknas menyampaikan, pendidikan dapat dijadikan sebagai mesin mobilitas vertikal baik sosial, ekonomi, dan budaya. Mendiknas mengilustrasikan, seorang anak berusia sepuluh tahun setelah mengikuti proses pendidikan dan lulus pada usia 23 tahun pada usia 44 tahun sudah menjadi pimpinan perusahaan (CEO).

Berdasarkan ilustrasi itu, kata Mendiknas, maka prinsip yang dipegang dalam mengelola dunia pendidikan harus ramah secara sosial. "Jangan sekali-sekali kita men-dropout atau mengeluarkan siswa kita, mahasiswa kita, karena pertimbangan finansial. Drop out pada hakekatnya adalah urusan keputusan akademik, tetapi kalau penyebabnya nonakademik tidak nyambung," katanya.

Mendiknas menyebutkan, ada lima fokus utama Kemdiknas, yakni pendidikan anak usia dini (PAUD), menuntaskan wajib belajar 9 tahun, pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi. "PAUD akan kita jadikan sebagai gerakan nasional. Kita kaitkan paud, pos yandu, dan pmtas (pemberian makanan tambahan anak sekolah). Pemerintah tidak mendirikan lembaga baru, tetapi mendukung organisasi sosial kemasyarakata yang sudah bergerak di lapangan," katanya.

Adapun tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah terkait akses mencakup ketersediaan dan keterjangkauan, peningkatan kualitas pendidikan, kinerja 2011, dan kesetaraan pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyampaikan, Indonesia memiliki kesempatan emas jika dilihat dari jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 70 persen. Kondisi yang dibutuhkan untuk meraih kesempatan ini adalah apabila mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas dan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. "Saya menaruh harapan besar agar kegiatan ini benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai media bagi penyelarasan perencanaan pembangunan pendidikan," ujarnya.

Agung mengemukakan, berdasarkan data World Economic Forum 2010 menunjukkan bahwa global competitiveness index Indonesia meningkat dari ranking 54 menjadi 44 dunia. Peningkatan ini, kata dia,ditopang oleh sektor pendidikan." Human Development Indeks (HDI) juga meningkat pada posisi 108 dunia dari sebelumnya 111.
Agung menyebutkan, tiga faktor utama yang mempengaruhi HDI adalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. "Pemerintah menempatkan tiga tantangan sebagai prioritas pembangunan," ujarnya.

Ketua Panitia Penyelenggaran RNP 2011, Sekretaris Jenderal Kemdiknas Dodi Nandika melaporkan, RNP sebagai bagian dari tahapan siklus perencanaan pembangunan nasional untuk menajamkan rancangan rencana kerja pemerintah 2011. "Selama rembuk, ada tiga sidang pleno dan tujuh sidah komisi yang berlangsung paralel," katanya.

Dodi menyampaikan, selain arahan dan sambutan Menkokesra dan Mendiknas, sidang pleno akan diisi oleh Menko Perekonomian tentang pengembangan sumber daya manusia dalam menyongsong pembangunan ekonomi tahun 2025 , paparan Wamendiknas tentang karakter bangsa, paparan BPK tentang keuangan, paparan Ratna Megawangi tentang anak usia dini.

Acara RNP dirangkai peluncuran pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT) oleh Menkokesra didampingi Mendiknas, penandatanganan MoU antara Mendiknas dengan Kepala Badan Pusat Statistik, dan penandatanganan kontrak kinerja Mendiknas dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas (Dirjen Dikti) Djoko Santoso, serta penandatanganan kontrak kinerja Dirjen Dikti dengan Rektor Universitas Sriwijaya, Rektor ITB, Direktur PTK Ditjen Dikti, Direktur Politeknik Negeri Jember, dan Kopertis Wilayah XI. (aline/agung)

Sangsi Keterlambatan Penyaluran BOS pada 2012

Program kerja wakasek kesiswaan mempunyai Visi dan Misi yang sesuai dengan visi dan misi sekolah yaitu: Visi : Wadah Peningkatan kreatifitas
-Pemerintah memberikan sangsi bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan pertama 2011. Sangsi yang diberikan berupa pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada 2012.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional usai membuka Rembuk Nasional Pendidikan 2011 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (d/h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai) Kemdiknas, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3/2011).

