Peran Pengawas Sekolah Harus Direvitalisasi

Jakarta, - Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal meluncurkan secara resmi dimulainya Program Penguatan Kemampuan...

Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah untuk tahun 2010 dengan menghadirkan sejumlah 600 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan pengawas sekolah dari berbagai provinsi di Indonesia serta dihadiri para stakeholder pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Senayan Jakarta, Sabtu (30/1).

Program Penguatan Kemampuan Kepala dan Pengawas Sekolah merupakan salah satu program strategis Kementerian Pendidikan Nasional untuk perdepatan peningkatan mutu pendiidikan di tanah air . hal ini didasari banyaknya hasil kajian baik dari luar maupun dalam negeri yang mendukung bahwa kualitas sekolah sangat erat kaitannya dengan kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Hampir tidak ada sekolah bermutu tanpa kepala sekolah yang bermutu, dan didukung oleh pengawas yang bermutu. Dengan demikian, apabila ingin meningkatkan mutu sekolah, dimulai dengan pembenahan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilanjutkan pembenahan guru.

Dalam sambutannya, Wamendiknas mengatakan,"Peran pengawas sekolah harus direvitalisasi. Hal ini dilakukan karena pengawas sekolah adalah orang pertama yang mengawasi kinerja kepala sekolah. Hubungan antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah dan guru belum sekohesif yang diharapkan," katanya.

Fasli menyebutkan ada tiga macam pengawas, yakni pengawas guru kelas di sekolah dasar, pengawas bidang studi di sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK), serta pengawas sekolah manajemen sekolah. "Idealnya pengawas itu kalau pengawas bidang studi diambil dari guru-guru yang jago-jago. Kemudian dilihat, dipilih, dan dinilai cukup matang lalu dibuatkan SK pengawas guru bidang studi," katanya.

Lanjutnya, pengawaslah yang secara fungsional lebih berperan dibandingkan pegawai-pegawai di dinas-dinas, kasi, dan kasubdin. Pengawas, kata dia, harus mampu memahami apa yang diperlukan di dalam menilai kinerja secara akademik, manajerial, dan enterpreneurial dari seorang kepala sekolah.

Sementara, kata Fasli, seorang kepala sekolah harus diberikan kebebasan sebagai manajer pendidikan. Mereka tidak boleh dikooptasi oleh birokrasi. "Kita harus berani memisahkan mana yang nanti bisa masuk birokrasi dan mana yang itu otonomi di tingkat sekolah. Cukup diawasi oleh komite sekolah dan profesinya. Ada profesi kepala sekolah dan profesi pengawas," ujarnya.


Fasli menyebutkan, saat ini terdapat 250.000 kepala sekolah dan 25.000 pengawas sekolah di seluruh Indonesia. Selama tahun 2009 sampai sebelum 100 hari program kerja Mendiknas telah melatih lebih dari 19.000 kepala sekolah. "Sasaran kita pada tahun 2014 tidak ada kepala sekolah yang tidak kita kenal kompetensinya. Mereka harus melakukan pemberdayaan terus menerus," katanya.

Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemendiknas Surya Dharma mengatakan, pemerintah pada 2010 mentargetkan penguatan kemampuan bagi 30.000 kepala sekolah dan pengawas sekolah. "Program ini akan difasilitasi oleh 499 fasilitator bersertifikat," katanya.


Surya menyebutkan, para peserta akan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi alumni peserta pelatihan kepala sekolah kerja sama Direktorat Tenaga Kependidikan dengan British Council, National Institute of Education Singapura, dan Educational Testing Service Amerika, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam akuntabilitas sekolah, peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam analisis potensi kepemimpinan dan analisis kebutuhan pengembangan keprofesian, serta pembinaan kepala sekolah dan pengawas berprestasi dan berdedikasi.


Saat ini, kata Surya, telah dilatih 115 orang kepala sekolah yang mengikuti pelatihan school leadership dilatih oleh British Council dan 120 kepala sekolah dan pengawas sekolah dilatih di Singapura selama dua minggu.

UN Tetap Dilaksanakan Tapi Dengan Catatan

Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini Menteri pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, beserta jajarannya...

menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI membahas penetapan akhir pelaksanaan Ujian Nasional 2010 dan keputusan anggaran Ujian Nasional (UN) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/1) malam.

