Mohammad Nuh menegaskan dirinya akan menargetkan perbaikan infrastruktur sekolah pada 100 hari pertama.
"Pada 100 hari pertama saya menjabat saya akan memulai perbaikan sekolah rusak atau bocor," kata Mendiknas Mohammad Nuh.
Ia menjelaskan, selain perbaikan sekolah rusak di masa 100 hari pertama menjabat dirinya akan melakukan sejumlah hal.
Yang pertama adalah melanjutkan program pendidikan tahun 2009 yang belum tuntas dan sudah ditetapkan pada pemerintahan menteri sebelumnya. "Pada 100 hari pertama saya menjabat yakni sekitar November 2009 hingga Januari 2010, saya akan melanjutkan program tahun 2009 yang telah ditetapkan oleh menteri sebelumnya," katanya.
Selain itu dirinya akan melakukan pengembangan program sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditandatanganinya di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ditambah lagi, ia juga akan membuat program-program baru di bidang pendidikan yang diperlukan pada 100 hari pertama dirinya menjabat.
"Selain meneruskan program yang sudah ditetapkan, saya juga akan mengembangkannya dan membuat program-program baru di bidang pendidikan," katanya.
Akan tetapi, mantan menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo) pada Kabinet Indonesia Bersatu I itu menegaskan bahwa target utama yang ingin dicapainya adalah perbaikan infrastruktur gedung-gedung sekolah sehingga tidak ada lagi siswa yang belajar di sekolah rusak atau bocor saat hujan.
"Kalau infrastruktur sekolahnya baik, maka proses belajar mengajar juga akan berjalan dengan baik," katanya.
Ia menargetkan penyelesaian perbaikan infrastruktur bangunan sekolah di seluruh Indonesia akan rampung pada tahun 2010. "Saya berharap perbaikan infrastruktur gedung-gedung sekolah di Indonesia dapat rampung pada tahun 2010," katanya.
Ia mengakui akan banyak sekali tantangan yang dihadapinya dalam menjabat menteri pendidikan nasional. Namun demikian, atas dukungan semua pihak dan masyarakat ia optimis bisa menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya dengan baik untuk membawa pendidikan Indonesia lebih maju lagi.(Ant/OL-02) -Media Indonesia-
Jumat, 30 Oktober 2009
Mendiknas Fokus Perbaikan Infrastruktur Sekolah
Serah Terima Jabatan Mendiknas
Mendiknas kepada Prof.Dr.Ir.H.Mohammad Nuh DEA, Kamis (22/10/2009).
Serah terima jabatan diselenggarakan setelah sebelumnya, pada Kamis (22/10/2009) siang di Istana Negara, Presiden RI Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono melantik para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Mohammad Nuh dilantik dan menjabat sebagai Mendiknas di kabinet ini mulai periode 2009-2014.
Dalam sambutannya, Mohammad Nuh, yang sebelumnya menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika pada Kabinet Indonesia Bersatu periode 2007-2009, mengatakan, persoalan pendidikan adalah persoalan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, kata dia, diperlukan partisipasi dari masyarakat. Pendidikan, lanjut dia, juga tidak bisa dilepaskan dari karakter dan budaya. "Jadikan sekolah sebagai bagian dari membangun karakter dan budaya," katanya.
Mendiknas Kabinet Indonesia Bersatu Bambang Sudibyo pada kesempatan yang sama menyampaikan, sejak dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD)1945 disusul UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, aspirasi dan tuntutan masyarakat akan pendidikan melonjak tinggi.
Bambang yang menjabat sebagai Mendiknas mulai 21 Oktober 2004 sampai dengan 22 Oktober 2009 ini mengatakan, selama lima tahun mulai 2005-2009, bersama seluruh jajaran Depdiknas telah membakukan kebijakan pendidikan melalui Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2005-2009. "Pada akhir 2009 hampir semua indikator kinerja kunci dalam renstra telah dapat dicapai bahkan banyak yang melampaui target. Pada 2009, ketentuan UUD 1945 untuk mengalokasikan (anggaran) sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk pendidikan dipenuhi Pemerintah bersama-sama DPR," katanya.
setelah selesai acara serah terima jabatan, Mendiknas Mohammad Nuh mengadakan konferensi pers di ruang sidang mendiknas gedung A Departemen Pendidikan Nasional, untuk menyampaikan empat pilar, yakni, sekolah yang layak, terjangkau, berkualitas, dan adanya jaminan kepada lulusannya. (ALI/AND) -sidiknas-
Pelatihan Pembelajaran TIK bagi Guru
berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi guru-guru SMP, SMA, dan SMK. Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) khususnya guru agar mereka dapat melakukan pembelajaran secara online.
