Perkaya Kurikulum Dengan Isu-Isu Dalam Education For Sustainable Development

Jakarta, "Tidak usah terlalu mengubah-ubah kurikulum yang ada, tetapi dengan pemahaman mereka bisa membuat Kurikulum...

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kaya dengan isu-isu yang dibahas di dalam Education for Sustainable Development (pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan) ," kata Fasli Jalal selaku Wakil Menteri Pendidikan Nasional, usai membuka Sosialisasi Materi Ajar Climate4classrooms di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Rabu (13/01).

Perubahan iklim merupakan salah satu yang dibahas dalam Education for Sustainable Development (pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan) dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman cara mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan hubungan serta jejaring sebagai upaya aksi nyata mitigasi dan adaptasi tentang perubahan iklim.

Fasli Jalal mengatakan, materi ajar perubahan iklim merupakan bagian Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yang telah ada. Menurut dia, guru memiliki peran vital dalam menyampaikan materi ini tanpa menjadikannya sebagai beban baru. "Ini bukan kurikulum baru, tetapi termasuk ke dalam apa yang sudah ada", katanya.

Fasli menjelaskan bahwa materi yang diajarkan adalah isu besar di bidang ekonomi tentang kesadaran yang perlu diberikan kepada anak didik mengenai konsumsi dan produksi, hak-hak orang di sekitar lingkungan, menjaga lingkungan, hak ekonomi, dan pembatasan eksploitasi. Materi ini juga dapat diterapkan di mata pelajaran Biologi, Geologi, Antropologi, Sosiologi, dan Matematika.

Fasli menambahkan, materi ini juga bisa masuk ke dalam materi ajar muatan lokal. Dia mencontohkan, di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara ada pelajaran mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk pelestarian maupun untuk sumber ekonomi. "Orang-orang di sektor pendidikan memastikan pembelajaran, pendampingan, dan pemberian model-model di lapangan," ujarnya.

Fasli mengatakan bahwa pelaksanaan program ini melibatkan 12 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), 33 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

Perubahan Iklim Jadi Materi Ajar di Sekolah

Jakarta, Rabu (13 Januari 2010)--Perubahan iklim akan menjadi materi ajar di sekolah. Implementasi materi ajar ini bukan sebagai kurikulum tersendiri,...

melainkan menjadi bagian atau kasus-kasus yang dipakai dalam pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan, materi perubahan iklim merupakan bagian Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yang telah ada. Menurut dia, guru memiliki peran vital dalam menyampaikan materi ini tanpa menjadikannya sebagai beban baru. "Tidak usah terlalu mengubah-ubah kurikulum yang ada, tetapi dengan pemahaman mereka bisa membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kaya dengan isu-isu yang dibahas di dalam Education for Sustainable Development (pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan) ," katanya usai membuka Sosialisasi Materi Ajar Climate4classrooms di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Rabu (13/1/2010).

Fasli menyampaikan, materi yang diajarkan adalah isu besar di bidang ekonomi tentang kesadaran yang perlu diberikan kepada anak didik mengenai konsumsi dan produksi, hak-hak orang di sekitar lingkungan, menjaga lingkungan, hak ekonomi, dan pembatasan eksploitasi. Materi ini juga dapat diterapkan di mata pelajaran Biologi, Geologi, Antropologi, Sosiologi, dan Matematika. "Ini bukan kurikulum baru, tetapi termasuk ke dalam apa yang sudah ada. Dalam bidang tertentu kadang-kadang pengayaannya bisa sangat besar," katanya.

Fasli menambahkan, materi ini juga bisa masuk ke dalam materi ajar muatan lokal. Dia mencontohkan, di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara ada pelajaran mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk pelestarian maupun untuk sumber ekonomi. "Orang-orang di sektor pendidikan memastikan pembelajaran, pendampingan, dan pemberian model-model di lapangan," ujarnya.

Fasli menyebutkan, pelaksanaan program ini melibatkan 12 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), 33 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

Country Director British Council Indonesia Keith Davies, mengatakan, British Council menyelenggarakan Program Climate4Classrooms (C4C) di empat negara, yakni Indonesia, Cina, Meksiko, dan Inggris. Program ini membantu guru dan siswa untuk belajar, berpikir, dan bicara tentang perubahan iklim dari perspektif nasional dan global. "Perubahan iklim akan menjadi masalah serius yang dihadapi generasi mendatang. Jadi kita harus melibatkan anak muda untuk menolong dan menemukan suatu solusi sebelum terlambat," katanya.

Keith mengatakan, materi ajar C4C dibagi menjadi dua. Pertama, kata dia, adalah materi online di laman www.climate4classro oms.org atau di www. climate4classrooms. org/id/ untuk halaman Indonesia. Materi kedua, lanjut dia, disusun British Council bermitra dengan Kemendiknas melibatkan widyaiswara atau instruktur mulai tingkat taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). "Dengan cara ini diharapkan kapasitas para widyaiswara dan instruktur pun meningkat dalam menghasilkan materi ajar," katanya.