Dalam paparannya Mendiknas menyampaikan bahwa sebenarnya sudah dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana amanat dari hasil peputusan di pengadilan yaitu: Yang pertama, tentang Peningkatan Kualitas Guru."Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, angka-angka yang terkait dengan budget sudah ada disitu yaitu pemenuhan persyaratan guru sebagaimana diamanatkan oleh UU guru dan dosen yaitu minimal S1, kemudian Sertifikasi dan training-training yang telah dilakukan termasuk juga yang didalamnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan jadi itu semua adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas guru", terang Mendiknas.

Kedua yaitu mengenai Sarana dan Prasarana yang menyangkut renovasi maupun pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, baik laboratorium bahasa, komputer dan lain-lain.

Ketiga yaitu upaya untuk perbaikan pelaksanaan UN itu mulai yang pertama adalah pembuatan soalnya sendiri. Kedua adalah penggandaan nantinya dengan memasukkan fungsi security yang lebih terjamin lagi. Ketiga adalah distribusi soalnya. Keempat adalah pelaksanaan pada hari H nya sendiri dengan melibatkan perguruan tinggi tidak hanya sebagai pemantau independen dan seterusnya.

"Dan yang tidak kalah penting adalah dua aktivitas setelah hari H nya itu sendiri yaitu evaluasinya sendiri dan tindak lanjut dari evaluasi itu. Kami bersepakat di diknas bahwa evaluasi itu bukan hanya sekedar menentukan kelulusan dari si A atau si B nya tetapi untuk intervensi kebijakan berikutnya", tambah Mendiknas.

Dalam Rapat kerja tersebut hadir delapan fraksi yang saling memberikan pandangan tentang pelaksanaan UN 2010. Dari delapan fraksi yang hadir, hanya Fraksi PDI Perjuangan dan PKS yang menyatakan menolak Ujian Nasional 2010 dilaksanakan.

"Komisi X menyepakati bahwa Ujian Nasional dapat dilaksanakan dengan catatan, ada dua fraksi yang menolak yaitu fraksi PDIP dan PKS serta Pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan perbaikan dalam upaya mengurangi kebocoran soal dan lain-lain", kata pimpinan Panja, Rully Chairul Azwar dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas).

Fraksi Demokrat, Golkar, PKB, PPP, PAN dan Gerindra menyetujui bahwa UN dilaksanakan dengan berbagai catatan dan syarat-syarat bahwa perbaikan pelaksanaan dilakukan pada Maret 2010 dan berbagai usulan perbaikan pada pelaksanaan UN 2011.

Untuk itu, keenam fraksi masing-masing juga menyatakan agar tanda "bintang" pada anggaran UN segera dicabut atau diloloskan. (AND) -Sidiknas-

Untuk informasi tentang Ujian Nasional 2010 dapat di unduh melalui link dibawah ini:

Informasi tentang Ujian Nasional 2010

PENJELASAN TENTANG ADANYA PENIPUAN PROGRAM BIMBINGAN UJIAN SERTIFIKASI GURU

Berdasarkan beberapa pengaduan dari guru yang disampaikan kepada kami tentang adanya penipuan...

yang mengatasnamakan tim setifikasi guru di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), dengan ini kami informasikan bahwa Ditjen PMPTK tidak mempunyai kegiatan Bimbingan Ujian Sertifikasi Guru 2010. Atas penipuan ini guru yang namanya tertera dalam undangan diminta untuk menghubungi seseorang dan dipaksa untuk menyetorkan sejumlah dana pendaftaran kegiatan yang dilaksanakan di salah satu Hotel di Jakarta.

kegitan sertifikasi guru yang menjadi tanggung jawab Ditjen PMPTK adalah menyusun regulasi, pedoman teknis pelaksanaan, sosialisasi kepada dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota, dan pemantauan pelaksanaan sertifikasi guru. Sedangkan kegiatan pemberian informasi atau sosialisasi setifikasi guru kepada guru sebagai peserta sertifikasi menjadi tanggung jawab dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota.

Kami menghimbau kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas agar langsung berkoordinasi dengan dinas pendidikan di wilayah masing-masing jika menerima undangan tentang bimbingan sertifikasi guru.