Manajer Konten Teknologi Informasi SEAMOLEC Dewi Sopiah mengatakan, sebagai tahap awal, kegiatan yang dilaksanakan sejak bulan Juli 2009 di 16 provinsi di Indonesia telah melatih sebanyak 24.711 orang guru dari target peserta 500.000 orang. "Guru atau murid di pelosok yang tidak terjangkau internet pun dapat melakukan diklat ini. Diharapkan mereka dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai keinginan mereka. Artinya belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja," katanya saat memberikan keterangan pers di Gerai Informasi dan Media Depdiknas, Jakarta, Rabu (21/10/2009) .
Dewi menjelaskan, materi pelatihan selama lima hari ini meliputi internet untuk pembelajaran, facebook untuk pembelajaran, peta module, program mapping, dan pembelajaran TIK menggunakan perangkat lunak Moodle. "Para peserta akan diajari membuat dan menulis dengan email. Mereka juga diajari cara melakukan pencarian materi pembelajaran melalui internet," katanya.
Dewi mengatakan, situs jejaring sosial Facebook dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi anak. Selain itu, kata dia, dengan menggunakan perangkat lunak Moodle, seorang guru dapat melakukan pembelajaran tanpa tatap muka. Moodle, kata dia, dapat diunduh secara gratis dari internet. Perangkat lunak ini juga tersedia dalam bahasa Arab. "Para guru dapat mengajarkan Moodle sebagai suplemen di sekolah. Konten pembelajaran diserahkan ke guru-guru sendiri karena mereka yang tahu," katanya.
Menurut Dewi, antusiasme peserta mengikuti kegiatan ini cukup bagus. Dia menyebutkan, dari 26 kabupaten yang telah mengikuti pelatihan, jumlah pesertanya melampaui target 60 guru di setiap kabupaten."Pesertan ya mencapai 70 orang lebih. Bahkan ada guru sekolah dasar (SD) yang menjadi peserta," katanya.
Dewi menyebutkan, hanya lima persen calon peserta yang belum bisa IT. Para peserta, kata dia, diwajibkan membawa laptop untuk dapat membawa pulang materi pembelajaran dan mengembangkannya sendiri. "Para peserta rata-rata sudah membawa laptop walaupun meminjam," katanya.
Provinsi yang melakukan pelatihan ini, yakni Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. "Tahun depan akan kita tingkatkan di provinsi-provinsi yang belum mengikuti pelatihan," kata Dewi.*** -GIM-
Satelit Mini Buatan Mahasiswa Indonesia Mengorbit Tahun 2012
karena pembahasan antarmahasiswa UGM, ITB, ITS, UI, dan PENS ITS serta mahasiswa Indonesia di luar negeri sudah dimulai.
"Mulai tahun ini (2009), kami melakukan serangkaian pertemuan dengan mahasiswa dari berbagai kampus," kata peneliti asal Indonesia di TU Delft Belanda, Dedy HB Wicaksono PhD di Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/10).
Di sela-sela Lokakarya INSPIRE (Indonesian Nano Satellite Platform Initiative for Research & Education) di PENS ITS, ia mengatakan pertemuan akan berlanjut dengan penelitian secara intensif di Belanda atau di Indonesia. "INSPIRE merupakan forum pertemuan antarmahasiswa dengan berbagai stakeholder dari pemerintah dan lembaga riset untuk mendorong penguasaan teknologi satelit sejak kalangan mahasiswa," katanya.
Alumnus Teknik Fisika ITB Bandung (S1) itu menyatakan Indonesia sangat membutuhkan satelit untuk peta hutan, perikanan, bencana alam, kepulauan, kriminalitas laut, dan sebagainya. "Kita sudah memiliki Satelit Palapa dan usianya sudah 30 tahunan. Teknologinya dibuat di luar negeri, sehingga devisa negara akan tersedot keluar dan kita akhirnya tidak memiliki kemandirian," kata alumnus Tokyo University of Technology (S2) itu.
Menurut alumnus TU Delft Belanda (S3) itu, satelit yang besar itu membutuhkan dana yang mahal hingga ratusan miliar atau bahkan triliunan, namun nano-satelit hanya berkisar Rp5 miliar dan satelit mini akan bertahan selama kurun tiga tahunan.
"Tidak hanya murah, tapi nano-satelit itu sebenarnya dapat kita kuasai dengan mudah, apalagi di dalamnya sudah ada unsur pendidikan, aspek aplikasi teknologi, dan penelitian lintas keilmuan seperti telekomunikasi, elektronika, energi surya, dan sebagainya," katanya.