Empat Syarat Secara Simultan Sebagai Syarat Kelulusan

Jakarta, "Persyaratan lulus yang kita pakai sekarang ini sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 yaitu seseorang dikatakan lulus...

kalau dia memenuhi keempat syarat ini", kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, pada Senin (11/01) kemarin.

Dalam paparannya Mendiknas menjelaskan keempat kriteria yang menjadi persyaratan lulus dari satuan pendidikan, yaitu: Pertama, menyelesaikan seluruh proses pembelajaran disekolah, sebagai contoh apabila ada siswa kelas dua SD, walaupun sangat pintar dan lulus ikut ujian nasional maka dia belum bisa diluluskan karena proses belajarnya belum selesai atau belum terpenuhi.

Kedua, memperoleh nilai baik untuk kelompok mata pelajaran akhlak mulia, kepribadian dst. "Ini yang menilai adalah sekolah karena tidak mungkin dinilai secara nasional sebab yang tahu pasti adalah sekolah itu jadi yang menentukan kelulusan nilai kelompok ini adalah sekolah itu sendiri", kata Mendiknas. Ketiga, lulus Ujian Sekolah dan yang ke empat, lulus Ujian Nasional (UN).

"Meskipun Un dapat nilai 10 tetapi apabila seandainya program ini tidak dilaksanakan penuh maka tidak lulus. meskipun dia mendapatkan nilai Un 10 sedangkan tidak lulus ujian mata pelajaran akhlak mulia maka dia tidak lulus, meskipun dia mendapatkan nilai UN 10 sedangkan tidak lulus ujian sekolah maka dia tidak lulus. jadi ini adalah empat syarat secara simultan untuk kelulusan dari siswa-siswi kita", jelas Mendiknas.

Pada tahun 2010, syarat lulus UN yaitu rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan tetapi masih diperbolehkan ada nilai 4."Boleh ada angka 4, angka 4 masih diperbolehkan, karena kami menyadari atas pertimbangan saat itu adalah memang masih ada kemampuan-kemampuan sekolah kita, bisa jadi karena kualitas gurunya, infrastruktur dan sebagainya serta ada juga yang belum bisa lulus sampai angka 6 atau 7, oleh karena itu dipakailah angka 4 ini", kata Mendiknas.

Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun pelajaran 2009/2010 dimajukan 2 minggu dari jadwal pelaksanaan UN tahun pelajaran 2008/2009 dikarenakan adanya kebijakan UN ulangan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada lulusan-lulusan siswa-siswi yang ikut UN ulangan dapat mengikuti seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam Hal ini, Pemerintah belum bisa memberikan jaminan bahwa UN yang dilakukan tidak ada kecurangan atau penyimpangan, tetapi pemerintah berusaha untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran.

Mendiknas mengatakan bahwa bukan pada jamin menjamin tetapi pertanyaannya adalah bagaimana usaha untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran itu.

Mendiknas menjelaskan bahwa ada empat aspek yang kita perkuat yaitu yang pertama, adalah aspek dari pembuatan soalnya itu sendiri, jangan sampai soalnya sendiri itu tidak mencerminkan realitas dari kualitas pendidikan kita dan selama pembuatan soalnya pun itu harus dijamin dan dipastikan serta harus diperkecil betul terjadinya kebocoran.

Kedua, dari sisi penggandaannya dan distribusinya. Oleh karena itu sekarang kita minta betul kepada BSNP untuk membuat bisnis proses dari pelaksanaan UN ini, tidak hanya sekedar penggandaan trus dikirim dan habis itu dikirim lagi bukan seperti itu, tetapi mulai detail, siapa yang bertanggungjawab, setiap titik ada cek point nya, dari situ pula lah nanti kita dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi, karena pelaksananya adalah BSNP sedangkan pemerintah yang menetapkan kebijakannya.

Ketiga, adalah pada saat pelaksanaannya sendiri, pada saat hari pelaksanaannya kita juga berusaha betul untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Ada beberapa yang kami rancang yaitu yang pertama, memanfaatkan inspektorat-inspektorat baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah untuk ikut serta mengawasinya. Kedua adalah memanfaatkan sumberdaya yang ada di perguruan tinggi untuk ikut serta didalamnya dan tentu juga para guru tetapi modelnya bukan murid yang di geser/diputar tetapi gurunya yang digeser/diputar. kalau guru itu dicurigai ada MoU/kerjasama antara sekolah A & B karena guru A mengawasi sekolah B dan sebaliknya sehingga ada kesepakatan bersama maka itu juga akan diantisipasi dengan tiga/empat model yaitu sekolah A mengawasi sekolah C, B mengawasi A, C mengawasi D, dst sehingga agak merumitkan/ memperkecil kemungkinan adanya kerjasama itu. Selanjutnya yaitu didalam kelas soalnya tidak satu tipe saja tapi ada beberapa tipe sehingga kemungkinan untuk melakukan contekan bisa diperkecil.