Informasi lebih lengkap tentang pelaksanaan sertifikasi guru dapat diunduh di website http://sertifikasiguru.org/

Sekolah sebagai Agen Penyebar Virus Positif Karakter dan Budaya Bangsa

Jakarta, - Sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai agen..

penyebar virus positif terhadap karakter dan budaya bangsa. Tidak ada yang menolak tentang pentingnya karakter dan budaya, tetapi jauh lebih penting bagaimana menyusun dan mensistemasikan, sehingga anak-anak dapat lebih berkarakter dan lebih berbudaya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh pada Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta, Kamis (14/1/2010).

Pada acara yang dipandu Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menghadirkan pembicara utama Mantan Mendiknas Yahya Muhaimin, Budayawan Frans Magnis Suseno, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Abdullah Syukri Zarkasyi.

Mendiknas menyampaikan beberapa kebiasaan atau budaya yang perlu ditumbuhkembangkan diantaranya adalah budaya apresiasif konstruktif. Menurut Mendiknas, siapa pun yang dapat memberikan kontribusi positif di lingkungannya perlu diberikan apresiasi. "Kebiasaan memberikan apresiasi itu akan membangun lingkungan untuk tumbuh suburnya orang berprestasi . Kalau lingkungan sendiri tidak mendukung seseorang berprestasi maka nanti akan terus menerus negatif," katanya.

Budaya berikutnya yang perlu dikembangkan, kata Mendiknas, adalah obyektif komprehensif. Mendiknas berpendapat, perlu mentradisikan melihat segala sesuatu secara utuh. Budaya berikutnya yang perlu dikembangkan adalah rasa penasaran intelektual atau intellectual curiosity dan kesediaan untuk belajar dari orang lain.

Kepada para peserta sarasehan, Mendiknas meminta, agar dikembangkan model-model pembelajaran yang menjadikan anak tidak hanya mampu menghapal, tetapi juga dapat mengetahui, mengingat, dan paham apa yang diingatnya. Selain itu, Mendiknas juga meminta agar membangun karakter dan budaya bangsa secara sistematik. "Budaya itu pun juga bisa direkayasa dalam makna positif. Tolong dibahas bagaimana rekayasa untuk mensistematiskan pengembangan budaya agar jelas tahapannya," ujarnya.

Yahya menyampaikan, pengembangan karakter bangsa lebih ditekankan kepada kegiatan internalisasi atau penghayatan dan pembentukan tingkah laku. Setiap sekolah, kata dia, diwajibkan untuk mempunyai statuta yang di dalamnya dicantumkan secara eksplisit dan jelas tentang pengembangan karakter di sekolah tersebut. "Jadi bukan dalam kurikulum, tetapi dalam program," katanya.

Setiap statuta sekolah, lanjut Yahya, akan mencantumkan nilai-nilai dasar atau yang merupakan ciri khas karakter bangsa Indonesia yaitu yang bersumber pada nilai-nilai agama maupun nilai-nilai kenegaraan, patriotisme, dan nasionalisme. "Nilai-nilai dasar tersebut misalkan jujur, dapat dipercaya, amanah, kebersamaan, peduli kepada orang lain, adil, dan demokratis," katanya.

Frans mengatakan, orang yang mempunyai karakter adalah bahwa orang itu mempunyai keyakinan dan sikap dan dia bertindak menurut keyakinan dan sikapnya itu. Keyakinan itu, kata dia, termasuk suatu kejujuran dasar, kesetiaan terhadap dirinya sendiri dan perasaan spontan bahwa ia mempunyai harga diri dan bahwa harga diri itu turun apabila ia menjual diri. "Ia tahu apa itu tanggung jawab dan bersedia mempertanggungjawab kan perbuatannya. Ia bukan 'orang bendera' yang selalu mengikuti arah angin. Ia bisa saja fleksibel, tawar menawar, mau belajar dan berkembang dalam pandangannya, " katanya.

Frans menegaskan, feodalisme para pendidik tidak memungkinkan karakter anak-anak didiknya berkembang semestinya. Menurut dia, jika pendidik membuat anak menjadi 'manutan' dengan nilai-nilai penting, tenggang rasa, dan tidak membantah maka karakter anak tidak akan berkembang. "Kalau kita mengharapkan karakter, anak itu harus diberi semangat dan didukung agar ia menjadi pemberani, berani mengambil inisiatif, berani mengusulkan alternatif, dan berani mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia harus diajarkan untuk berpikir sendiri," katanya.

Abdullah mengatakan, ketaladanan yang diberikan kepada santri oleh pengasuh tidak hanya sekedar manusiawi dan moralitas, tetapi juga penampilan dan cara berbicara. Keteladanan, kata dia, juga harus mempunyai produktivitas, sehingga bisa berbuat dan bekerja. "Sebab ada orang yang moralnya baik, tetapi tidak bisa apa-apa," katanya.