Oleh karena itu, kata penggagas INSPIRE itu, para dosen dapat mendorong mahasiswa telekomunikasi yang selama ini merumuskan tugas akhir (TA) tentang alat-alat telekomunikasi seperti handphone (HP), namun kini dapat mengarahkan TA pada bidang satelit.
"Jadi, pembahasan dapat dilakukan pada tahun 2009, lalu tahun 2010 dengan penelitian intensif, bahkan TU Delft sangat senang bila penelitian dapat dilakukan di Belanda, kemudian tahun 2011 dilakukan persiapan dan tahun 2012 ada peluncuran," katanya.
Senada dengan itu, Sekretaris Menkominfo, Dr Eng Son Kuswadi menyatakan, dana pembuatan nano-satelit hanya Rp5 miliar dan bila dimulai dengan pertemuan, penelitian, hingga akhirnya peluncuran nano-satelit, maka akan dibutuhkan dana sekitar Rp10 miliar.
"Pembahasan lewat workshop yang melibatkan puluhan mahasiswa dari berbagai universitas itu akan kita lakukan dua kali selama tahun 2009, termasuk pembahasan dengan LAPAN, BPPT, IPTN, Departemen Kelautan dan Perikanan," katanya.
Setelah itu, kata dosen robotik PENS ITS Surabaya itu, pembahasan intensif untuk aplikasi akan dilakukan di TU Delft Belanda dan di Indonesia hingga tahun 2011. "Tahun 2012 akan kita lakukan peluncuran, apakah peluncuran akan memanfaatkan lembaga sejenis LAPAN di Indonesia yang sudah memiliki lokasi peluncuran roket atau mungkin LAPAN juga sudah siap pada tahun itu," katanya.
Ia menambahkan pemanfaatan nano-satelit itu akan diaplikasikan untuk fungsi telekomunikasi di saat bencana alam dan pencegahan pencurian ikan. "Nantinya, bisa juga untuk sensor cuaca," katanya. (Ant/OL-03) -Media Indonesia-
Universitas Indonesia Tempati Ranking 201 Dunia
rilis lembaga pemeringkat perguruan tinggi Times Higher Education-QS World University Ranking (THE-QS World). UI mengalahkan beberapa universitas terkenal di Filiphina, Malaysia, dan Vietnam. Peringkat ini naik dari ranking 287 pada 2008 dan ranking 395 pada 2007.
Hal tersebut disampaikan Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri saat memberikan keterangan pers di Gedung Depdiknas, Jakarta, Kamis (8/10/2009).
THE-QS World melakukan pemeringkatan 500 universitas terbaik di dunia dari 5.000 perguruan tinggi yang disurvei di seluruh dunia. Adapun indikator peringkat tersebut adalah unjuk kerja riset dan publikasi, unjuk kerja pengajaran, internasionalisasi, unjuk kerja keterserapan lulusan di dunia kerja, dan tata kelola.
Gumilar menyampaikan, peringkat tersebut diraih UI atas prestasi mahasiswa dan di bidang riset. UI, kata dia, sampai Oktober 2009 telah menjuarai 17 kejuaraan tingkat dunia mulai dari paduan suara, kontes debat, sampai olimpiade Matematika tingkat dunia. "Publikasi UI pada tahun ini hampir mencapai 10.000 buku publikasi," katanya.
Gumilar menambahkan, hal lain yang membuat peringkat UI mencuat adalah internasionalisasi dan tata kelola menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Gumilar menyebutkan, selain menempati ranking 201 dunia, UI menempati ranking 102 di bidang ilmu sosial dan ranking 104 di bidang seni dan humaniora. UI juga menempati ranking 34 Asia, naik dari ranking 50 pada 2008, sedangkan di tingkat ASEAN UI menempati ranking lima.
Peringkat pertama sampai dengan lima universitas di ASEAN berturut-turut adalah National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University Singapore, Chulalongkorn University Thailand, University of Malaya Malaysia, dan Universitas Indonesia.** * GIM
Untuk pengaduan dan informasi lain dapat anda kirimkan melalui:
SMS : 0811-976-929
Fax : 021-5703337
Telp : 021-5707303
Surat : PO.BOX 4490
E-mail : aspirasi@diknas.go.id
Senin, 12 Oktober 2009
Mendiknas Jamin Bangun Kembali Fasilitas Pendidikan Akibat Gempa Sumbar dan Jambi
"Saya barusan saja ke sana. Saya sudah menengok sekolah - sekolah dan perguruan tinggi yang rusak korban bencana. Semuanya pasti akan kita rehabilitasi dan kita bangun kembali, sehingga pendidikan di Provinsi Sumatera Barat ataupun di Jambi akan pulih kembali. Biasanya dua tahun sudah akan kita pulihkan kembali. Insya Allah masa tanggap darurat akan cepat diselesaikan," katanya usai meresmikan perluasan Perpustakaan Depdiknas, Kamis (8/10/2009) di Depdiknas.