Selanjutnya, evaluasinya, Mendiknas mengatakan bahwa kami menekankan bahwa didalam evaluasi ini bukan sekedar untuk menentukan anak ini lulus atau tidak karena kami tidak ingin adanya kontroversi antara UN dijadikan sebagai standar kelulusan sekolah dan UN dijadikan sebagai pemetaan. Tetapi "Ujian Nasional (UN) disamping untuk menentukan standar kelulusan juga untuk pemetaan" tambah Mendiknas.

Tugas Wakil Menteri Dalam Menyukseskan Kinerja Menteri

Jakarta, Setelah dilantik menjadi Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Fasli Jalal mengadakan jumpa pers dengan wartawan Fortadik...

(forum berita pendidikan) pada Kamis, (07/01) di gedung Dikti lantai 10, Kementerian Pendidikan Nasional. Fasli menjelaskan tugas sebagai wakil menteri Pendidikan Nasional adalah membantu menteri dalam menyukseskan kontrak kinerja menteri dengan presiden baik dalam hal semua kebijakan dan tugas-tugas yang diberikan oleh menteri.

Fasli mengatakan bahwa yang diperlukan dalam menyukseskan itu semua yaitu: melakukan koordinasi dengan eselon I dan melakukan koordinasi keluar dengan merujuk bahwa kontrak kinerja menteri dengan presiden harus sukses. "Pada waktu-waktu tertentu saya diberi tugas oleh bapak menteri untuk melaksanakan mandat beliau dalam mengorganisir, mengkoordinasikan siapapun yang diperlukan baik didalam maupun juga keluar", kata Fasli.

Fasli juga menjelaskan dalam pembagian tugas semuanya bergantung pada menteri karena menteri mempunyai strategi dan skenario tersendiri dalam memberikan tugas baik tugas dalam jangka pendek, jangka menengah maupun bersifat periode tahunan.

Seperti yang dikatakan Fasli bahwa Presiden menekankan kembali untuk depdiknas yang harus dilakukan yaitu menjamin bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan relevan itu memang terjangkau oleh semua anak bangsa, dan yang tidak mampu sekalipun itu harus didukung secara penuh baik biaya langsung maupun biaya lain yang diperlukan. Sehingga tidak ada hambatan baik hambatan ekonomi, hambatan fisik karena kondisi fisik dan hambatan geografi.

"Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut misalnya hambatan ekonomi maka harus diopersionalkan peran BOS, Beasiswa dan lainnya. Sedangkan untuk hambatan fisik yaitu anak-anak dengan kebutuhan khusus bisa dijemput dengan pendidikan inklusif, bisa juga dilakukan juga dengan sekolah-sekolah khusus tetapi yang penting jangan sampai mereka tidak terakses. kemudian untuk hambatan geografis kita harus menilai berapa jarak minimal antara komunitas itu dengan sekolah terdekatnya dan itu harus dijaga, apabila itu sudah terlalu jauh maka perlu didekatkan dengan cara sekolah guru kunjung, pendidikan nonformal, sekolah satu atap dan termasuk juga anak didik kita yang ada di malaysia, kita tidak boleh berhenti sebelum kebutuhan mereka terpenuhi", jelas Fasli.

Anggaran 2010, Pelaksanaan Harus Tepat Waktu dan Sasaran Dengan Basis Legal Compliance

Jakarta, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, melakukan Jumpa Pers awal tahun dengan media cetak maupun elektronik...

di gedung A lantai 2, Kementrian Pendidikan Nasional pada Selasa (05/01) yang mana memberikan keterangan tentang Serapan Anggaran 2009, Evaluasi Program Kerja 100 Hari dan Program Kerja 2010 Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam keterangannya, Mendiknas mengatakan bahwa anggaran tahun 2010 untuk Kementerian Pendidikan Nasional adalah sebesar Rp55 triliun. Dimana angka ini adalah angka terbesar dari dari angka anggaran Departeman lainnya, oleh karena itu dengan anggaran sebesar itu Mendiknas berharap untuk pelaksanaan dan realisasinya kedepan harus tepat, baik tepat waktu maupun tepat sasaran dengan basis legal compliance."Penggunaan anggaran ini harus benar-benar tepat, karena itu kami mengajak teman-teman media dan juga masyarakat agar ikut kontrol terhadap pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan Nasional di lapangan", ujar Mendiknas.

