Pemilihan Guru Berprestasi Tahun 2011 merupakan salah satu implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008. Guru Berprestasi dapat menjadi guru model atau contoh bagi guru
lainnya karena yang bersangkutan mempunyai prestasi yang luar biasa atau melebihi yang dicapai guru lain sehingga berdampak positif terhadap peningkatan mutu dan proses hasil pembelajaran menuju standar nasional pendidikan.
Pedoman ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), serta Panitia Daerah maupun Nasional dalam penyelenggaraan Pemilihan Guru Berprestasi tahun 2011, mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai dengan tingkat nasional.
Wakil Walikota Jakarta Utara, Manggara Pardede mengatakan, sebagian besar penduduk Jakarta Utara mencari nafkah dari laut. Biaya operasional untuk melaut cukup besar, ditambah lagi dengan cuaca yang kian tak menentu, dan harga hasil laut yang fluktuatif.
Karena itu, tingkat kesejahteraan warga di Jakarta Utara masih banyak yang rendah. Pihaknya pun selain bekerja sama dengan Kemdiknas, juga menjali hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosial di bidang pendidikan.
Menteri Nuh mengatakan, pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga ekonomi lemah, supaya tidak putus sekolah. Beasiswa Miskin SD yang diberikan pemerintah kepada tiap siswa sebesar Rp360 ribu per tahun. "Di SD sini (SD Islam Darussalam) bayar Rp15 ribu karena BOS-nya belum cukup, karena (sekolah) swasta. Untuk adik-adik kita yang seperti ini, Rp15 ribu itu besar. Oleh karena itu kita berikan beasiswa supaya gratis. Dan kami juga minta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan," ujarnya.
"Efisiensi tidak harus diterjemahkan pengiritan, tetapi ketepatan dalam mengalokasikan sumber daya termasuk dana," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh pada Pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) Tahun 2011 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (d/h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai) Kemdiknas, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3/2011).
Hadir pada acara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Pimpinan Komisi X DPR RI, Pimpinan Komisi III DPD RI, pimpinan perguruan tinggi/universitas/politeknik/sekolah tinggi, pejabat eselon I dan II Kemdiknas. RNP juga dihadiri oleh para kepala dinas provinsi/kab/kota dan pimpinan pengurus organisasi bidang pendidikan.
Tema RNP 2011 adalah "Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Misi 5 K Kemdiknas". Agenda tahunan ini diselenggarakan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan tahun lalu, menyiapkan dan mempertajam kegiatan pada 2011, serta sebagai masukan program pada 2012.
Pada paparannya Mendiknas menyampaikan, pendidikan dapat dijadikan sebagai mesin mobilitas vertikal baik sosial, ekonomi, dan budaya. Mendiknas mengilustrasikan, seorang anak berusia sepuluh tahun setelah mengikuti proses pendidikan dan lulus pada usia 23 tahun pada usia 44 tahun sudah menjadi pimpinan perusahaan (CEO).
Berdasarkan ilustrasi itu, kata Mendiknas, maka prinsip yang dipegang dalam mengelola dunia pendidikan harus ramah secara sosial. "Jangan sekali-sekali kita men-dropout atau mengeluarkan siswa kita, mahasiswa kita, karena pertimbangan finansial. Drop out pada hakekatnya adalah urusan keputusan akademik, tetapi kalau penyebabnya nonakademik tidak nyambung," katanya.
Mendiknas menyebutkan, ada lima fokus utama Kemdiknas, yakni pendidikan anak usia dini (PAUD), menuntaskan wajib belajar 9 tahun, pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi. "PAUD akan kita jadikan sebagai gerakan nasional. Kita kaitkan paud, pos yandu, dan pmtas (pemberian makanan tambahan anak sekolah). Pemerintah tidak mendirikan lembaga baru, tetapi mendukung organisasi sosial kemasyarakata yang sudah bergerak di lapangan," katanya.
Adapun tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah terkait akses mencakup ketersediaan dan keterjangkauan, peningkatan kualitas pendidikan, kinerja 2011, dan kesetaraan pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyampaikan, Indonesia memiliki kesempatan emas jika dilihat dari jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 70 persen. Kondisi yang dibutuhkan untuk meraih kesempatan ini adalah apabila mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas dan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. "Saya menaruh harapan besar agar kegiatan ini benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai media bagi penyelarasan perencanaan pembangunan pendidikan," ujarnya.
Agung mengemukakan, berdasarkan data World Economic Forum 2010 menunjukkan bahwa global competitiveness index Indonesia meningkat dari ranking 54 menjadi 44 dunia. Peningkatan ini, kata dia,ditopang oleh sektor pendidikan." Human Development Indeks (HDI) juga meningkat pada posisi 108 dunia dari sebelumnya 111.
Agung menyebutkan, tiga faktor utama yang mempengaruhi HDI adalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. "Pemerintah menempatkan tiga tantangan sebagai prioritas pembangunan," ujarnya.
Ketua Panitia Penyelenggaran RNP 2011, Sekretaris Jenderal Kemdiknas Dodi Nandika melaporkan, RNP sebagai bagian dari tahapan siklus perencanaan pembangunan nasional untuk menajamkan rancangan rencana kerja pemerintah 2011. "Selama rembuk, ada tiga sidang pleno dan tujuh sidah komisi yang berlangsung paralel," katanya.