"Diknas dan Kemenkeu sepakat memberikan sangsi finansial bagi kabupaten/kota yang belum menyalurkan BOS ke sekolah," kata Mendiknas.

Sebelumnya, Mendiknas memberikan batas akhir penyaluran dana BOS pada 15 Maret 2011. Mendiknas menyebutkan, sampai Rabu (16/3/2011) pagi sebanyak 182 kabupaten/kota telah menyalurkan dana BOS. "Ada 300an (kabupaten/kota) yang akan diberikan sangsi. Pokoknya yang belum menyalurkan sampai due date itu kita berikan sangsi finansial. Saya sudah umumkan saat di DPR," tegasnya.

Mendiknas mengatakan, sangsi yang diberikan bukan pengurangan alokasi dana BOS , tetapi dana-dana transfer dari pusat ke daerah nonpendidikan. "Banyak dana-dana transfer dari pusat ke daerah yang nonpendidikan itu yang harus direview," ujarnya.

Mendiknas mengatakan, kompleksitas penyusunan dokumen administratif tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan penyaluran dana BOS. Mendiknas mencontohkan, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah termasuk relatif awal menyalurkan dana BOS. "Memang ada yang baru menyelesaikan Pemilukada, tetapi jauh lebih penting ditunjukkan komitmen dan kesadaran dari masing-masing kabupaten/kota," katanya.

Pemerintah, kata Mendiknas, perlu mengadakan kajian mendalam terkait pelaksanaan kebijakan sentralisasi maupun desentralisasi pendidikan. Menurut Mendiknas, berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan undang-undang Kementerian Agama tidak desentralisasi padahal ada fungsi pendidikan di dalamnya. "Kita bentuk tim untuk melakukan kajian tentang sentralisasi dan desentralisasi pendidikan," katanya.

Mendiknas menjelaskan, ada tiga pilihan terkait desentralisasi. Pertama, desentralisasi secara keseluruhan, kedua dikembalikan sentralisasi, dan ketiga dilakukan secara parsial. "Diknas belum memutuskan karena masih memerlukan kajian," katanya.

Mendiknas berharap, penyaluran dana BOS 2011 triwulan kedua April-Juni diharapkan tepat waktu. "Tahap kedua April harus turun. Jangan mengulang dua kali kesalahan," tandasnya.***

Mahasiswa Indonesia Balik ke Mesir

Pemerintah akhirnya mengirim kembali mahasiswa Indonesia ke Mesir, setelah mereka balik ke Tanah Air awal Februari lalu. Kelompok pertama diterbangkan Jumat (4/03/2011), melalui VIP room Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal dan Wakil KSAU Sukirno melepas 22 orang warga Indonesia. Mereka terdiri dari 11 orang laki-laki dan sembilan perempuan, serta dua orang bayi.

Sukirno menjelaskan, pengiriman mahasiswa kembali ke Mesir kelompok pertama ini menggunakan jasa penerbangan reguler. Begitu juga untuk kelompok kedua yang akan diterbangkan besok (5/03) dengan jumlah 40 orang.

Sukirno mengatakan, jumlah WNI yang akan kembali ke Mesir lebih sedikit dari jumlah yang balik. "Dari 2436, sudah sekitar 2150 yang sudah mendaftar," katanya.

Fasli mengatakan, saat ini kondisi di Kairo sudah kondusif. Dan, pemerintah telah berkoordinasi dengan kampus-kampus di Kairo mengenai jadwal kuliah kembali para mahasiswa. Fasli juga menjamin bahwa pihak asrama telah memberi tenggang waktu sampai akhir Maret kepada mahasiswa untuk kembali ke Mesir. "Memang diberitahukan sampai pertengahan Maret, tapi ada fleksibilitas di sana sehingga sampai akhir Maret pun mereka masih akan diterima," katanya. (aline)

SMP NEGERI 2 PARE – SMP Negeri 2 Pare Kediri

SMP NEGERI 2 PARE – SMP Negeri 2 Pare Kediri
Nama Sekolah SMP NEGERI 2 PARE yang terletak di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.2 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, dengan nomor telpon (0354) 391256 – 391064

SMP NEGERI 2 PARE - Pioneer Of International Standard

SMP Negeri 2 Pare adalah salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kediri yang dipercaya oleh Dirjen Pendidikan,

SMP NEGERI 2 PARE - Pioneer Of International Standard

Smpn 2 Pare Smp Negeri 2 Pare Website Rsbi

Sebagai Sekolah Berstandard Internasional yang berlokasi di Kota Pare - Kecamatan Pare - Kabupaten Kediri.