Saat ini, kata Mendiknas, komunitas pendidikan yang menempati posko di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat sedang melakukan tanggap darurat. Pada masa ini, kata Mendiknas, setiap kelas yang rusak berat dan tidak bisa difungsikan kembali akan dibangun satu kelas darurat dengan standar biaya sekitar Rp.8 juta. "Hari ini uangnya sudah dikucurkan oleh para Gubernur," katanya.
Mendiknas mengatakan, tidak banyak guru, siswa, maupun mahasiswa yang menjadi korban gempa di Sumatera Barat. Namun, lanjut Mendiknas, gedung sekolah cukup banyak yang rusak, tetapi kondisinya tidak seburuk seperti gempa yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. "Nasib anak sekolah sekarang masih dilakukan pendataan dan masih bergerak terus. Itupun masih harus perlu diklarifikasi, " katanya.
Mendiknas berharap, kelas darurat yang dibangun tidak terlalu lama dilaksanakan di bawah tenda, tapi di sebuah bangunan semi permanen yang dapat bertahan sampai dua tahun dan dalam kondisi yang layak.
Mendiknas: Guru Lebih Kreatif Ajarkan Kesadaran Berkonstitusi
Mendiknas meminta agar guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memahami betul bahwa sudah terjadi reformasi pendidikan secara kolosal dan mendasar di dalam UUD 1945. Lebih lanjut Mendiknas mengatakan, amanat untuk mengajarkan dan mensosialisasikan kesadaran berkonstitusi bukan hanya tugas guru mata pelajaran PKn saja.
Mendiknas mengatakan, seorang guru sejarah mestinya mengajarkan sejarah dalam perspektif konstitusi. Sementara guru agama dapat mengajarkan hablumminannas atau hubungan dengan sesama makhluk dalam perspektif konstitusi di dalam bingkai Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI). "Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan bisa dipakai untuk sosialisasi kesadaran berkonstitusi," kata Mendiknas usai menyaksikan penandatangan nota kesehapaman bersama antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag), Jumat (9/10/2009), di Hotel Sheraton Media, Jakarta.
Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Dodi Nandika, dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Bahrul Hayat. Turut menyaksikan penandatanganan Ketua MK Moh.Mahfud MD dan Menteri Agama Maftuh Basyuni.
Nota kesepahaman ini menyepakati kerjasama ketiga belah pihak untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan kesadaran berkonstitusi dan pemilihan guru berprestasi bagi guru PKn se-Indonesia.
Mahkamah Konstitusi menjadikan anak didik sebagai kelompok sasaran yang strategis untuk mewujudkan budaya sadar berkonstitusi. Alasannya karena potensi peranan mereka pada masa datang sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. MK memandang gurulah yang dianggap sosok terbaik yang dapat melakukannya.
Mendiknas mengatakan, dampak pendidikan kesadaran berkonstitusi sangat bagus diterapkan di sekolah. Melalui pendidikan ini, kata Mendiknas, siswa akan semakin menyadari tentang konstitusi bangsa ini. "Konstitusi adalah kesepakatan kita yang harus kita pegang betul dalam kehidupan sehari - hari," katanya.
Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan, guru madrasah atau guru sekolah adalah garda terdepan dalam upaya penyebarluasan ilmu dan pengetahuan. Menurut dia, memberikan pemahaman tentang konstitusi bagi para guru merupakan upaya sangat strategis dalam penyadaran berkonstitusi. "Apabila para guru telah memahami konstitusi maka dapat dijamin bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagian besar masyarakat Indonesia akan segera memahami konstitusi secara baik," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Maftuh, sosialisasi kepada para guru Pkn dan siswa madrasah tidak saja memberikan pengetahuan tentang konstitusi kepada para guru itu sendiri, melainkan dapat mendorong upaya penyadaran berkonstitusi kepada masyarakat Indonesia seluruhnya." Dan pada gilirannya akan menumbuhkan lembaga kontrol sosial yang dapat berperan serta menciptakan tertib bernegara dan bermasyarakat," katanya.
Ketua MK Moh Mahfud MD meminta agar jangan mengajarkan konstitusi kepada siswa bahwa konstitusi itu benar karena konstitusi merupakan hasil kesepakatan. Namun demikian, lanjut dia, terlepas dari soal benar dan salah secara teori konstitusi yang disepakati saat ini adalah yang benar dan harus diikuti oleh siapapun dan mengikat dengan segala konsekuensi hukum.***