Dodi menyampaikan, selain arahan dan sambutan Menkokesra dan Mendiknas, sidang pleno akan diisi oleh Menko Perekonomian tentang pengembangan sumber daya manusia dalam menyongsong pembangunan ekonomi tahun 2025 , paparan Wamendiknas tentang karakter bangsa, paparan BPK tentang keuangan, paparan Ratna Megawangi tentang anak usia dini.
Acara RNP dirangkai peluncuran pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT) oleh Menkokesra didampingi Mendiknas, penandatanganan MoU antara Mendiknas dengan Kepala Badan Pusat Statistik, dan penandatanganan kontrak kinerja Mendiknas dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas (Dirjen Dikti) Djoko Santoso, serta penandatanganan kontrak kinerja Dirjen Dikti dengan Rektor Universitas Sriwijaya, Rektor ITB, Direktur PTK Ditjen Dikti, Direktur Politeknik Negeri Jember, dan Kopertis Wilayah XI. (aline/agung)
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional usai membuka Rembuk Nasional Pendidikan 2011 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (d/h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai) Kemdiknas, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3/2011).
"Diknas dan Kemenkeu sepakat memberikan sangsi finansial bagi kabupaten/kota yang belum menyalurkan BOS ke sekolah," kata Mendiknas.
Sebelumnya, Mendiknas memberikan batas akhir penyaluran dana BOS pada 15 Maret 2011. Mendiknas menyebutkan, sampai Rabu (16/3/2011) pagi sebanyak 182 kabupaten/kota telah menyalurkan dana BOS. "Ada 300an (kabupaten/kota) yang akan diberikan sangsi. Pokoknya yang belum menyalurkan sampai due date itu kita berikan sangsi finansial. Saya sudah umumkan saat di DPR," tegasnya.
Mendiknas mengatakan, sangsi yang diberikan bukan pengurangan alokasi dana BOS , tetapi dana-dana transfer dari pusat ke daerah nonpendidikan. "Banyak dana-dana transfer dari pusat ke daerah yang nonpendidikan itu yang harus direview," ujarnya.
Mendiknas mengatakan, kompleksitas penyusunan dokumen administratif tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan penyaluran dana BOS. Mendiknas mencontohkan, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah termasuk relatif awal menyalurkan dana BOS. "Memang ada yang baru menyelesaikan Pemilukada, tetapi jauh lebih penting ditunjukkan komitmen dan kesadaran dari masing-masing kabupaten/kota," katanya.
Pemerintah, kata Mendiknas, perlu mengadakan kajian mendalam terkait pelaksanaan kebijakan sentralisasi maupun desentralisasi pendidikan. Menurut Mendiknas, berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan undang-undang Kementerian Agama tidak desentralisasi padahal ada fungsi pendidikan di dalamnya. "Kita bentuk tim untuk melakukan kajian tentang sentralisasi dan desentralisasi pendidikan," katanya.
Mendiknas menjelaskan, ada tiga pilihan terkait desentralisasi. Pertama, desentralisasi secara keseluruhan, kedua dikembalikan sentralisasi, dan ketiga dilakukan secara parsial. "Diknas belum memutuskan karena masih memerlukan kajian," katanya.
Mendiknas berharap, penyaluran dana BOS 2011 triwulan kedua April-Juni diharapkan tepat waktu. "Tahap kedua April harus turun. Jangan mengulang dua kali kesalahan," tandasnya.***
Sukirno menjelaskan, pengiriman mahasiswa kembali ke Mesir kelompok pertama ini menggunakan jasa penerbangan reguler. Begitu juga untuk kelompok kedua yang akan diterbangkan besok (5/03) dengan jumlah 40 orang.
Sukirno mengatakan, jumlah WNI yang akan kembali ke Mesir lebih sedikit dari jumlah yang balik. "Dari 2436, sudah sekitar 2150 yang sudah mendaftar," katanya.
Fasli mengatakan, saat ini kondisi di Kairo sudah kondusif. Dan, pemerintah telah berkoordinasi dengan kampus-kampus di Kairo mengenai jadwal kuliah kembali para mahasiswa. Fasli juga menjamin bahwa pihak asrama telah memberi tenggang waktu sampai akhir Maret kepada mahasiswa untuk kembali ke Mesir. "Memang diberitahukan sampai pertengahan Maret, tapi ada fleksibilitas di sana sehingga sampai akhir Maret pun mereka masih akan diterima," katanya. (aline)
SMP Negeri 2 Pare adalah salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kediri yang dipercaya oleh Dirjen Pendidikan,
Sebagai Sekolah Berstandard Internasional yang berlokasi di Kota Pare - Kecamatan Pare - Kabupaten Kediri.
FASILITAS SARANA PRASARANA
a. HOTSPOT ( internet access online)
b. Digital library/perpustakkan online
c. Ruang kelas ber-AC
d. Kegiatan belajar mengajar dengan LCD Proyektor
e. Laboratorium fisika,biologi, kimia & computer
f. TV Cable
g. Sport Fields(foot ball,volley, basket)