Lebih lanjut Abdullah mengatakan, para santri yang tersebar di 16 cabang di seluruh Indonesia diberikan tugas yang bermacam-macam untuk dapat mandiri. Namun, kata dia, penugasan-penugasan itu tidak hanya masalah pelajaran, tetapi bermacam-macam kegiatan secara totalitas kehidupan. "Penugasan merupakan sebuah pendidikan. Jadi tidak hanya di dalam kelas,

Perkaya Kurikulum Dengan Isu-Isu Dalam Education For Sustainable Development

Jakarta, "Tidak usah terlalu mengubah-ubah kurikulum yang ada, tetapi dengan pemahaman mereka bisa membuat Kurikulum...

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kaya dengan isu-isu yang dibahas di dalam Education for Sustainable Development (pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan) ," kata Fasli Jalal selaku Wakil Menteri Pendidikan Nasional, usai membuka Sosialisasi Materi Ajar Climate4classrooms di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Rabu (13/01).

Perubahan iklim merupakan salah satu yang dibahas dalam Education for Sustainable Development (pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan) dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman cara mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan hubungan serta jejaring sebagai upaya aksi nyata mitigasi dan adaptasi tentang perubahan iklim.

Fasli Jalal mengatakan, materi ajar perubahan iklim merupakan bagian Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yang telah ada. Menurut dia, guru memiliki peran vital dalam menyampaikan materi ini tanpa menjadikannya sebagai beban baru. "Ini bukan kurikulum baru, tetapi termasuk ke dalam apa yang sudah ada", katanya.

Fasli menjelaskan bahwa materi yang diajarkan adalah isu besar di bidang ekonomi tentang kesadaran yang perlu diberikan kepada anak didik mengenai konsumsi dan produksi, hak-hak orang di sekitar lingkungan, menjaga lingkungan, hak ekonomi, dan pembatasan eksploitasi. Materi ini juga dapat diterapkan di mata pelajaran Biologi, Geologi, Antropologi, Sosiologi, dan Matematika.

Fasli menambahkan, materi ini juga bisa masuk ke dalam materi ajar muatan lokal. Dia mencontohkan, di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara ada pelajaran mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk pelestarian maupun untuk sumber ekonomi. "Orang-orang di sektor pendidikan memastikan pembelajaran, pendampingan, dan pemberian model-model di lapangan," ujarnya.

Fasli mengatakan bahwa pelaksanaan program ini melibatkan 12 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), 33 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

Perubahan Iklim Jadi Materi Ajar di Sekolah

Jakarta, Rabu (13 Januari 2010)--Perubahan iklim akan menjadi materi ajar di sekolah. Implementasi materi ajar ini bukan sebagai kurikulum tersendiri,...

melainkan menjadi bagian atau kasus-kasus yang dipakai dalam pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan, materi perubahan iklim merupakan bagian Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yang telah ada. Menurut dia, guru memiliki peran vital dalam menyampaikan materi ini tanpa menjadikannya sebagai beban baru. "Tidak usah terlalu mengubah-ubah kurikulum yang ada, tetapi dengan pemahaman mereka bisa membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kaya dengan isu-isu yang dibahas di dalam Education for Sustainable Development (pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan) ," katanya usai membuka Sosialisasi Materi Ajar Climate4classrooms di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Rabu (13/1/2010).

Fasli menyampaikan, materi yang diajarkan adalah isu besar di bidang ekonomi tentang kesadaran yang perlu diberikan kepada anak didik mengenai konsumsi dan produksi, hak-hak orang di sekitar lingkungan, menjaga lingkungan, hak ekonomi, dan pembatasan eksploitasi. Materi ini juga dapat diterapkan di mata pelajaran Biologi, Geologi, Antropologi, Sosiologi, dan Matematika. "Ini bukan kurikulum baru, tetapi termasuk ke dalam apa yang sudah ada. Dalam bidang tertentu kadang-kadang pengayaannya bisa sangat besar," katanya.

Fasli menambahkan, materi ini juga bisa masuk ke dalam materi ajar muatan lokal. Dia mencontohkan, di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara ada pelajaran mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk pelestarian maupun untuk sumber ekonomi. "Orang-orang di sektor pendidikan memastikan pembelajaran, pendampingan, dan pemberian model-model di lapangan," ujarnya.