Informasi Smpn 2 Pare

FASILITAS SARANA PRASARANA

a. HOTSPOT ( internet access online)
b. Digital library/perpustakkan online
c. Ruang kelas ber-AC
d. Kegiatan belajar mengajar dengan LCD Proyektor
e. Laboratorium fisika,biologi, kimia & computer
f. TV Cable
g. Sport Fields(foot ball,volley, basket)

• Laboratorium Bahasa
• Ruang Multimedia (dilengkapi dengan LCD, COMPUTER dan LapTop)
• Laboratorium Bahasa
• Pendidikan menggunakan bilinguan Sistem
• Program Olympiade
• English Room
• Computer
• Intercom
• Hall
• Art Room
• Bimbingan Akhlak

Ikut survey berhadiah HP Samsung Galaxy 5

survei DETIK.COM berhadiah 1 buah iPad, 2 buah HP Samsung Galaxy 5 http://de.tk/KwPAE

8 Siswa SMA Ikut Sunburst Youth Camp

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto melepas keberangkatan delapan siswa sekolah menengah atas (SMA) untuk mengikuti Sunburst Youth Camp (SYC). Kegiatan SYC dilaksanakan pada 5-11 Desember 2010 di Singapura.



Program tersebut diselenggarakan Singapore Technologies Endowment Program (STEP). Tujuannya untuk menjalin kerja sama dan persahabatan di antara siswa dari negara-negara se-ASEAN, China, India, dan Inggris. Materi kegiatannya ada yang bersifat akademik, seni dan budaya, olahraga dan sebagainya.



Menurut Suyanto, SYC dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih kuat dan hebat. "Permainan di SYC itu, kalian harus ikuti dengan baik dan selalu percaya diri, saya yakin itu sudah didesain sesuai dengan perkembangan jiwa kalian, kemampuan tantangan dan sebagainya.," katanya ketika menerima delapan siswa tersebut Jumat, (3/12) di Gedung E lantai 5, Kemdiknas..



Delapan siswa yang ikut SYC adalah Ihvan Pahrevy dari SMAN 12 Jakarta, Rizky Prayogo Rahmadan dari SMAN 1 Bogor Jawa Barat, Muhammad Rizaldy Yusuf dari SMAN 10 Surabaya Jawa Timur, Whempy Gusti Mario dari SMAN 8 Jakarta, Monica Bella Adiputri dari SMAN 1 Cilegon Banten, Siti Fadillah Azalia dari SMAN 1 Bukittinggi Sumatera Barat, Dinnie Putri Prastiwi dari SMAN 3 Purwokerto Jawa Tengah, dan Rifka Annisa Ulfah dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Mereka akan didampingi oleh Muamar Surawidarto, pembantu pimpinan Subdit Program, Kemdiknas.



Delapan peserta itu hasil seleksi yang dilakukan langsung oleh panitia SYC. Mereka dipilih dari 18 siswa yang datanya dikirim Indonesia ke Singapura. Para peserta yang terpilih diambil dari debat bahasa inggris, O2SN, OSN dan anak-anak yang prestasi di bidang masing-masing. Sebelumnya, mereka telah mengikuti pembinaan dan pembekalan tentang budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tujuannya agar para siswa dapat menciptakan persahabatan, mampu mengembangkan kepribadian, meningkatkan keberanian dan kreativitas siswa SMA dalam memahami dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.



Para peserta juga dituntut harus mempunyai kemampuan dalam menari, menyanyi solo, dan presentasi makalah dalam bahasa inggris. Pembinaan dan pembekalan dilakukan sejak tanggal 1-5 Desember 2010 di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Jakarta Selatan.



