Senin, 08 Februari 2010

Anggaran 2010, Pelaksanaan Harus Tepat Waktu dan Sasaran Dengan Basis Legal Compliance

Jakarta, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, melakukan Jumpa Pers awal tahun dengan media cetak maupun elektronik...

di gedung A lantai 2, Kementrian Pendidikan Nasional pada Selasa (05/01) yang mana memberikan keterangan tentang Serapan Anggaran 2009, Evaluasi Program Kerja 100 Hari dan Program Kerja 2010 Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam keterangannya, Mendiknas mengatakan bahwa anggaran tahun 2010 untuk Kementerian Pendidikan Nasional adalah sebesar Rp55 triliun. Dimana angka ini adalah angka terbesar dari dari angka anggaran Departeman lainnya, oleh karena itu dengan anggaran sebesar itu Mendiknas berharap untuk pelaksanaan dan realisasinya kedepan harus tepat, baik tepat waktu maupun tepat sasaran dengan basis legal compliance."Penggunaan anggaran ini harus benar-benar tepat, karena itu kami mengajak teman-teman media dan juga masyarakat agar ikut kontrol terhadap pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan Nasional di lapangan", ujar Mendiknas.

Tentang Serapan Anggaran tahun 2009,Mendiknas juga menjelaskan bahwa merasa bangga dengan hasil serapan anggaran tahun 2009 sebesar 93 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 memang sedikit mengalami penurunan, tetapi jika dilihat dari besarnya anggaran, cukup signifikan. "Kalau sebelumnya pada tahun 2008 anggaran hanya RP45,85 triliun dengan serapan 95,13 persen, sedangkan tahun 2009 anggaran sebesar Rp63,07 triliun dengan serapan 93 persen", kata mendiknas.

Mendiknas menyebutkan, prioritas dunia pendidikan saat ini ada dua. Pertama adalah menyelesaikan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Hal ini, kata Mendiknas, dilakukan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. "Kita tidak ingin ada suaudara-saudara ke depan karena ada perbedaan status sosial, sehingga dia tidak bisa menikmati dunia pendidikan kita. Karena perbedaan kewilayahan, dia tidak bisa menikmati pendidikan kita. Oleh karena itu, urusannya kita beresin. Kita bertekad ingin memperkecil dan kalau bisa bebas urusan Wajar 9 tahun sudah bisa diselesaikan, " katanya.

Prioritas kedua, lanjut Mendiknas, adalah meningkatkan kualitas relevansi baik pendidikan menengah terutama menengah kejuruan dan pendidikan tinggi kaitannya dengan dunia kerja.

Terkait Program Kerja 100 Hari, Mendiknas mengatakan, tiga dari delapan program telah tercapai 100 persen. Program pertama yang telah selesai, kata Mendiknas, adalah penyediaan internet secara massal di sekolah. Dari target 17.500 sekolah telah tercapai 18.358 sekolah.

Mendiknas menyebutkan, dari 33 provinsi terdapat dua provinsi yang belum mendapatkan tambahan koneksi internet karena keterbatasan infrastruktur pendukung yaitu Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. "Kami akan memasukkan dalam program khusus, tidak masuk dalam program 100 hari karena memang ketersediaan infrastruktur pendukungnya relatif terbatas," katanya.

Program lainnya yang telah selesai adalah beasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu untuk 20.000 orang.

Mendiknas menjelaskan bahwa program pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu merupakan bagian dari implementasi untuk menjalankan program besar non-diskriminatif, sehingga tidak hanya diucapkan tapi juga nyata direalisasikan. "Bukan hanya persoalan non-diskriminatif tapi program beasiswa bagi keluarga kurang mampu merupakan program mulia untuk memutus mata rantai kemiskinan" kata Mendiknas.(AND) -Sidiknas-

Design by infinityskins.blogspot.com 2007-2008