Fasli menyebutkan, pelaksanaan program ini melibatkan 12 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), 33 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

Country Director British Council Indonesia Keith Davies, mengatakan, British Council menyelenggarakan Program Climate4Classrooms (C4C) di empat negara, yakni Indonesia, Cina, Meksiko, dan Inggris. Program ini membantu guru dan siswa untuk belajar, berpikir, dan bicara tentang perubahan iklim dari perspektif nasional dan global. "Perubahan iklim akan menjadi masalah serius yang dihadapi generasi mendatang. Jadi kita harus melibatkan anak muda untuk menolong dan menemukan suatu solusi sebelum terlambat," katanya.

Keith mengatakan, materi ajar C4C dibagi menjadi dua. Pertama, kata dia, adalah materi online di laman www.climate4classro oms.org atau di www. climate4classrooms. org/id/ untuk halaman Indonesia. Materi kedua, lanjut dia, disusun British Council bermitra dengan Kemendiknas melibatkan widyaiswara atau instruktur mulai tingkat taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). "Dengan cara ini diharapkan kapasitas para widyaiswara dan instruktur pun meningkat dalam menghasilkan materi ajar," katanya.

Empat Syarat Secara Simultan Sebagai Syarat Kelulusan

Jakarta, "Persyaratan lulus yang kita pakai sekarang ini sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 yaitu seseorang dikatakan lulus...

kalau dia memenuhi keempat syarat ini", kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, pada Senin (11/01) kemarin.

Dalam paparannya Mendiknas menjelaskan keempat kriteria yang menjadi persyaratan lulus dari satuan pendidikan, yaitu: Pertama, menyelesaikan seluruh proses pembelajaran disekolah, sebagai contoh apabila ada siswa kelas dua SD, walaupun sangat pintar dan lulus ikut ujian nasional maka dia belum bisa diluluskan karena proses belajarnya belum selesai atau belum terpenuhi.

Kedua, memperoleh nilai baik untuk kelompok mata pelajaran akhlak mulia, kepribadian dst. "Ini yang menilai adalah sekolah karena tidak mungkin dinilai secara nasional sebab yang tahu pasti adalah sekolah itu jadi yang menentukan kelulusan nilai kelompok ini adalah sekolah itu sendiri", kata Mendiknas. Ketiga, lulus Ujian Sekolah dan yang ke empat, lulus Ujian Nasional (UN).

"Meskipun Un dapat nilai 10 tetapi apabila seandainya program ini tidak dilaksanakan penuh maka tidak lulus. meskipun dia mendapatkan nilai Un 10 sedangkan tidak lulus ujian mata pelajaran akhlak mulia maka dia tidak lulus, meskipun dia mendapatkan nilai UN 10 sedangkan tidak lulus ujian sekolah maka dia tidak lulus. jadi ini adalah empat syarat secara simultan untuk kelulusan dari siswa-siswi kita", jelas Mendiknas.

Pada tahun 2010, syarat lulus UN yaitu rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan tetapi masih diperbolehkan ada nilai 4."Boleh ada angka 4, angka 4 masih diperbolehkan, karena kami menyadari atas pertimbangan saat itu adalah memang masih ada kemampuan-kemampuan sekolah kita, bisa jadi karena kualitas gurunya, infrastruktur dan sebagainya serta ada juga yang belum bisa lulus sampai angka 6 atau 7, oleh karena itu dipakailah angka 4 ini", kata Mendiknas.

Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun pelajaran 2009/2010 dimajukan 2 minggu dari jadwal pelaksanaan UN tahun pelajaran 2008/2009 dikarenakan adanya kebijakan UN ulangan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada lulusan-lulusan siswa-siswi yang ikut UN ulangan dapat mengikuti seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam Hal ini, Pemerintah belum bisa memberikan jaminan bahwa UN yang dilakukan tidak ada kecurangan atau penyimpangan, tetapi pemerintah berusaha untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran.

Mendiknas mengatakan bahwa bukan pada jamin menjamin tetapi pertanyaannya adalah bagaimana usaha untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran itu.

Mendiknas menjelaskan bahwa ada empat aspek yang kita perkuat yaitu yang pertama, adalah aspek dari pembuatan soalnya itu sendiri, jangan sampai soalnya sendiri itu tidak mencerminkan realitas dari kualitas pendidikan kita dan selama pembuatan soalnya pun itu harus dijamin dan dipastikan serta harus diperkecil betul terjadinya kebocoran.