Pada kesempatan yang sama, Suyanto juga melepaskan keberangkatan enam siswa SMA untuk mengikuti 2nd Campania Internasional Karate Competition yang berlangsung pada 8-14 Desember 2010 di Napoli, Italia.



Keenam siswa yang turun berlaga itu adalah Irvan Ramadhan dari SMAN 2 Babelan, Dian Saputri Purnama Sari dari SMAN 20 Bandung, Dhanil Fitri Ama dari SMAN 9 Banda Aceh, Indra Fedrik Djabbar dari SMAN 11 Surabaya, Marthina Avanda Putri Lestari dari SMAN 19 Surabaya, dan Nadia Imaniar Julia Khafi SMAN 1 Purwodadi Jawa Tengah. Para peserta diambil dari para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dengan usia antara 16 - 18 tahun.



Suyanto berharap bahwa tim karate Indonesia menyumbangkan medali emas. "Ketika kalian dapat emas di karate ini merupakan jalan awal untuk memiliki standing yang lebih hebat. Paling tidak masuk sekolah tanpa tes, bisa diberikan satya lencana wira karya dari Presiden," ucapnya. (Nasrul).

Mendiknas Berharap Lulusan Global Mandiri Tak Tambah Pengangguran

Menteri Pendidikan Nasional meletakkan batu pertama pembangunan gedung baru Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Sabtu (4/12), di Palembang Sumatera Selatan.



Gedung yang rencananya akan dibangun sembilan lantai tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 18 bulan. Menurut Ketua Pelaksana Pembangunan Gedung, Opri, Universitas Indo Global Mandiri akan menjadi kampus terpadu dengan menambah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kedokteran, dan Program Pasca Sarjana.



Mendiknas mengatakan, hendaknya pembangunan gedung baru tersebut dapat dipercepat agar bisa segera digunakan. "Kenapa mesti menunggu 18 bulan kalau bisa diselesaikan 10 bulan," kata Mendiknas.



Menteri Nuh pada hari itu juga sempat memberikan orasi ilmiah pada sidang senat terbuka kampus tersebut. Dalam orasinya, dia berharap lulusan Universitas Indo Global Mandiri yang diwisuda hari itu tidak menambah jumlah pengangguran baru.





Mendiknas mengatakan, setelah wisuda ada tiga golongan yang akan berbaur di masyarakat. Mereka adalah golongan yang segera bekerja, yang belum mendapat pekerjaan dan memilih melanjutkan pendidikannya, dan golongan yang belum bekerja dan belum melanjutkan pendidikan tetapi memilih untuk berkeluarga.



Tetapi adakalanya seorang lulusan yang tidak termasuk dalam golongan tersebut, malah justru masuk dalam golongan keempat, pengangguran. "Karena kalau sudah tidak kerja, tidak sekolah, dan tidak menikah, akan jadi yang keempat. Nganggur," kata Mendiknas.



Oleh karena itu, Mendiknas melanjutkan, salah satu tugas perguruan tinggi adalah membentuk pola pikir (mindset) mahasiswanya agar tidak menceng. Menutup orasinya, Mendiknas berpesan kepada para lulusan agar selalu berbakti kepada orang tua. "Kalau mau sukses, kuncinya cuma satu, harus terus berbakti kepada orang tua, sampai kapan pun."



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina UIGM mengatakan, kampusnya diharapkan bisa menjadi universitas terbaik di Sumatera yang bisa disejajarkan dengan universitas-universitas terbaik lainnya yang berada di pulau Jawa. (aline)

Ujian Nasional Akan Pakai Formulasi Baru

Ujian nasional sebagai standar penilaian kualitas pendidikan akan tetap dilaksanakan pada 2011. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan, setiap guru pada tiap sekolah sering memberikan nilai yang sama pada siswanya. Namun apakah nilai tersebut memiliki kualitas yang sama juga, tidak ada jaminan jika tidak ada standar.



"Apakah nilai delapan di sekolah A, sama dengan nilai delapan di sekolah B?" Tanya Mendiknas, "Sama angkanya. Tapi apakah kualitasnya sama? Belum tentu, maka dari itu dibutuhkan UN," ucap Mendiknas disela-sela kunjungan kerjanya ke Palembang, Sabtu (4/12).