Tentang Serapan Anggaran tahun 2009,Mendiknas juga menjelaskan bahwa merasa bangga dengan hasil serapan anggaran tahun 2009 sebesar 93 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 memang sedikit mengalami penurunan, tetapi jika dilihat dari besarnya anggaran, cukup signifikan. "Kalau sebelumnya pada tahun 2008 anggaran hanya RP45,85 triliun dengan serapan 95,13 persen, sedangkan tahun 2009 anggaran sebesar Rp63,07 triliun dengan serapan 93 persen", kata mendiknas.

Mendiknas menyebutkan, prioritas dunia pendidikan saat ini ada dua. Pertama adalah menyelesaikan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Hal ini, kata Mendiknas, dilakukan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. "Kita tidak ingin ada suaudara-saudara ke depan karena ada perbedaan status sosial, sehingga dia tidak bisa menikmati dunia pendidikan kita. Karena perbedaan kewilayahan, dia tidak bisa menikmati pendidikan kita. Oleh karena itu, urusannya kita beresin. Kita bertekad ingin memperkecil dan kalau bisa bebas urusan Wajar 9 tahun sudah bisa diselesaikan, " katanya.

Prioritas kedua, lanjut Mendiknas, adalah meningkatkan kualitas relevansi baik pendidikan menengah terutama menengah kejuruan dan pendidikan tinggi kaitannya dengan dunia kerja.

Terkait Program Kerja 100 Hari, Mendiknas mengatakan, tiga dari delapan program telah tercapai 100 persen. Program pertama yang telah selesai, kata Mendiknas, adalah penyediaan internet secara massal di sekolah. Dari target 17.500 sekolah telah tercapai 18.358 sekolah.

Mendiknas menyebutkan, dari 33 provinsi terdapat dua provinsi yang belum mendapatkan tambahan koneksi internet karena keterbatasan infrastruktur pendukung yaitu Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. "Kami akan memasukkan dalam program khusus, tidak masuk dalam program 100 hari karena memang ketersediaan infrastruktur pendukungnya relatif terbatas," katanya.

Program lainnya yang telah selesai adalah beasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu untuk 20.000 orang.

Mendiknas menjelaskan bahwa program pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu merupakan bagian dari implementasi untuk menjalankan program besar non-diskriminatif, sehingga tidak hanya diucapkan tapi juga nyata direalisasikan. "Bukan hanya persoalan non-diskriminatif tapi program beasiswa bagi keluarga kurang mampu merupakan program mulia untuk memutus mata rantai kemiskinan" kata Mendiknas.(AND) -Sidiknas-

HP Pavilion dv7-3183cl (2010)

When you're looking for a multimedia laptop and only have $1,000 to spend you usually have to sacrifice something. If you want a large screen, you will have to sacrifice speed or processing power to stay under budget and vice-versa. The HP Pavilion dv7-3183 ($999.99 list), available at Costco, gives you a good mix of both computing power (Intel's new core i5 CPU) and 17.3-inch screen without charging you an arm and a leg.

Hewlett-Packard Company

http://www.hp.com

• Price as Tested: $1,000.00 List
• Type: Media
• Operating System: Microsoft Windows 7 Home Premium
• Processor Name: Intel Core i5 M430
• Processor Speed: 2.27 GHz
• RAM: 4 GB
• Weight: 7.12 lb
• Screen Size: 17.3 inches
• Screen Size Type: widescreen
• Graphics Card: nVidia GeForce G105M
• Storage Capacity: 500 GB
• Networking Options: 802.11n
• Primary Optical Drive: DVD+/-RW (Plus Minus)

HP Pavilion dv7-2273cl (2010)

The HP Pavilion dv7-2273cl, like the recent Pavilion dv7 models we have reviewed, is one of the best desktop replacements on the market with a well-designed chassis and stunning 17.3-inch display. But unlike its more affordable $800 HP Pavilion dv7-3063cl and HP Pavilion dv7-2270us siblings, the $999 dv7-2273cl has a Intel CPU, Blu-ray drive, and discrete ATI graphics. While there are more powerful desktop replacements on the market with full HD-resolution screens, for under a grand the Windows 7-equipped HP Pavilion dv7-2273cl provides a good balance of multimedia capabilities and everyday performance.

Hewlett-Packard Company

http://www.hp.com

• Price as Tested: $999.00 List
• Type: General Purpose, Media
• Operating System: Microsoft Windows 7 Home Premium
• Processor Name: Intel Core 2 Duo T6600
• Processor Speed: 2.2 GHz
• RAM: 4 GB
• Weight: 6.72 lb
• Screen Size: 17.3 inches
• Screen Size Type: widescreen
• Graphics Card: ATI Mobility Radeon HD 4650
• Storage Capacity: 320 GB
• Networking Options: 802.11n
• Primary Optical Drive: Dual-Layer DVD+/-RW