Kedua, dari sisi penggandaannya dan distribusinya. Oleh karena itu sekarang kita minta betul kepada BSNP untuk membuat bisnis proses dari pelaksanaan UN ini, tidak hanya sekedar penggandaan trus dikirim dan habis itu dikirim lagi bukan seperti itu, tetapi mulai detail, siapa yang bertanggungjawab, setiap titik ada cek point nya, dari situ pula lah nanti kita dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi, karena pelaksananya adalah BSNP sedangkan pemerintah yang menetapkan kebijakannya.

Ketiga, adalah pada saat pelaksanaannya sendiri, pada saat hari pelaksanaannya kita juga berusaha betul untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Ada beberapa yang kami rancang yaitu yang pertama, memanfaatkan inspektorat-inspektorat baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah untuk ikut serta mengawasinya. Kedua adalah memanfaatkan sumberdaya yang ada di perguruan tinggi untuk ikut serta didalamnya dan tentu juga para guru tetapi modelnya bukan murid yang di geser/diputar tetapi gurunya yang digeser/diputar. kalau guru itu dicurigai ada MoU/kerjasama antara sekolah A & B karena guru A mengawasi sekolah B dan sebaliknya sehingga ada kesepakatan bersama maka itu juga akan diantisipasi dengan tiga/empat model yaitu sekolah A mengawasi sekolah C, B mengawasi A, C mengawasi D, dst sehingga agak merumitkan/ memperkecil kemungkinan adanya kerjasama itu. Selanjutnya yaitu didalam kelas soalnya tidak satu tipe saja tapi ada beberapa tipe sehingga kemungkinan untuk melakukan contekan bisa diperkecil.

Selanjutnya, evaluasinya, Mendiknas mengatakan bahwa kami menekankan bahwa didalam evaluasi ini bukan sekedar untuk menentukan anak ini lulus atau tidak karena kami tidak ingin adanya kontroversi antara UN dijadikan sebagai standar kelulusan sekolah dan UN dijadikan sebagai pemetaan. Tetapi "Ujian Nasional (UN) disamping untuk menentukan standar kelulusan juga untuk pemetaan" tambah Mendiknas.

Tugas Wakil Menteri Dalam Menyukseskan Kinerja Menteri

Jakarta, Setelah dilantik menjadi Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Fasli Jalal mengadakan jumpa pers dengan wartawan Fortadik...

(forum berita pendidikan) pada Kamis, (07/01) di gedung Dikti lantai 10, Kementerian Pendidikan Nasional. Fasli menjelaskan tugas sebagai wakil menteri Pendidikan Nasional adalah membantu menteri dalam menyukseskan kontrak kinerja menteri dengan presiden baik dalam hal semua kebijakan dan tugas-tugas yang diberikan oleh menteri.

Fasli mengatakan bahwa yang diperlukan dalam menyukseskan itu semua yaitu: melakukan koordinasi dengan eselon I dan melakukan koordinasi keluar dengan merujuk bahwa kontrak kinerja menteri dengan presiden harus sukses. "Pada waktu-waktu tertentu saya diberi tugas oleh bapak menteri untuk melaksanakan mandat beliau dalam mengorganisir, mengkoordinasikan siapapun yang diperlukan baik didalam maupun juga keluar", kata Fasli.

Fasli juga menjelaskan dalam pembagian tugas semuanya bergantung pada menteri karena menteri mempunyai strategi dan skenario tersendiri dalam memberikan tugas baik tugas dalam jangka pendek, jangka menengah maupun bersifat periode tahunan.

Seperti yang dikatakan Fasli bahwa Presiden menekankan kembali untuk depdiknas yang harus dilakukan yaitu menjamin bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan relevan itu memang terjangkau oleh semua anak bangsa, dan yang tidak mampu sekalipun itu harus didukung secara penuh baik biaya langsung maupun biaya lain yang diperlukan. Sehingga tidak ada hambatan baik hambatan ekonomi, hambatan fisik karena kondisi fisik dan hambatan geografi.

"Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut misalnya hambatan ekonomi maka harus diopersionalkan peran BOS, Beasiswa dan lainnya. Sedangkan untuk hambatan fisik yaitu anak-anak dengan kebutuhan khusus bisa dijemput dengan pendidikan inklusif, bisa juga dilakukan juga dengan sekolah-sekolah khusus tetapi yang penting jangan sampai mereka tidak terakses. kemudian untuk hambatan geografis kita harus menilai berapa jarak minimal antara komunitas itu dengan sekolah terdekatnya dan itu harus dijaga, apabila itu sudah terlalu jauh maka perlu didekatkan dengan cara sekolah guru kunjung, pendidikan nonformal, sekolah satu atap dan termasuk juga anak didik kita yang ada di malaysia, kita tidak boleh berhenti sebelum kebutuhan mereka terpenuhi", jelas Fasli.

Anggaran 2010, Pelaksanaan Harus Tepat Waktu dan Sasaran Dengan Basis Legal Compliance

Jakarta, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, melakukan Jumpa Pers awal tahun dengan media cetak maupun elektronik...

di gedung A lantai 2, Kementrian Pendidikan Nasional pada Selasa (05/01) yang mana memberikan keterangan tentang Serapan Anggaran 2009, Evaluasi Program Kerja 100 Hari dan Program Kerja 2010 Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam keterangannya, Mendiknas mengatakan bahwa anggaran tahun 2010 untuk Kementerian Pendidikan Nasional adalah sebesar Rp55 triliun. Dimana angka ini adalah angka terbesar dari dari angka anggaran Departeman lainnya, oleh karena itu dengan anggaran sebesar itu Mendiknas berharap untuk pelaksanaan dan realisasinya kedepan harus tepat, baik tepat waktu maupun tepat sasaran dengan basis legal compliance."Penggunaan anggaran ini harus benar-benar tepat, karena itu kami mengajak teman-teman media dan juga masyarakat agar ikut kontrol terhadap pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan Nasional di lapangan", ujar Mendiknas.

Tentang Serapan Anggaran tahun 2009,Mendiknas juga menjelaskan bahwa merasa bangga dengan hasil serapan anggaran tahun 2009 sebesar 93 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 memang sedikit mengalami penurunan, tetapi jika dilihat dari besarnya anggaran, cukup signifikan. "Kalau sebelumnya pada tahun 2008 anggaran hanya RP45,85 triliun dengan serapan 95,13 persen, sedangkan tahun 2009 anggaran sebesar Rp63,07 triliun dengan serapan 93 persen", kata mendiknas.

Mendiknas menyebutkan, prioritas dunia pendidikan saat ini ada dua. Pertama adalah menyelesaikan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Hal ini, kata Mendiknas, dilakukan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. "Kita tidak ingin ada suaudara-saudara ke depan karena ada perbedaan status sosial, sehingga dia tidak bisa menikmati dunia pendidikan kita. Karena perbedaan kewilayahan, dia tidak bisa menikmati pendidikan kita. Oleh karena itu, urusannya kita beresin. Kita bertekad ingin memperkecil dan kalau bisa bebas urusan Wajar 9 tahun sudah bisa diselesaikan, " katanya.

Prioritas kedua, lanjut Mendiknas, adalah meningkatkan kualitas relevansi baik pendidikan menengah terutama menengah kejuruan dan pendidikan tinggi kaitannya dengan dunia kerja.

Terkait Program Kerja 100 Hari, Mendiknas mengatakan, tiga dari delapan program telah tercapai 100 persen. Program pertama yang telah selesai, kata Mendiknas, adalah penyediaan internet secara massal di sekolah. Dari target 17.500 sekolah telah tercapai 18.358 sekolah.

Mendiknas menyebutkan, dari 33 provinsi terdapat dua provinsi yang belum mendapatkan tambahan koneksi internet karena keterbatasan infrastruktur pendukung yaitu Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. "Kami akan memasukkan dalam program khusus, tidak masuk dalam program 100 hari karena memang ketersediaan infrastruktur pendukungnya relatif terbatas," katanya.

Program lainnya yang telah selesai adalah beasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu untuk 20.000 orang.

Mendiknas menjelaskan bahwa program pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu merupakan bagian dari implementasi untuk menjalankan program besar non-diskriminatif, sehingga tidak hanya diucapkan tapi juga nyata direalisasikan. "Bukan hanya persoalan non-diskriminatif tapi program beasiswa bagi keluarga kurang mampu merupakan program mulia untuk memutus mata rantai kemiskinan" kata Mendiknas.(AND) -Sidiknas-