Ujian nasional merupakan standar untuk evaluasi sejauh mana pencapaian kualitas pendidikan. Seberapa jauh daerah-daerah di pelosok menerima paparan ilmu. Jika dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan dan kecurangan, maka bagian tersebut yang akan dievaluasi.



"Jangan karena ada penyimpangan, maka kita menghapus UN. Karena UN merupakan standar. Yang akan kita ubah adalah formulanya, supaya penyimpangan tersebut bisa diminimalisasi," kata Mendiknas.



Menurut Mohammad Nuh, UN bukanlah satu-satunya standar kelulusan. Ada empat hal yang menentukan kelulusan siswa, yaitu sudah menyelesaikan masa belajar, memiliki kepribadian atau akhlak, lulus ujian sekolah, dan lulus UN. "Tidak benar kalau UN satu- satunya yang menentukan kelulusan. Hanya saja kebanyakan siswa tidak lulus karena UN. Artinya, semua sekolah meluluskan muridnya, kalau begitu untuk apa ada ujian," katanya.



Ia menambahkan, dalam ujian selalu ada faktor kemungkinan dan peluang. Peserta ujian memiliki kemungkinan dan peluang untuk lulus ataupun tidak lulus.



Modifikasi UN akan dibahas bersama antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Komisi X DPR dalam rapat kerja. Rapat akan ada pada tanggal 13 Desember yang khusus akan membahas tentang modifikasi UN.



"Rapat akan membahas seperti apa modifikasi UN ke depan. Tetapi, sudah ada kesepakatan bahwa UN harus tetap dilakukan," ujar Mohammad Nuh.



Menurut dia, modifikasi tersebut terkait dengan formula UN. Namun, Mohammad Nuh belum bersedia menjelaskan secara rinci mengenai modifikasi tersebut. Penjelasan mengenai modifikasi formula UN akan disampaikan kepada masyarakat setelah rapat kerja 13 Desember. (aline)

Pusat Penelitian Makanan dan Nutrisi Regional di Kampus UI

Jakarta --- Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON) dapat dijadikan sebagai pusat penelitian makanan dan nutrisi. Penerapan riset yang dikembangkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan kawasan Asia Tenggara, tetapi dunia.

"Di situ makna strategis dari RECFON. Pekerjaan kita sekarang tidak hanya untuk ASEAN, tetapi lebih penting lagi kontribusi untuk dunia khususnya di bidang keamanan pangan," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dalam peluncuran SEAMEO RECFON di Kantor Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Senin (29/11/2010)..

Hadir pada acara Menteri Pendidikan Filipina BR.Armin A.Luistro FSC, selaku President SEAMEO Council, Sekretaris Jenderal Kemdiknas Dodi Nandika, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso, Direktur SEAMEO TROPMED RCCN Ratna Sitompul, dan Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri.

SEAMEO RECFON sebelumnya bernama SEAMEO Tropical Medicine and Public Health Regional Center for Community Nutrition (TROPMED RCCN), yang berlokasi di kampus Universitas Indonesia, Depok. Dengan perubahan status dan nama tersebut, diharapkan Indonesia dapat berkontribusi secara lebih bermakna untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Armin menyampaikan, komunitas dunia terus mengembangkan dan memproduksi makanan. Namun, tidak hanya sekadar memproduksi dan meneliti pangan. Perhatian harus diberikan untuk menjangkau bagi yang membutuhkan pangan. "Terutama kebutuhan pangan dan nutrisi untuk anak di kawasan regional. Diharapkan, anak-anak lebih sehat dan terdidik," ujarnya.

Ratna menyampaikan, kegiatan SEAMEO TROPMED RCCN meliputi penyelenggaraan pendidikan master dan doktor di bidang gizi komunitas di bawah Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pelatihan nongelar baik dalam bidang gizi maupun bidang lainnya, dan penelitian-penelitian. "Kegiatan lainnya adalah diseminasi informasi dan pelayanan masyarakat," ujarnya. (agung)

Kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 Final

Menindaklanjuti pengumuman kami nomor 71248/A4/KP/2010 tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS Kemdiknas Tahun 2010, dengan ini kami tetapkan peserta seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 yang dinyatakan lulus seleksi tahap akhir.

Kepada peserta yang dinyatakan lulus agar segera melapor kepada unit kerja masing - masing untuk proses lebih lanjut selambat - lambatnya tanggal 3 Desember 2010

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2010

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian selaku Ketua Panitia,

ttd

Muslikh, S.H.
NIP. 195809151985031001

Pengumuman Hasil Kelulusan 2010

PERSYARATAN PEMBERKASAN CPNS 2010 Pelamar SETJEND Kemdiknas

Hasil Seleksi:

1. Sekretariat Jendral

2. Inspektorat Jendral

3. Badan Penelitian dan Pengembangan

4. Ditjen Dikti

5. Ditjen PNFI

- 6001-P2PNFI Jabar

- 6002-P2PNFI Jateng

- 6003-BPPNFI Sumut

- 6004-BPPNFI Jatim

- 6005-BPPNFI Sulsel

- 6006-BPPNFI Kalsel

- 6007-BPPNFI NTB

- 6008-BPPNFI Papua

6. Pusat Bahasa

- 1106-KB Jambi

- 1108-KB Bengkulu

- 1110-KB Kepri

- 1111-KB Babel

- 1112-KB Banten

- 1120-KB Kaltim

- 1122-KB Gorontalo

- 1125-KB Sultra

- 1127-KB NTB

- 1128-KB NTT

- 1129-KB Maluku

- 1131-KB Malut

7. Ditjen PMPTK

- 4101-P4TK Bangunan-Listrik Medan

- 4102-P4TK Mesin-Tekind Bandung

- 4103-P4TK Oto-Elek Malang

- 4104-P4TK Bhs Jakarta

- 4105-P4TK Bisnis-Par Sawangan

- 4106-P4TK Penjas-BK Parung

- 4107-P4TK IPA Bandung

- 4108-P4TK TK-PLB Bandung

- 4109-P4TK Matematika Yogya

- 4110-P4TK Seni-Bud Yogya

- 4111-P4TK PKN-IPS Malang

- 4112-P4TK Tani Cianjur

8.Kopertis

- 8001-Kopertis 1

- 8002-Kopertis 2

- 8003-Kopertis 3

- 8004-Kopertis 4

- 8005-Kopertis 5

- 8006-Kopertis 6

- 8007-Kopertis 7

- 8008-Kopertis 8

- 8009-Kopertis 9

- 8010-Kopertis 10

- 8011-Kopertis 11

- 8012-Kopertis 12

9. LPMP & LP2KS

- 4201-LPMP Banda Aceh

- 4202-LPMP Sumut

- 4203-LPMP Sumbar

- 4204-LPMP Riau

- 4205-LPMP Jambi

- 4206-LPMP Sumsel

- 4207-LPMP Bengkulu

- 4208-LPMP Lampung

- 4209-LPMP Babel

- 4210-LPMP Banten

- 4212-LPMP Jabar

- 4213-LPMP Jateng

- 4214-LPMP Yogya

- 4215-LPMP Jatim

- 4216-LPMP Kalbar

- 4217-LPMP Kalteng

- 4218-LPMP Kalsel

- 4219-LPMP Kaltim

- 4221-LPMP Sulteng

- 4222-LPMP Gorontalo

- 4223-LPMP Sulsel

- 4224-LPMP Sultra

- 4225-LPMP Bali

- 4226-LPMP NTB

- 4227-LPMP NTT

- 4228-LPMP Maluku

- 4229-LPMP Papua

- 4230-LPMP Malut

- 4301-LP2KS Solo

10. Universitas dan Politeknik

- 5001-Unsyiah

- 5002-USU

- 5003-Unand

- 5004-Unri

- 5005-Un Jambi

- 5006-Unsri

- 5007-Un Bengkulu

- 5008-Unila

- 5009-UI

- 5010-Unpad

- 5011-Unsoed

- 5012-Undip

- 5013-UNS

- 5014-UGM

- 5015-Unair

- 5016-Unbraw

- 5017-Un Jember

- 5018-Untan

- 5019-Un Palangkaraya

- 5020-Unlam

- 5021-Unmul

- 5022-Unsrat

- 5023-Untad

- 5024-Unhas

- 5025-Unhalu

- 5026-Un Udayana

- 5027-Unram

- 5028-Undana

- 5029-Un Pattimura

- 5030-Uncen

- 5031-Un Malikussaleh

- 5032-Untirta

- 5033-Un Trunojoyo

- 5034-Un Khairun

- 5035UN Papua

- 5036-Unimed

- 5037-UN Padang

- 5038-UNJ

- 5039-UPI

- 5040-Unnes

- 5041-UNY

- 5042-UN Surabaya

- 5043-UN Malang

- 5044-Unima

- 5045-UN Makassar

- 5046-IPB

- 5047-ITB

- 5048-ITS

- 5049-ISI Yogya

- 5050-Undiksha

- 5051-UN Gorontalo

- 5052-ISI Padangpanjang

- 5053-STSI Bandung

- 5054-ISI Surakarta

- 5055-ISI Denpasar

- 5056-Poltek Lhokseumawe

- 5057-Poltek Medan

- 5058-Poltek Padang

- 5059-Poltek Sriwijaya

- 5060-Poltek Jakarta

- 5061-Poltek Bandung

- 5062-Polman Bandung

- 5063-Poltek Semarang

- 5064-Poltek Elektro Surabaya

- 5065-Poltek Perkapalan Surabaya

- 5066-Poltek Malang

- 5067-Poltek Pontianak

- 5068-Poltek Banjarmasin

- 5069-Poltek Samarinda

- 5070-Poltek Manado

- 5071-Poltek Ujung Pandang

- 5072-Poltek Bali

- 5073-Poltek Kupang

- 5074-Poltek Ambon

- 5075-Poltani Payakumbuh

- 5076-Poltek Lampung

- 5077-Poltek Jember

- 5078-Poltani Samarinda

- 5079-Poltani Pangkep

- 5080-Poltani Kupang

- 5081-Poltek Perikanan Tual

- 5082-Poltek Media Kreatif

- 5200-UT

Sinergi Pusat-Daerah Penting dalam Pendidikan

Bogor - Pelaksanaan otonomi daerah dalam pendidikan perlu memperhatikan tiga hal yakni instrumen kebijakan, sinergi pusat dan daerah, serta pembenahan sumber daya manusia pusat dan daerah. Dalam pembukaan Seminar Nasional dengan tema "Otonomi Daerah dan Implementasinya dalam Pendidikan", pada Sabtu, (20/11), di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Sekjen Kemdiknas), Dodi Nandika mengatakan, instrumen kebijakan harus terus dicermati, apa yang kurang termasuk standar pelayanan minimal.



"Kedua bagaimana kita membangun sinergi yang mutualismenya menonjol. Dan yang ketiga, SDM sama-sama kita benahi," kata Dodi. Dlam pembenahan SDM antara daerah dan pusat tidak menutup kemungkinan adanya pelatihan yang dilakukan bersama-sama. "Ada pelatihan misalnya saja pelatihan sistem perencanaan pendidikan nasional atau pelatihan mengenai pengolahan data, pelatihan mengenai pelaporan kinerja, dan lain-lain," katanya.



Dodi mengingatkan, dalam pendidikan ada soal kedaerahan itu perlu ditonjolkan. Namun manajemen basis sekolah juga penting. "Mudah-mudahan dua hal ini tidak saling menghilangkan tapi saling memperkuat." Dodi berharap seminar ini dapat mencermati bagaimana pembagian tugas, kewenangan, fungsi masing-masing, baik di dinas pendidikan maupun di Kementerian Pendidikan Nasional, agar terus saling mengisi dan bukan mengurangi.



Seminar Nasional ini yang dilaksanakan hingga hari ini di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, bertujuan menghimpun masukan dan menyusun rekomendasi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya dalam pendidikan. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengendalian mutu pendidikan. Seminar diikuti 188 peserta yang terdiri dari kepala dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten, bupati/walikota, kepala sekolah, Dewan pendidikan dan yang terkait lainnya. (nasrul)